Kompas.com - 01/05/2014, 11:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2014 di Balai Agung, Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2014). Jokowi memaparkan beberapa program yang tengah dijalankan, mulai dari pengelolaan limbah yang belum maksimal hingga permasalahan Mass Rapid Transit (MRT). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA ANGGA BHAGYA NUGRAHAGubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2014 di Balai Agung, Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2014). Jokowi memaparkan beberapa program yang tengah dijalankan, mulai dari pengelolaan limbah yang belum maksimal hingga permasalahan Mass Rapid Transit (MRT). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengkritik penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas. Dia berharap acara sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu lebih interaktif.

"Acara Musrenbangnas ini penting jika komunikasinya dua arah, ada dialog," ujar Jokowi di kala waktu senggangnya, beberapa waktu lalu.

Jika dibangun interaksi, mantan Wali Kota Surakarta tersebut pun yakin bahwa persoalan-persoalan yang ada di daerah dapat menemukan titik terang penyelesaiannya. Artinya, seluruh poin persoalan di pemerintah daerah ditangkap dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui menteri, bukan hanya angin lalu saja.

"Karena, sebaiknya NKRI itu dimulainya dari daerah. Kalau yang ini kan hanya dengerin Bappenas, Presiden, Wapres pidato saja," lanjut Jokowi.

Di Musrenbang 2014, Jokowi membawa serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain mendengarkan arahan dari presiden mereka juga melakukan sinkronisasi antara aturan pemerintah pusat dengan kebijakan yang diterapkan di areanya.

Sekadar gambaran, dalam kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta, pemerintahan daerahnya kerap berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang paling tinggi tensinya soal Low Cost Green Car (LCGC/mobil murah), kebijakan pemerintah pusat. Di satu sisi, Pemprov DKI tengah berupaya menahan laju jumlah kendaraan sekaligus merangsang penduduk menaiki transportasi massal, pemerintah pusat malahan mengakomodir peningkatan jumlah kendaraan dengan menetapkan kebijakan mobil murah itu.

Tak hanya itu, ada beberapa persoalan di Jakarta yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Bruder Angelo Sebut Vonis 14 Tahun Penjara Berlebihan

Kuasa Hukum Bruder Angelo Sebut Vonis 14 Tahun Penjara Berlebihan

Megapolitan
Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Saksi Sebut Pelaku Masih Remaja

Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Saksi Sebut Pelaku Masih Remaja

Megapolitan
 Banjir Tak Surut dalam 6 Jam Seperti Janji Anies, Ini Penjelasan Wagub DKI

Banjir Tak Surut dalam 6 Jam Seperti Janji Anies, Ini Penjelasan Wagub DKI

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 Hampir 3.000, RSDC Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

Jumlah Pasien Covid-19 Hampir 3.000, RSDC Wisma Atlet Minta Tambahan Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Gugat Anies ke PTUN, Apindo: Bukan Soal Besaran Kenaikan UMP, tetapi Regulasinya

Megapolitan
Dishub DKI Akan Siapkan 3 Moda Transportasi untuk Masyarakat Datang ke JIS

Dishub DKI Akan Siapkan 3 Moda Transportasi untuk Masyarakat Datang ke JIS

Megapolitan
Batasi Mobilitas, Dishub DKI Pertahankan Aturan Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan

Batasi Mobilitas, Dishub DKI Pertahankan Aturan Ganjil Genap di 13 Ruas Jalan

Megapolitan
Pelaku Cabul 'Bruder Angelo' Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Pelaku Cabul "Bruder Angelo" Divonis 14 Tahun Penjara, Hakim: Dia Merusak Mental Anak

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

UPDATE 20 Januari: Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah Jadi 2.636 Orang

Megapolitan
Masyarakat Diminta Tak 'Panic Buying' agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Masyarakat Diminta Tak "Panic Buying" agar Distribusi Minyak Goreng Merata

Megapolitan
Fico Fachriza Ajukan Rehabilitasi atas Kasus Narkoba, Polda Metro Jaya Tunggu Asesmen BNN

Fico Fachriza Ajukan Rehabilitasi atas Kasus Narkoba, Polda Metro Jaya Tunggu Asesmen BNN

Megapolitan
Keberatan Divonis 14 Tahun Penjara, Pelaku Cabul 'Bruder' Angelo Ajukan Banding

Keberatan Divonis 14 Tahun Penjara, Pelaku Cabul "Bruder" Angelo Ajukan Banding

Megapolitan
SMAN 6 Jakarta Kembali Gelar PTM Setelah Dihentikan Sepekan akibat Covid-19

SMAN 6 Jakarta Kembali Gelar PTM Setelah Dihentikan Sepekan akibat Covid-19

Megapolitan
2,1 Juta Anak Divaksinasi melalui Program Vaksinasi Merdeka

2,1 Juta Anak Divaksinasi melalui Program Vaksinasi Merdeka

Megapolitan
Vonis 14 Tahun 'Monster Cabul' Bruder Angelo dan Proses Panjang nan Melelahkan di Baliknya

Vonis 14 Tahun "Monster Cabul" Bruder Angelo dan Proses Panjang nan Melelahkan di Baliknya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.