Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duplikasi Anggaran Marak

Kompas.com - 14/04/2014, 21:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta menemukan 18.000 mata anggaran ganda. Sebagian anggaran ini dialihkan ke alokasi anggaran lain. Jika penganggaran ganda ini tidak segera dibenahi, potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 mencapai Rp 1,8 triliun.

Duplikasi tersebut terjadi karena buruknya perencanaan. Begitu pun dengan pembahasan berikutnya.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Endang Widjajanti, sebelumnya ada 70.000 mata anggaran. Namun, setelah dipangkas kini tinggal 52.000 mata anggaran.

”Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Unit pengguna anggaran kurang teliti dan mungkin ada kesengajaan menduplikasi anggaran. Jika lolos, duplikasi anggaran ini bisa memboroskan keuangan daerah,” kata Endang, Minggu (13/4), di Jakarta.

Nilai duplikasi anggaran bisa jadi bertambah setelah dinas pendidikan menemukan kasus serupa. Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun telah melaporkan duplikasi anggaran senilai Rp 700 miliar ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Kini, dinas pendidikan sedang meneliti kembali anggaran Rp 500 miliar yang diduga tidak perlu.

”Kami minta dalam pembahasan berikutnya, usulan bisa lebih ketat. Jika tidak diperketat, anggaran dobel bisa lolos,” kata Endang.

Lembaga yang berwenang memeriksa kelayakan program kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.
Telusuri

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan akan segera menelusuri oknum yang memasukkan anggaran tidak produktif dalam mata anggaran Dinas Pendidikan DKI. Hingga saat ini, jumlah anggaran tidak produktif yang akan dicoret dan sudah dilaporkan ke Jokowi hampir mencapai Rp 1 triliun.

Tahun ini, Dinas Pendidikan DKI menerima alokasi anggaran Rp 13 triliun. ”Jumlah anggaran yang dilaporkan akan dicoret saya perkirakan hampir Rp 1 triliun. Siapa pengusulnya dan untuk apa anggarannya, akan kami telusuri,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan tidak mungkin dirinya memeriksa satu per satu dari ribuan mata anggaran. Namun, berangkat dari masalah ini, Jokowi akan memeriksa kembali secara detail. Ia juga menegaskan semestinya kepala dinas mengontrol perencanaan anggaran karena penggunanya adalah dinas terkait.

”Saya minta semua dinas agar mencermati anggaran yang keluar dari DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Periksa semua. Kalau ada anggaran tak produktif, duplikatif, atau pengeluaran yang tidak jelas, lebih baik dikumpulkan. Akan saya coret, saya kunci, nanti diganti di perubahan,” ujar Jokowi.

Jokowi tetap mengimbau setiap SKPD untuk segera mengajukan pengadaan barang atau jasa ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Hal tersebut dilakukan agar serapan APBD tahun ini tidak rendah.
Membatasi

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengaku sudah mengecek ke setiap suku dinas dan satuan kerja agar tidak terjadi pengajuan pengadaan barang dan jasa ganda, seperti yang terjadi di dinas pendidikan. Setelah pengecekan, Dien belum menemukan anggaran ganda di dinas yang dipimpinnya.

Dinas kesehatan juga membatasi pengajuan untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, misalnya membeli lemari tahan api. ”Kami melakukan kontrol, sejauh ini masih aman. Misalnya, untuk merenovasi gedung puskesmas, kalau alat-alat dari gedung lama masih ada dan memadai, tidak boleh ada pengajuan untuk membeli alat baru,” kata Dien.

Untuk mencegah terjadinya anggaran ganda tahun ini, ia sudah memerintahkan untuk menghapus anggaran-anggaran yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan, seperti alat komunikasi dan pemadam kebakaran. ”Kalau setelah dicek ternyata ada yang ganda, akan kami kembalikan,” ujar Dien.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan seluruh satuan dan unit kerja perangkat dinas segera menyerap anggara yang dialokasikan. Tujuannya agar program kegiatan segera terlaksana sehingga dapat menghindari sisa lebih penggunaan anggaran lebih besar tahun ini.

Namun, persoalannya belum semua SKPD dan UKPD memahami aturan pengadaan barang dan jasa. Tahun ini, Pemprov DKI menyatukan pengadaan dan jasa di satu lembaga bernama Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah.

Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah DKI Jakarta I Dewa Gede Soni mengatakan, sejumlah pengguna anggaran belum tahu persyaratan pengajuan rencana pengadaan barang atau jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Hal ini ditandai dengan hadirnya beberapa pemimpin SKPD dan UKPD ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah. Mereka menanyakan langsung ke unit layanan itu perihal syarat-syarat pengadaan barang dan jasa. (A04/A06/NDY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KOMPAS
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Megapolitan
Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Megapolitan
Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Megapolitan
Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Megapolitan
Jadi Tersangka, Sopir Truk 'Biang Kerok' Tabrakan di GT Halim Utama Sesumbar: Saya Beli Semua Mobilnya

Jadi Tersangka, Sopir Truk "Biang Kerok" Tabrakan di GT Halim Utama Sesumbar: Saya Beli Semua Mobilnya

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Megapolitan
Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Megapolitan
Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Megapolitan
Pelaku Pembacokan di Kampung Bahari Jalani Pemeriksaan dengan Tenang Usai Tewaskan Sepupu

Pelaku Pembacokan di Kampung Bahari Jalani Pemeriksaan dengan Tenang Usai Tewaskan Sepupu

Megapolitan
SPBU di Bekasi Tak Terlibat Kasus Bensin Dicampur Air, Polisi: Mereka Telah Ikuti Prosedur

SPBU di Bekasi Tak Terlibat Kasus Bensin Dicampur Air, Polisi: Mereka Telah Ikuti Prosedur

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Sungai Ciliwung, Tersangkut di Kolong Jembatan

Mayat Pria Ditemukan di Sungai Ciliwung, Tersangkut di Kolong Jembatan

Megapolitan
Sopir dan Kernet Tangki Jual Bensin ke Satpam SPBU, lalu Campur Pertalite dengan Air

Sopir dan Kernet Tangki Jual Bensin ke Satpam SPBU, lalu Campur Pertalite dengan Air

Megapolitan
Kasusnya Dihentikan, Aiman Witjaksono Minta Polisi Kembalikan Ponsel yang Disita

Kasusnya Dihentikan, Aiman Witjaksono Minta Polisi Kembalikan Ponsel yang Disita

Megapolitan
Ikut Resmikan Masjid Agung Bogor, Zulhas Puji Lokasinya yang Strategis

Ikut Resmikan Masjid Agung Bogor, Zulhas Puji Lokasinya yang Strategis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com