Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Jokowi Harus Benahi Manajemen Kontrol Anggaran

Kompas.com - 24/04/2014, 12:35 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menilai banyaknya temuan anggaran ganda pada APBD DKI 2014 disebabkan manajemen kontrol Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang lemah. Padahal, kata dia, di setiap pengarahannya kepada SKPD dan UKPD, Jokowi berulang kali mengimbau untuk memiliki manajemen kontrol yang baik.

"Jokowi memang harus membenahi manajemen kontrolnya agar sesuai dengan ucapannya yang selama ini disampaikannya," kata Febri, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap harus dapat mengungkap pihak-pihak yang sengaja memasukkan anggaran berlebih. Pembahasan itu, lanjut dia, telah termasuk ke dalam indikasi melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, penggelembungan anggaran tiap dinas mencapai ratusan miliar rupiah.

Melalui e-budgeting, pihak eksekutif, dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, serta Kepala BPKD terbantu untuk dapat mengunci anggaran tidak perlu. Seharusnya, melalui sistem e-budgeting, kata Febri, Jokowi dapat menumbuhkan rasa takut pada SKPD untuk tidak melakukan penggelembungan anggaran. Namun, anggaran ganda masih muncul pada APBD 2014. Setelah melakukan koreksi melalui e-budgeting, Febri berharap Jokowi mampu mengontrol lebih kuat proses pemasukan mata anggaran.

"Walaupun anggaran itu belum digunakan, sudah ada rencana untuk melakukan korupsi, bahkan kolusi. Jangan sampai hal ini terulang kembali di periode selanjutnya," kata Febri.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti mengungkapkan Pemprov DKI telah mengunci puluhan ribu mata anggaran ganda pada APBD DKI 2014. Tercatat, ada 18.000 dari total 72.000 mata anggaran yang diduplikasi. Totalnya mencapai Rp 1,8 triliun. Duplikasi mata anggaran ganda, kata dia, terjadi karena buruknya sistem perencanaan di sejumlah instansi terkait.

"Bisa saja unit pengguna anggaran kurang teliti atau tidak berkoordinasi sehingga terjadi duplikasi anggaran. Kita akan terus membenahi dan APBD DKI dapat terserap untuk kesejahteraan masyarakat," kata Endang.

Anggaran ganda itu terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Gedung Pemda DKI, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Dinas Pendidikan, dan lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya penggelembungan anggaran dan kerugian negara, Pemprov DKI mulai menerapkan sistem e-budgeting mulai tahun ini. Meskipun demikian, satu risikonya adalah tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2014. Sebab, apabila anggaran itu digunakan, negara akan mengalami kerugian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Enggan Tanggapi Calon Kompetitor: Lebih Penting Memikirkan Nasib Warga

Anies Enggan Tanggapi Calon Kompetitor: Lebih Penting Memikirkan Nasib Warga

Megapolitan
Heru Budi: Selamat Idul Adha, Selamat Libur Panjang...

Heru Budi: Selamat Idul Adha, Selamat Libur Panjang...

Megapolitan
Gibran Sumbang Sapi 1 Ton untuk Pertama Kalinya ke Masjid Istiqlal

Gibran Sumbang Sapi 1 Ton untuk Pertama Kalinya ke Masjid Istiqlal

Megapolitan
Anies Sekeluarga Jalan Kaki ke Masjid Babul Khoirot untuk Salat Idul Adha

Anies Sekeluarga Jalan Kaki ke Masjid Babul Khoirot untuk Salat Idul Adha

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 17 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 17 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Megapolitan
Rumah 2 Lantai di Bogor Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 15 Juta

Rumah 2 Lantai di Bogor Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 15 Juta

Megapolitan
Soal Kans Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, Sandiaga: Enggak Ada Ajakan

Soal Kans Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, Sandiaga: Enggak Ada Ajakan

Megapolitan
Rumah Kosong 2 Lantai di Bogor Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

Rumah Kosong 2 Lantai di Bogor Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

Megapolitan
Dinas KPKP DKI Jakarta Periksa 79.786 Hewan Kurban, Seluruhnya Dinyatakan Sehat

Dinas KPKP DKI Jakarta Periksa 79.786 Hewan Kurban, Seluruhnya Dinyatakan Sehat

Megapolitan
Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Megapolitan
Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Megapolitan
Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Megapolitan
Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Megapolitan
Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com