Jika Terkait Kasus Transjakarta, Jokowi Bisa Diperiksa Kejagung

Kompas.com - 03/04/2014, 09:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjajal bus transjakarta baru Koridor X, Kamis (30/1/2014). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjajal bus transjakarta baru Koridor X, Kamis (30/1/2014).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013. Saat ini, tim penyidik tindak pidana khusus Kejagung masih menyusun daftar siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus ini.

Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengatakan, saat ini, pihaknya masih mendalami adanya dugaan korupsi pada kasus tersebut. Ia menjelaskan, Kejagung tidak dapat menangani perkara jika tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup.

"Yang jelas, kejaksaan dalam menangani perkara itu pasti berdasarkan pada alat bukti. Sepanjang alat buktinya ada, kita tidak ada pilihan lain, kecuali memproses kasus itu," kata Andhi di Kejagung, Rabu (2/4/2014).

Terkait meminta keterangan Jokowi, Andhi menyerahkan seluruh wewenang pemeriksaan saksi kepada para penyidik. "Saya tidak akan berbicara satu orang atau nama karena itu domain penyidik. (Tapi) sepanjang itu ada keterkaitannya dan mempunyai daya hukum dalam rangka sebagai alat bukti, ya penyidik menindaklanjutinya," ujarnya.


Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi enggan berkomentar saat disinggung mengenai kemungkinan pemeriksaan Jokowi. Ia hanya menegaskan jika tim penyidik tindak pidana khusus Kejagung saat ini tengah menyusun jadwal pemanggilan pihak-pihak yang perlu dimintai keterangannya.

"Ya, semua lagi disusun jadwal dan saksi-saksi, jangan mancing-mancing (untuk sebut nama)," ujarnya.

Sebelumnya, elemen mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam se-Jakarta menggelar aksi di depan Gedung Kejagung, Rabu. Mereka mendesak Kejagung untuk memeriksa Jokowi terkait kasus itu. Selain itu, mereka juga meminta agar Kejagung menangkap dan mengadili sejumlah pihak yang terkait kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan dua tersangka terkait kasus yang bernilai Rp 1,5 triliun ini setelah menemukan bukti permulaan yang cukup. Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu berinisial DA dan ST. Keduanya merupakan pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

DA merupakan pejabat pembuat komitmen pengadaan bus peremajaan angkutan umum reguler dan kegiatan pengadaan armada bus transjakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print–25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014. Sementara ST merupakan ketua panitia pengadaan barang/jasa bidang pekerjaan konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.

"Tim penyidik saat sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti," kata Untung.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Megapolitan
Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Megapolitan
4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

Megapolitan
BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

Megapolitan
Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Megapolitan
Tawuran Pelajar di Kebayoran Baru, Sejumlah Pelajar Dibawa Polisi

Tawuran Pelajar di Kebayoran Baru, Sejumlah Pelajar Dibawa Polisi

Megapolitan
Sudinkes Pastikan Obat Keras Hexymer Tidak Beredar di Puskesmas Kawasan Jakarta Utara

Sudinkes Pastikan Obat Keras Hexymer Tidak Beredar di Puskesmas Kawasan Jakarta Utara

Megapolitan
Dato Sri Tahir: Banjir Era Anies Lebih Cepat Surut Dibanding Gubernur Sebelumnya

Dato Sri Tahir: Banjir Era Anies Lebih Cepat Surut Dibanding Gubernur Sebelumnya

Megapolitan
Atap SMKN 24 Jaktim Roboh, DPRD DKI Cium Indikasi Kecurangan Saat Rehab

Atap SMKN 24 Jaktim Roboh, DPRD DKI Cium Indikasi Kecurangan Saat Rehab

Megapolitan
Tolak Tawaran Damai, Keluarga Korban Pemerkosaan Minta Polisi Tindak Oknum PNS Papua

Tolak Tawaran Damai, Keluarga Korban Pemerkosaan Minta Polisi Tindak Oknum PNS Papua

Megapolitan
Anies Klaim Pemprov DKI Telah Ciptakan 111.000 Wirausaha hingga Akhir 2019

Anies Klaim Pemprov DKI Telah Ciptakan 111.000 Wirausaha hingga Akhir 2019

Megapolitan
Oknum PNS Papua yang Diduga Perkosa Remaja Putri Sudah Diperiksa Polisi

Oknum PNS Papua yang Diduga Perkosa Remaja Putri Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
Sudinkes Jakut Pastikan Klinik yang Miliki Jutaan Butir Psikotropika di Koja Ilegal

Sudinkes Jakut Pastikan Klinik yang Miliki Jutaan Butir Psikotropika di Koja Ilegal

Megapolitan
Polsek Tanjung Duren Kejar Perampok Bercelurit yang Bawa Kabur Tempe Goreng dari Warteg

Polsek Tanjung Duren Kejar Perampok Bercelurit yang Bawa Kabur Tempe Goreng dari Warteg

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X