Diancam Ahok, Wiriyatmoko Mengaku Siap Dipecat

Kompas.com - 27/03/2014, 18:15 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam saat memimpin rapat penyerahan bantuan transjakarta bersama Asisten sekda bidang Pembangunan DKI Wiriyatmoko, di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam saat memimpin rapat penyerahan bantuan transjakarta bersama Asisten sekda bidang Pembangunan DKI Wiriyatmoko, di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3/2014).
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Wiriyatmoko mengaku siap dipecat atas permasalahan birokrasi sumbangan bus oleh perusahaan swasta.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat berujar, seandainya ia menjadi gubernur DKI, ia akan memecat Wiriyatmoko dari jabatannya sebagai Plt Sekda dan Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Jakarta.

Menurut Moko, saat ini, pihaknya masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apakah dapat menerima bantuan bus tersebut atau tidak.

"Kalau belum ada rekomendasi dari sana (BPKP), ya saya enggak mau (terima), mending berhentikan saya sajalah," kata Moko, di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Moko mengakui, di dalam nota dinas yang diserahkannya kepada Basuki, ada poin yang menyebutkan bahwa Pemprov DKI memerlukan rekomendasi dari BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.

Setelah Basuki menyatakan keberatan dengan poin tersebut karena kembali menghambat bantuan bus, Moko urung melaksanakan niatnya mengirim surat ke Kemendagri.

Menurut dia, rekomendasi dari BPKP saja sudah cukup untuk membuktikan apakah pembebasan pajak reklame di tubuh bus berpotensi mengalami kerugian negara atau tidak.

Jika rekomendasi BPKP menunjukkan bahwa hal itu tidak berpotensi mengalami kerugian negara, maka pihaknya akan menerima sumbangan 30 bus dari tiga perusahaan swasta.

Tiga perusahaan penyumbang itu adalah PT Telekomunikasi Seluler Indonesia, PT Rodamas, dan PT Ti-Phone Mobile Indonesia.

Poin lain yang dianggap Basuki memberatkan adalah bus sumbangan harus berbahan bakar gas (BBG). Sementara itu, bahan bakar yang digunakan di bus sumbangan itu adalah solar.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sindir Acara Rizieq di Megamendung yang Timbulkan Kerumunan

Ridwan Kamil Sindir Acara Rizieq di Megamendung yang Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Dipanggil Polda Metro soal Acara Rizieq Shihab, Kadishub DKI: Izin Penutupan Jalan Wewenang Polisi

Dipanggil Polda Metro soal Acara Rizieq Shihab, Kadishub DKI: Izin Penutupan Jalan Wewenang Polisi

Megapolitan
Duduk di Ujung Balkon Apartemen, Seorang Perempuan Diduga Akan Bunuh Diri

Duduk di Ujung Balkon Apartemen, Seorang Perempuan Diduga Akan Bunuh Diri

Megapolitan
Kadishub DKI Pastikan Aturan Ganjil Genap Belum Diterapkan di Jakarta

Kadishub DKI Pastikan Aturan Ganjil Genap Belum Diterapkan di Jakarta

Megapolitan
Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Proyek LRT Rute Velodrome-Manggarai Diusulkan Diubah Jadi Velodrome-Klender, Ini Alasannya

Megapolitan
Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Megapolitan
Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Megapolitan
Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Megapolitan
Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Megapolitan
Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Megapolitan
Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Megapolitan
Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Megapolitan
PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

Megapolitan
Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X