Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Borok Transportasi Ibu Kota Negara

Kompas.com - 30/03/2014, 08:11 WIB


KOMPAS.com - Seabrek masalah transportasi Ibu Kota. Sampai-sampai masalah lama pun baru disadari menjadi ganjalan. Belakangan polemik soal penggunaan bahan bakar gas memanas. Semua angkutan umum diarahkan menggunakan bahan bakar gas.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Namun, seruan itu bertepuk sebelah tangan. Sejalan dengan penambahan jumlah angkutan umum, galibnya diikuti dengan penambahan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Pemerintah lamban memperbanyak suplai gas ke pasaran hingga merata dan mudah dijangkau angkutan umum. Sampai akhir tahun ini, paling tidak DKI Jakarta membutuhkan 45 SPBG. Namun, baru ada delapan SPBG yang sering dimanfaatkan operator angkutan umum. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkali-kali mengingatkan pemenuhan suplai gas merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Dilanggar

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar mengatakan, keberadaan SPBG di Jakarta baru berkembang sejalan dengan pengembangan moda angkutan transjakarta tahun 2006. Namun, Akbar mengakui penambahan SPBG timpang dengan penambahan jumlah bus.

Tahun ini saja Pemprov DKI menambah 310 bus gandeng transjakarta dan 346 bus sedang. Namun, belum ada penambahan SPBG secara signifikan memenuhi kebutuhan moda angkutan tersebut.

Menurut Akbar, memang tidak fair jika menuntut semua moda angkutan umum berbahan bakar gas, sementara suplai gas belum mencukupi. Seharusnya pemerintah pusat menganggapnya sebagai layanan masyarakat. Pasokan gas dicukupi sesuai kebutuhan, baru menuntut semua moda angkutan berbahan bakar gas.

Lantaran harus mengacu pada bahan bakar gas, sumbangan 30 bus transjakarta dari pihak swasta terkendala karena semua bus itu berbahan bakar solar. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama murka.

”Jika bus sumbangan ini dipersoalkan menggunakan bahan bakar solar, lalu mengapa bus sedang dan bus besar yang lain dibiarkan,” kata Basuki bersuara lantang.

Jangankan angkutan umum, mobil dinasnya, Toyota Land Cruiser, pun berbahan bakar solar. ”Kalian tahu, mobil ini, mobil ini, memakai solar, bukan gas,” kata Basuki sambil menggebrak mobilnya.

Polemik ini pula yang membuat konsorsium bus transjakarta gerah. Kontrak kerja sama mereka dengan UP Transjakarta (kini berubah menjadi PT Transportasi Jakarta) akan segera berakhir. Mereka hendak memesan bus baru untuk kelanjutan kerja sama berikutnya.

”Kami pesan bus jauh-jauh hari sebelum kontrak berakhir. Agar ketika kontrak baru ditandatangani, kami sudah siap dengan bus baru. Kami ingin memastikan apakah boleh menggunakan bus dengan bakar solar,” kata Direktur Operasional PT Mayasari Bhakti Arifin Azhari.

Arifin bersama empat konsorsium bus transjakarta menghadap Basuki. Mereka mengeluh, SPBG yang tersedia belum mencukupi kebutuhan di lapangan. ”Kami ingin kepastian saja, jika memang gasnya ada, tidak masalah kami akan beli bus dengan bahan bakar gas. Tetapi, jika tidak, bagaimana nasib bus kami,” katanya.

Lantaran Perda Nomor 2 Tahun 2005 itulah pembelian bus transjakarta tidak bisa leluasa. Sebab, produsen bus Eropa tidak banyak yang memproduksi bus dengan bahan bakar gas. Hal ini mempersempit peluang produsen bus Eropa mengikuti tender pengadaan bus angkutan di Jakarta.

Amarah Basuki meledak terkait hal itu. ”Mengapa kita tidak bisa beli bus Eropa. Mengapa busnya merek itu-itu saja, mengapa tidak sekalian beli merek dindong atau tongtong,” ucapnya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com