Kompas.com - 31/03/2014, 15:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama siswa SMA dan SMK penerima kartu Jakarta Pintar berfoto bersama usai peluncuran kartu di SMA Yappenda Tanjung Priok Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012). Tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta membagikan kartu Jakarta Pintar kepada 3.046 Siswa SMA dan SMK, yang bisa langsung dipergunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. TRIBUNNEWS/HERUDIN Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama siswa SMA dan SMK penerima kartu Jakarta Pintar berfoto bersama usai peluncuran kartu di SMA Yappenda Tanjung Priok Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012). Tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta membagikan kartu Jakarta Pintar kepada 3.046 Siswa SMA dan SMK, yang bisa langsung dipergunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Coruption Watch (ICW) menemukan hampir seperlima penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak tepat sasaran. ICW menilai hal ini terjadi karena pemberian KJP  tidak sesuai dengan kriteria penerima KJP sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis.

"Dari total 405.000 penerima KJP tahun 2013, yang meleset sebanyak 19,4 persen," kata Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014).

Siti mengatakan, jumlah penerima KJP yang meleset tersebut terdapat di jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 14,6 persen, SMP/MTs sebanyak 3,4 persen, dan SMA/MA/SMK sebanyak 1,4 persen. Salah satu temuan tidak tepat sasaran itu adalah program bantuan justru menyasar kalangan mampu.

"Kami simpulkan masih banyak petunjuk teknis tidak terpenuhi bagi orang yang menerima saat ini. Masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan KJP," ujar Siti.

Menurut Siti, ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan KJP tersebut salah sasaran. Penyebab dominan adalah orangtua belum mendapat informasi apakah anak mereka masuk dalam daftar penerima KJP atau tidak, jumlahnya mencapai 58,1 persen. Adapun pelajar yang belum pernah didata KJP sebanyak 18,5 persen, yang tidak tahu program KJP 2,9 persen, penyebab lain sebanyak 17,5 persen. ICW juga menemukan ada sekolah yang memberikan kuota untuk jumlah pelajar penerima KJP.

"Ada ibu-ibu yang sudah mendaftar KJP sampai 3 kali, tetapi tidak mendapatkannya dan dia juga tidak tahu apa kesalahannya. Di sekolah-sekolah lain juga ada yang memberikan kuota penerima KJP, baik di swasta ataupun negeri," ujar Siti.

Temuan ICW ini melalui pemantauan KJP pada tahun 2013 dengan metode citizen report cards (CRC). Pemantauan dilaksanakan mulai 3 Februari hingga 17 Maret 2014 dengan jumlah responden 650 orang. Adapun margin of error sekitar 4-5 persen dan tingkat kebenaran 95 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Saluran Limbah Pabrik Farmasi Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta Disegel

Saluran Limbah Pabrik Farmasi Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta Disegel

Megapolitan
Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Megapolitan
RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

Megapolitan
Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Megapolitan
Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Megapolitan
Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Megapolitan
LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

Megapolitan
Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.