Kompas.com - 01/05/2014, 11:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2014 di Balai Agung, Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2014). Jokowi memaparkan beberapa program yang tengah dijalankan, mulai dari pengelolaan limbah yang belum maksimal hingga permasalahan Mass Rapid Transit (MRT). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA ANGGA BHAGYA NUGRAHAGubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2014 di Balai Agung, Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2014). Jokowi memaparkan beberapa program yang tengah dijalankan, mulai dari pengelolaan limbah yang belum maksimal hingga permasalahan Mass Rapid Transit (MRT). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengkritik penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas. Dia berharap acara sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu lebih interaktif.

"Acara Musrenbangnas ini penting jika komunikasinya dua arah, ada dialog," ujar Jokowi di kala waktu senggangnya, beberapa waktu lalu.

Jika dibangun interaksi, mantan Wali Kota Surakarta tersebut pun yakin bahwa persoalan-persoalan yang ada di daerah dapat menemukan titik terang penyelesaiannya. Artinya, seluruh poin persoalan di pemerintah daerah ditangkap dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui menteri, bukan hanya angin lalu saja.

"Karena, sebaiknya NKRI itu dimulainya dari daerah. Kalau yang ini kan hanya dengerin Bappenas, Presiden, Wapres pidato saja," lanjut Jokowi.

Di Musrenbang 2014, Jokowi membawa serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain mendengarkan arahan dari presiden mereka juga melakukan sinkronisasi antara aturan pemerintah pusat dengan kebijakan yang diterapkan di areanya.

Sekadar gambaran, dalam kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta, pemerintahan daerahnya kerap berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang paling tinggi tensinya soal Low Cost Green Car (LCGC/mobil murah), kebijakan pemerintah pusat. Di satu sisi, Pemprov DKI tengah berupaya menahan laju jumlah kendaraan sekaligus merangsang penduduk menaiki transportasi massal, pemerintah pusat malahan mengakomodir peningkatan jumlah kendaraan dengan menetapkan kebijakan mobil murah itu.

Tak hanya itu, ada beberapa persoalan di Jakarta yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bocah 6 Tahun di Jagakarsa Disetubuhi Tukang Siomay

Bocah 6 Tahun di Jagakarsa Disetubuhi Tukang Siomay

Megapolitan
Kelenteng Petak Sembilan Rayakan Imlek Tanpa Kembang Api dan Barongsai Sejak Pandemi

Kelenteng Petak Sembilan Rayakan Imlek Tanpa Kembang Api dan Barongsai Sejak Pandemi

Megapolitan
Pekerja Bangunan Tewas Tersengat Listrik Saat Bikin Garasi Rumah di Cilandak

Pekerja Bangunan Tewas Tersengat Listrik Saat Bikin Garasi Rumah di Cilandak

Megapolitan
Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik dengan Tersangka Ayu Thalia Dibawa ke Kejaksaan Pekan Depan

Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik dengan Tersangka Ayu Thalia Dibawa ke Kejaksaan Pekan Depan

Megapolitan
Ketiga Jenazah Korban Kebakaran di Tebet Telah Diurus Keluarga

Ketiga Jenazah Korban Kebakaran di Tebet Telah Diurus Keluarga

Megapolitan
Penyebab Kebakaran di Tebet Belum Bisa Dipastikan, Dugaan Sementara Korsleting Listrik

Penyebab Kebakaran di Tebet Belum Bisa Dipastikan, Dugaan Sementara Korsleting Listrik

Megapolitan
Jelang Perayaan Imlek, Kelenteng Petak Sembilan Batasi Kapasitas Pengunjung 50 Persen

Jelang Perayaan Imlek, Kelenteng Petak Sembilan Batasi Kapasitas Pengunjung 50 Persen

Megapolitan
BOR Capai 54 Persen, Tempat Isolasi Terpusat di Jakarta Harus Diperbanyak

BOR Capai 54 Persen, Tempat Isolasi Terpusat di Jakarta Harus Diperbanyak

Megapolitan
Polisi Kembali Tangkap Satu Pengeroyok Kakek 89 Tahun, Total Ada 6 Tersangka

Polisi Kembali Tangkap Satu Pengeroyok Kakek 89 Tahun, Total Ada 6 Tersangka

Megapolitan
Kebakaran 4 Rumah di Tebet Tewaskan 3 Orang, Korban Sempat Dibangunkan Tetangga

Kebakaran 4 Rumah di Tebet Tewaskan 3 Orang, Korban Sempat Dibangunkan Tetangga

Megapolitan
Masyarakat Diminta Tidak Anggap Enteng Flu, Bisa Jadi Itu Gejala Omicron

Masyarakat Diminta Tidak Anggap Enteng Flu, Bisa Jadi Itu Gejala Omicron

Megapolitan
514.910 Orang di DKI Jakarta Sudah Dapat Vaksin Booster Covid-19

514.910 Orang di DKI Jakarta Sudah Dapat Vaksin Booster Covid-19

Megapolitan
4 Rumah Hangus Terbakar di Tebet, 25 Orang Diungsikan

4 Rumah Hangus Terbakar di Tebet, 25 Orang Diungsikan

Megapolitan
Curhat Warga Cilenggang yang Terdampak Proyek Tol Serpong-Balaraja, Jalan ke Sekolah Jadi Jauh, Minta Dibuatkan JPO

Curhat Warga Cilenggang yang Terdampak Proyek Tol Serpong-Balaraja, Jalan ke Sekolah Jadi Jauh, Minta Dibuatkan JPO

Megapolitan
Kasus Pemuda Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Pacar, KPAI Minta Orangtua Waspada Anak Jadi Korban Cyber Crime

Kasus Pemuda Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Pacar, KPAI Minta Orangtua Waspada Anak Jadi Korban Cyber Crime

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.