Kompas.com - 30/04/2014, 21:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang biasa dipanggil Jokowi, berbincang-bincang dengan sejumlah wartawan dan pegiat sepeda di kantor Redaksi Kompas.com, kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2014). Jokowi menuju Kompas.com dengan menggunakan sepeda dari rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang biasa dipanggil Jokowi, berbincang-bincang dengan sejumlah wartawan dan pegiat sepeda di kantor Redaksi Kompas.com, kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2014). Jokowi menuju Kompas.com dengan menggunakan sepeda dari rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung aksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menumpahkan emosinya kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) di jembatan timbang. Menurut Jokowi, langkah yang diambil Ganjar sudah tepat.

"Masak kalau lihat yang seperti itu, malah diberi hadiah? Yang betul saja, sudah betul itu dimarahi saja (PNS)-nya," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Lebih lanjut, apabila pungli itu ditemukannya di lingkungan Pemprov DKI, ia mengaku bisa saja akan melakukan hal yang sama. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, masing-masing pemimpin memiliki karakteristik tersendiri untuk membuat efek jera. Hal ini termasuk menggunakan cara tegas dan marah-marah.

"Kalau ada tindakan yang tidak benar, dan ada pungli, memang harus seperti itu," kata Jokowi. 

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat praktik pungli di UPT jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, Minggu (27/4/2014) lalu, membuat Ganjar meradang pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Pemprov Jateng.

Ganjar pun meminta kepada Dishubkominfo Jateng untuk membereskan perihal tersebut selama  satu pekan. Sebab, Ganjar mengaku, sudah banyak menerima aduan warga perihal pungli maupun jalan rusak akibat tonase berlebih di sana.

Saat sidak tersebut, Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang Rp 10.000 hingga Rp 20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp 60.000 kepada petugas.

Ganjar juga akan melakukan evaluasi Perda yang dinilainya sungguh tidak sempurna dilihat dari dampaknya. Ia juga berencana membahas hal ini dengan anggota dewan serta beberapa daerah lain yang terkait sebab truk-truk yang lewat berasal dari provinsi lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Megapolitan
10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

Megapolitan
Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Megapolitan
DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

Megapolitan
Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Pemkot Tangerang Tengah Siapkan Situs PPDB Jenjang SD dan SMP

Megapolitan
Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Upaya Pemprov DKI Cegah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Jakarta

Megapolitan
Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Bocah Laki-laki Hilang Terbawa Arus Saat Berenang di Kali Perumahan Antilop Pondok Gede Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Wali Kota Tangerang Tunggu SE Kemendagri Sebelum Buat Aturan Penggunaan Masker

Megapolitan
Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Sudah Berdamai, Sekuriti yang Dianiaya Pacar Nindy Ayunda Cabut Laporan di Polsek Mampang

Megapolitan
Permohonan Pembangunan JPO Cilenggang Disetujui, Desain Sedang Diproses

Permohonan Pembangunan JPO Cilenggang Disetujui, Desain Sedang Diproses

Megapolitan
Aktris Wanda Hamidah Dilaporkan Mantan Suaminya ke Polres Metro Depok...

Aktris Wanda Hamidah Dilaporkan Mantan Suaminya ke Polres Metro Depok...

Megapolitan
TPS Ilegal di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Ditutup, Diduga Sebabkan Gagal Panen

TPS Ilegal di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Ditutup, Diduga Sebabkan Gagal Panen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.