Basuki: Kalau Cemburu, Ya Jadi Tukang Parkir Saja

Kompas.com - 21/03/2014, 12:23 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beserta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat menghadiri upacara pelantikan dan pengukuhan Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas, di halaman Balaikota Jakarta, Jumat (21/3/2014) Alsadad RudiWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beserta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat menghadiri upacara pelantikan dan pengukuhan Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas, di halaman Balaikota Jakarta, Jumat (21/3/2014)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah anggapan yang mengatakan bahwa kebijakan menggaji tukang parkir sebesar Rp 4,8 juta hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi para pekerja yang lain. Kalaupun ada pihak-pihak yang cemburu, ia pun menyarankan para pekerja tersebut untuk beralih menjadi tukang parkir.

"Kalau ada yang cemburu, ya jadi tukang parkir saja. Itu artinya, Anda memiliki otak yang berpikir sempit," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Basuki menolak anggapan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghargai level jenjang pendidikan. Sebab, menurut dia, jenjang karier seorang tukang parkir dan pekerja profesional tetap memiliki perbedaan.

"Bedanya tukang parkir dan pekerja profesional, kalau tukang parkir sampai kapan pun gajinya akan tetap dua kali UMP. Kalau pekerja profesional kan bisa jadi suatu saat nanti dapat gaji Rp 100 juta," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

"Itu sama kayak adik saya, dia kerja di hotel (gajinya) Rp 800.000. Sekolah di Swiss habis Rp 150 juta. Bedanya di mana? Bedanya dia bukan menjadi tukang bersihin WC di hotel sebagai cleaning service. Suatu hari dia bisa jadi pimpinan di hotelnya," katanya lagi.

Basuki menjelaskan bahwa tujuan pemberian gaji yang besar terhadap tukang parkir dimaksudkan agar tak ada lagi kebocoran retribusi parkir. Dengan pemberian gaji yang tinggi, diharapkan para tukang parkir lebih disiplin menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan dan tak tergiur menerima uang dari warga.

"Sekarang faktanya yang jadi tukang parkir di jalanan itu bisa bawa pulang Rp 100.000-Rp 150.000 per hari. Makanya, kebocoran-kebocoran parkir jalanan itu tinggi. Makanya, kita pengin bikin sistem parkir mesin. Supaya dengan parkir mesin, tidak ada kecolongan lagi, dan gaji orang yang mengawasi mesti diperhatikan. Saya bilang sama swasta kalau Anda mau sediain parkir mesin, gaji pegawai Anda harus dua kali UMP," tukasnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan merekrut tukang parkir untuk menjadi pengawas parkir meter. Parkir meter sendiri nantinya akan dikelola oleh pihak swasta. Saat ini, perencanaan pembuatan parkir meter telah memasuki proses tender.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Megapolitan
Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Megapolitan
Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Megapolitan
17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

Megapolitan
Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Megapolitan
Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid, 162.416 Pekerja dari SPG hingga Guru Honorer Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

DKI Minta Pusat Perpanjang Waktu Pendataan Pekerja yang Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Pesanan Baju Merosot, Konveksi Rumahan di Jakarta Utara Kebanjiran Pesanan Masker Kain

Megapolitan
Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Imbas Covid-19, 162.416 Pekerja Lapor Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Warga Kembangan Pesan Makanan di Warteg untuk Dibagikan Gratis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X