Pemprov DKI Ultimatum PT Jakarta Monorail

Kompas.com - 25/03/2014, 17:01 WIB
Tiang monorel yang mangkrak kompas.comTiang monorel yang mangkrak
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta memberi tenggat waktu investor monorel, PT Jakarta Monorail, untuk menyepakati perjanjian kerja sama (PKS) baru antara DKI dan PT JM.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya memberi tenggat waktu hingga akhir bulan ini. Jika, klausul-klausul baru dalam PKS tersebut tidak juga disepakati, DKI akan memutus kontrak dengan PT JM.

Selain itu, DKI juga masih menunggu business planatau rencana bisnis PT JM dalam menjalankan monorel.

 
"Akhir bulan ini, sudah harus diputuskan mau lanjut apa enggak. Kalau enggak selesai akhir bulan ini, ya putus (kerja sama) dan bubaran," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (25/3/2014). 
 
Menurut Basuki, diperlukan kesabaran ekstra untuk dapat menunggu pertimbangan-pertimbangan PT JM dalam menyepakati perjanjian yang baru. Basuki melanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah setuju untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan PT JM jika JM tidak juga memenuhi persyaratan yang diajukan DKI.

Di sisi lain, Basuki membantah tuduhan yang menyebut Jokowi yang "terlalu berbaik hati" kepada PT JM untuk melanjutkan proyek yang sudah mangkrak sejak tahun 2007 lalu. Menurut Basuki, Jokowi hanya menginginkan seluruh moda transportasi massal ada di Jakarta demi mengantisipasi kemacetan yang semakin parah.

Apabila nantinya PT JM gagal membangun monorel, perusahaan swasta lainnya boleh menyediakan moda transportasi massal sejenis asalkan DKI tidak rugi dan dalam feasibility study (uji kelayakan), DKI tidak mengeluarkan biaya sepersen pun. 

 
Adapun dua klausul baru dalam PKS yang diajukan DKI kepada PT JM yakni penyelesaian pembangunan monorel dalam waktu tiga tahun. Jika gagal, maka seluruh aset bangunan akan menjadi milik Pemprov DKI.

Kemudian, PT JM juga harus memberikan uang jaminan kepada Pemprov DKI sebesar 5 persen dari total investasi. PT JM keberatan dengan klausul terakhir. Hal itu disebabkan usulan tersebut berbeda jauh dengan peraturan yang ditetapkan Bappenas, yakni 1 persen.

Padahal, berdasarkan peraturan yang ditetapkan Bappenas, Pemprov DKI dapat meminta jaminan 1-5 persen. PT JM hanya bersedia memberikan uang jaminan 1 persen.

Jika sesuai klausul yang diusulkan DKI sebanyak 5 persen, PT JM harus menyerahkan sebanyak 75 juta dollar AS dari total investasi 1,5 miliar dollar AS. Jika menyerahkan jaminan 1 persen, maka PT JM hanya akan memberikan 15 juta dollar AS kepada DKI.

Menurut Basuki, adanya dua klausul ini untuk membuat PT JM semakin serius dalam menjalankan programnya. Dua klausul ini tidak ada di PKS lama pada tahun 2004.

"Kalau mereka (PT JM) sudah tanda tangan kontrak baru dan gagal membangun dalam tiga tahun, asetnya kita sita. Kontrak lama sangat melemahkan kita, kalau PKS sudah ditandatangani, mereka baru bisa (melakukan) pembangunan fisik," kata Basuki.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Megapolitan
Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X