Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Jokowi Harus Benahi Manajemen Kontrol Anggaran

Kompas.com - 24/04/2014, 12:35 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menilai banyaknya temuan anggaran ganda pada APBD DKI 2014 disebabkan manajemen kontrol Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang lemah. Padahal, kata dia, di setiap pengarahannya kepada SKPD dan UKPD, Jokowi berulang kali mengimbau untuk memiliki manajemen kontrol yang baik.

"Jokowi memang harus membenahi manajemen kontrolnya agar sesuai dengan ucapannya yang selama ini disampaikannya," kata Febri, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap harus dapat mengungkap pihak-pihak yang sengaja memasukkan anggaran berlebih. Pembahasan itu, lanjut dia, telah termasuk ke dalam indikasi melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, penggelembungan anggaran tiap dinas mencapai ratusan miliar rupiah.

Melalui e-budgeting, pihak eksekutif, dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, serta Kepala BPKD terbantu untuk dapat mengunci anggaran tidak perlu. Seharusnya, melalui sistem e-budgeting, kata Febri, Jokowi dapat menumbuhkan rasa takut pada SKPD untuk tidak melakukan penggelembungan anggaran. Namun, anggaran ganda masih muncul pada APBD 2014. Setelah melakukan koreksi melalui e-budgeting, Febri berharap Jokowi mampu mengontrol lebih kuat proses pemasukan mata anggaran.

"Walaupun anggaran itu belum digunakan, sudah ada rencana untuk melakukan korupsi, bahkan kolusi. Jangan sampai hal ini terulang kembali di periode selanjutnya," kata Febri.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti mengungkapkan Pemprov DKI telah mengunci puluhan ribu mata anggaran ganda pada APBD DKI 2014. Tercatat, ada 18.000 dari total 72.000 mata anggaran yang diduplikasi. Totalnya mencapai Rp 1,8 triliun. Duplikasi mata anggaran ganda, kata dia, terjadi karena buruknya sistem perencanaan di sejumlah instansi terkait.

"Bisa saja unit pengguna anggaran kurang teliti atau tidak berkoordinasi sehingga terjadi duplikasi anggaran. Kita akan terus membenahi dan APBD DKI dapat terserap untuk kesejahteraan masyarakat," kata Endang.

Anggaran ganda itu terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Gedung Pemda DKI, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Dinas Pendidikan, dan lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya penggelembungan anggaran dan kerugian negara, Pemprov DKI mulai menerapkan sistem e-budgeting mulai tahun ini. Meskipun demikian, satu risikonya adalah tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2014. Sebab, apabila anggaran itu digunakan, negara akan mengalami kerugian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bocah yang Jatuh dari Lantai 8 Rusunawa di Cakung Sebelumnya Pamit Mau Mengaji

Bocah yang Jatuh dari Lantai 8 Rusunawa di Cakung Sebelumnya Pamit Mau Mengaji

Megapolitan
Dugaan Pungli Oknum Ormas di Samping RPTRA Kalijodo, Minta Pengendara Motor dan Mobil Bayar untuk Melintas

Dugaan Pungli Oknum Ormas di Samping RPTRA Kalijodo, Minta Pengendara Motor dan Mobil Bayar untuk Melintas

Megapolitan
Imam Budi Hartono Besuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Berdoa dan Beri Santunan

Imam Budi Hartono Besuk Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Berdoa dan Beri Santunan

Megapolitan
Tangkap Paman dan Kakek, Kini Polisi Periksa Nenek Berkait Pencabulan 2 Cucunya di Depok

Tangkap Paman dan Kakek, Kini Polisi Periksa Nenek Berkait Pencabulan 2 Cucunya di Depok

Megapolitan
Kakak Korban Kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok: Terima Kasih kepada Pihak yang Bantu Pengobatan Suci

Kakak Korban Kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok: Terima Kasih kepada Pihak yang Bantu Pengobatan Suci

Megapolitan
Bocah 6 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusunawa di Cakung

Bocah 6 Tahun Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusunawa di Cakung

Megapolitan
Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Masih Terbaring di RS UI, Kondisi Sempat Turun Drastis

Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Masih Terbaring di RS UI, Kondisi Sempat Turun Drastis

Megapolitan
Ban Pecah, Mobil Muatan Sembako Kecelakaan di Tol Cijago

Ban Pecah, Mobil Muatan Sembako Kecelakaan di Tol Cijago

Megapolitan
6 Pemuda Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Bogor, Polisi Sita Golok dan Celurit

6 Pemuda Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Bogor, Polisi Sita Golok dan Celurit

Megapolitan
Dishub Jakpus Dalami Kasus 2 Bus Wisata Diketok Tarif Parkir Rp 300.000 di Istiqlal

Dishub Jakpus Dalami Kasus 2 Bus Wisata Diketok Tarif Parkir Rp 300.000 di Istiqlal

Megapolitan
Dishub Klaim Langsung Lerai dan Usir Jukir Liar yang Palak Rombongan Bus Wisata di Masjid Istiqlal

Dishub Klaim Langsung Lerai dan Usir Jukir Liar yang Palak Rombongan Bus Wisata di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Pemuda yang Sekap dan Aniaya Kekasihnya di Pondok Aren Positif Sabu

Pemuda yang Sekap dan Aniaya Kekasihnya di Pondok Aren Positif Sabu

Megapolitan
Dishub Jaksel Jaring 112 Jukir Liar yang Mangkal di Minimarket

Dishub Jaksel Jaring 112 Jukir Liar yang Mangkal di Minimarket

Megapolitan
Petinggi Demokrat Unggah Foto 'Jansen untuk Jakarta', Jansen: Saya Realistis

Petinggi Demokrat Unggah Foto "Jansen untuk Jakarta", Jansen: Saya Realistis

Megapolitan
Evakuasi Mobil di Depok yang Jeblos ke Septic Tank Butuh Waktu Empat Jam

Evakuasi Mobil di Depok yang Jeblos ke Septic Tank Butuh Waktu Empat Jam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com