Kompas.com - 14/04/2014, 21:30 WIB
EditorHindra Liauw

”Saya minta semua dinas agar mencermati anggaran yang keluar dari DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Periksa semua. Kalau ada anggaran tak produktif, duplikatif, atau pengeluaran yang tidak jelas, lebih baik dikumpulkan. Akan saya coret, saya kunci, nanti diganti di perubahan,” ujar Jokowi.

Jokowi tetap mengimbau setiap SKPD untuk segera mengajukan pengadaan barang atau jasa ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Hal tersebut dilakukan agar serapan APBD tahun ini tidak rendah.
Membatasi

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengaku sudah mengecek ke setiap suku dinas dan satuan kerja agar tidak terjadi pengajuan pengadaan barang dan jasa ganda, seperti yang terjadi di dinas pendidikan. Setelah pengecekan, Dien belum menemukan anggaran ganda di dinas yang dipimpinnya.

Dinas kesehatan juga membatasi pengajuan untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, misalnya membeli lemari tahan api. ”Kami melakukan kontrol, sejauh ini masih aman. Misalnya, untuk merenovasi gedung puskesmas, kalau alat-alat dari gedung lama masih ada dan memadai, tidak boleh ada pengajuan untuk membeli alat baru,” kata Dien.

Untuk mencegah terjadinya anggaran ganda tahun ini, ia sudah memerintahkan untuk menghapus anggaran-anggaran yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan, seperti alat komunikasi dan pemadam kebakaran. ”Kalau setelah dicek ternyata ada yang ganda, akan kami kembalikan,” ujar Dien.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan seluruh satuan dan unit kerja perangkat dinas segera menyerap anggara yang dialokasikan. Tujuannya agar program kegiatan segera terlaksana sehingga dapat menghindari sisa lebih penggunaan anggaran lebih besar tahun ini.

Namun, persoalannya belum semua SKPD dan UKPD memahami aturan pengadaan barang dan jasa. Tahun ini, Pemprov DKI menyatukan pengadaan dan jasa di satu lembaga bernama Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah.

Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah DKI Jakarta I Dewa Gede Soni mengatakan, sejumlah pengguna anggaran belum tahu persyaratan pengajuan rencana pengadaan barang atau jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa pemimpin SKPD dan UKPD ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Mereka menanyakan langsung ke unit layanan itu perihal syarat-syarat pengadaan barang dan jasa. (A04/A06/NDY)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber KOMPAS
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria yang Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol Ditetapkan sebagai Tersangka

Pria yang Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Seorang Pria Lecehkan Tiga Perempuan di Pasar Malam Cidodol, Dua Korban di Antaranya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Pemkot Bekasi Sediakan Layanan Dukcapil di Lokasi CFD

Megapolitan
Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Dua Rumah di Kemayoran Kebakaran Diduga akibat Korsleting Listrik, Api Berasal dari Lantai 3

Megapolitan
Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Urus Data Kependudukan, Warga di 22 Jalan yang Namanya Diubah Tak Perlu Bawa Surat RT/RW

Megapolitan
Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Cerita Petugas PPSU Temukan Dompet Korban Pencopetan, Kartu Identitas Berserakan di Taman...

Megapolitan
Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Pria Ini Mengaku Dibayar Seseorang Rp 150.000 untuk Bakar Rumah di Jatinegara

Megapolitan
Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung, Korban Tewas di RS

Megapolitan
Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Cerita Penonton Konser Jakarta Hajatan Kelelahan hingga Pingsan Setelah Naik Tangga ke Tribun Teratas JIS

Megapolitan
Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Sejarawan Bekasi Sesalkan Pemindahan Benda Bersejarah secara Sembarangan

Megapolitan
UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

UNJ Buka Jalur Mandiri untuk Diploma dan Sarjana, Ini Jadwal dan Biaya Pendafarannya

Megapolitan
Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Persentase Kasus Positif Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Naik hingga Capai 11,1 Persen

Megapolitan
Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Penumpang Jatuh ke Bawah Peron di Stasiun Manggarai Saat KRL Melintas, Kondisinya Selamat

Megapolitan
Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Beredar Video Detik-detik Pengguna KRL Terperosok dari Peron Saat Kereta Melintas, Ini Penjelasan KAI Commuter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.