Duplikasi Anggaran Marak

Duplikasi tersebut terjadi karena buruknya perencanaan. Begitu pun dengan pembahasan berikutnya.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Endang Widjajanti, sebelumnya ada 70.000 mata anggaran. Namun, setelah dipangkas kini tinggal 52.000 mata anggaran.

”Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Unit pengguna anggaran kurang teliti dan mungkin ada kesengajaan menduplikasi anggaran. Jika lolos, duplikasi anggaran ini bisa memboroskan keuangan daerah,” kata Endang, Minggu (13/4), di Jakarta.

Nilai duplikasi anggaran bisa jadi bertambah setelah dinas pendidikan menemukan kasus serupa. Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun telah melaporkan duplikasi anggaran senilai Rp 700 miliar ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Kini, dinas pendidikan sedang meneliti kembali anggaran Rp 500 miliar yang diduga tidak perlu.

”Kami minta dalam pembahasan berikutnya, usulan bisa lebih ketat. Jika tidak diperketat, anggaran dobel bisa lolos,” kata Endang.

Lembaga yang berwenang memeriksa kelayakan program kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.
Telusuri

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan akan segera menelusuri oknum yang memasukkan anggaran tidak produktif dalam mata anggaran Dinas Pendidikan DKI. Hingga saat ini, jumlah anggaran tidak produktif yang akan dicoret dan sudah dilaporkan ke Jokowi hampir mencapai Rp 1 triliun.

Tahun ini, Dinas Pendidikan DKI menerima alokasi anggaran Rp 13 triliun. ”Jumlah anggaran yang dilaporkan akan dicoret saya perkirakan hampir Rp 1 triliun. Siapa pengusulnya dan untuk apa anggarannya, akan kami telusuri,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan tidak mungkin dirinya memeriksa satu per satu dari ribuan mata anggaran. Namun, berangkat dari masalah ini, Jokowi akan memeriksa kembali secara detail. Ia juga menegaskan semestinya kepala dinas mengontrol perencanaan anggaran karena penggunanya adalah dinas terkait.