Kompas.com - 14/04/2014, 21:30 WIB
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta menemukan 18.000 mata anggaran ganda. Sebagian anggaran ini dialihkan ke alokasi anggaran lain. Jika penganggaran ganda ini tidak segera dibenahi, potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 mencapai Rp 1,8 triliun.

Duplikasi tersebut terjadi karena buruknya perencanaan. Begitu pun dengan pembahasan berikutnya.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Endang Widjajanti, sebelumnya ada 70.000 mata anggaran. Namun, setelah dipangkas kini tinggal 52.000 mata anggaran.

”Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Unit pengguna anggaran kurang teliti dan mungkin ada kesengajaan menduplikasi anggaran. Jika lolos, duplikasi anggaran ini bisa memboroskan keuangan daerah,” kata Endang, Minggu (13/4), di Jakarta.

Nilai duplikasi anggaran bisa jadi bertambah setelah dinas pendidikan menemukan kasus serupa. Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun telah melaporkan duplikasi anggaran senilai Rp 700 miliar ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Kini, dinas pendidikan sedang meneliti kembali anggaran Rp 500 miliar yang diduga tidak perlu.

”Kami minta dalam pembahasan berikutnya, usulan bisa lebih ketat. Jika tidak diperketat, anggaran dobel bisa lolos,” kata Endang.

Lembaga yang berwenang memeriksa kelayakan program kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.
Telusuri

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan akan segera menelusuri oknum yang memasukkan anggaran tidak produktif dalam mata anggaran Dinas Pendidikan DKI. Hingga saat ini, jumlah anggaran tidak produktif yang akan dicoret dan sudah dilaporkan ke Jokowi hampir mencapai Rp 1 triliun.

Tahun ini, Dinas Pendidikan DKI menerima alokasi anggaran Rp 13 triliun. ”Jumlah anggaran yang dilaporkan akan dicoret saya perkirakan hampir Rp 1 triliun. Siapa pengusulnya dan untuk apa anggarannya, akan kami telusuri,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan tidak mungkin dirinya memeriksa satu per satu dari ribuan mata anggaran. Namun, berangkat dari masalah ini, Jokowi akan memeriksa kembali secara detail. Ia juga menegaskan semestinya kepala dinas mengontrol perencanaan anggaran karena penggunanya adalah dinas terkait.

”Saya minta semua dinas agar mencermati anggaran yang keluar dari DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Periksa semua. Kalau ada anggaran tak produktif, duplikatif, atau pengeluaran yang tidak jelas, lebih baik dikumpulkan. Akan saya coret, saya kunci, nanti diganti di perubahan,” ujar Jokowi.

Jokowi tetap mengimbau setiap SKPD untuk segera mengajukan pengadaan barang atau jasa ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Hal tersebut dilakukan agar serapan APBD tahun ini tidak rendah.
Membatasi

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengaku sudah mengecek ke setiap suku dinas dan satuan kerja agar tidak terjadi pengajuan pengadaan barang dan jasa ganda, seperti yang terjadi di dinas pendidikan. Setelah pengecekan, Dien belum menemukan anggaran ganda di dinas yang dipimpinnya.

Dinas kesehatan juga membatasi pengajuan untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, misalnya membeli lemari tahan api. ”Kami melakukan kontrol, sejauh ini masih aman. Misalnya, untuk merenovasi gedung puskesmas, kalau alat-alat dari gedung lama masih ada dan memadai, tidak boleh ada pengajuan untuk membeli alat baru,” kata Dien.

Untuk mencegah terjadinya anggaran ganda tahun ini, ia sudah memerintahkan untuk menghapus anggaran-anggaran yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan, seperti alat komunikasi dan pemadam kebakaran. ”Kalau setelah dicek ternyata ada yang ganda, akan kami kembalikan,” ujar Dien.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan seluruh satuan dan unit kerja perangkat dinas segera menyerap anggara yang dialokasikan. Tujuannya agar program kegiatan segera terlaksana sehingga dapat menghindari sisa lebih penggunaan anggaran lebih besar tahun ini.

Namun, persoalannya belum semua SKPD dan UKPD memahami aturan pengadaan barang dan jasa. Tahun ini, Pemprov DKI menyatukan pengadaan dan jasa di satu lembaga bernama Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah.

Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah DKI Jakarta I Dewa Gede Soni mengatakan, sejumlah pengguna anggaran belum tahu persyaratan pengajuan rencana pengadaan barang atau jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa pemimpin SKPD dan UKPD ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Mereka menanyakan langsung ke unit layanan itu perihal syarat-syarat pengadaan barang dan jasa. (A04/A06/NDY)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber KOMPAS
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

Megapolitan
Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Megapolitan
Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Megapolitan
Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Megapolitan
Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Megapolitan
Formula E Jakarta 2023 Digelar 2 Kali Balapan, Simak Tanggalnya

Formula E Jakarta 2023 Digelar 2 Kali Balapan, Simak Tanggalnya

Megapolitan
Cegah Penyebaran PMK, 492 Ekor Sapi di Depok Telah Disuntik Vaksin

Cegah Penyebaran PMK, 492 Ekor Sapi di Depok Telah Disuntik Vaksin

Megapolitan
Lepas 327 Calon Jamaah Haji dari Depok, Wakil Wali Kota Minta Mereka Jaga Kesehatan

Lepas 327 Calon Jamaah Haji dari Depok, Wakil Wali Kota Minta Mereka Jaga Kesehatan

Megapolitan
Mayat Perempuan Diduga ODGJ Ditemukan di Danau Cisauk Tangerang

Mayat Perempuan Diduga ODGJ Ditemukan di Danau Cisauk Tangerang

Megapolitan
Gapura 'Chinatown' di Glodok Bakal Jadi Ikon Baru Kota Jakarta

Gapura "Chinatown" di Glodok Bakal Jadi Ikon Baru Kota Jakarta

Megapolitan
Bakal Diperiksa sebagai Terlapor dalam Kasus Penisataan Agama, Roy Suryo: Saya Sangat Menunggu Itu...

Bakal Diperiksa sebagai Terlapor dalam Kasus Penisataan Agama, Roy Suryo: Saya Sangat Menunggu Itu...

Megapolitan
Pria Pakai Atribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Awalnya Cari Suami Korban

Pria Pakai Atribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Awalnya Cari Suami Korban

Megapolitan
Polda Metro Bakal Periksa Roy Suryo sebagai Terlapor Dugaan Penistaan Agama Pekan Depan

Polda Metro Bakal Periksa Roy Suryo sebagai Terlapor Dugaan Penistaan Agama Pekan Depan

Megapolitan
Besok Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies Dijadwalkan Hadir

Besok Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies Dijadwalkan Hadir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.