Rombongan Kemendikbud Ditolak Masuk ke JIS

Kompas.com - 16/04/2014, 10:11 WIB
Pengamanan ketat di Jakarta International School, Jalan Terogong, Jakarta Selatan. Laila RahmawatiPengamanan ketat di Jakarta International School, Jalan Terogong, Jakarta Selatan.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tiga orang anggota tim pemantau dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen PAUDNI Kemendikbud) ditolak masuk ke dalam Jakarta International School (JIS). Rombongan ditolak dengan alasan kepala sekolah JIS sedang rapat.

Mobil tim pemantau yang tiba di Jalan Terogong, Jakarta Selatan, tiba sekitar pukul 09.15. Rombongan itu dicegat pihak keamanan di pintu masuk.

"Bapak, maaf, karena memang kami tidak bisa meng-cancel meeting. SOP-nya sudah begitu," kata salah seorang petugas keamanan JIS, Rabu (16/4/2014).

"Pelit amat," jawab Kepala Bagian Hukum Ditjen PAUDNI Agus Pranoto.

Akhirnya, rombongan menunggu di dalam mobil yang diparkir di depan sekolah bertaraf internasional tersebut. Mereka menunggu petugas keamanan yang membawa surat pengantar dari Kemendikbud.

Staf Bagian Hukum Ditjen PAUDNI, Yohan Rubiantoro, mengungkapkan, kedatangan mereka untuk mendapatkan keterangan yang akan menjadi bahan pembahasan Ditjen PAUDNI dengan pihak JIS sore nanti.

"Kami ini tim pendahulu dari Kemendikbud yang diutus untuk mengklarifikasi, termasuk ke TKP, dan meminta keterangan atas kejadian kemarin (pelecehan terhadap AK). Informasi yang akan kami dapat ini nanti akan dijadikan bahan saat rapat dengan JIS jam 3 nanti di kantor," kata Yohan dari balik kaca mobil.

Beberapa saat kemudian, petugas keamanan sekolah itu menyatakan, rombongan tetap tidak diperbolehkan masuk meski sudah membawa surat pengantar dari Kemendikbud. Rombongan pun membatalkan niatnya memantau meskipun pihak keamanan memberikan solusi bahwa mereka boleh datang kembali setelah jam makan siang.

"Tidak, kami tidak jadi ke sana," kata Yohan singkat saat dihubungi kembali via telepon.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X