Kecewa Putusan Upah, Buruh Bawa Keranda Bergambar Jokowi-Ahok

Kompas.com - 01/05/2014, 19:49 WIB
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronika dan Mesin (FSPLEM) dan Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (FSPOI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (1/5/2014).

Dalam aksinya, mereka membawa keranda bergambar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Wakil Ketua Bidang Advokasi FSPLEM, M Toha mengatakan, keranda itu sebagai simbol kekecewaan mereka atas penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang telah diteken Jokowi beberapa waktu lalu. 

"Gubernur kenapa malah menetapkan UMSP di bawah angka yang telah disepakati dua unsur bipartit (pekerja dan pengusaha)," kata Toha dalam orasinya di depan Balai Kota Jakarta. 

Salah satu yang memberatkan adalah subsektor industri kabel listrik dan telepon ditetapkan sebesar Rp 2.702.000. Padahal, kata dia, di dalam pembahasan, terjadi deadlock antara pekerja dan pengusaha. Meski deadlock, angka yang diputuskan di Dewan Pengupahan adalah sekitar Rp 2,8 sampai 2,85 juta.

Toha menyayangkan sikap pemerintah yang justru tidak mengambil angka tengah dan mengambil di bawah angka deadlock. Adapun Jokowi telah mengeluarkan dua peraturan gubernur (Pergub) terkait UMSP, yakni aturan UMSP di 15 sektor dan aturan industri LEM.

"Kita menolak pergub itu. Sekarang kita tidak lagi meminta berapa persen-berapa persen, yang kita minta hanya perundingan, kita dibohongi terus," kata Toha. 

Untuk industri LEM, kata dia, buruh tidak layak mendapatkan UMSP sebesar 5 persen dari UMP 2014, sebesar Rp 2,4 juta. Seharusnya, peningkatannya di atas 5 persen. Sebab, tahun sebelumnya, peningkatan UMSP industri LEM mencapai 17 persen.

Sekadar informasi, Jokowi harus menetapkan UMSP untuk 11 sektor unggulan dan 80 subsektor. Nilainya minimal 5 persen dari UMP DKI 2014 sesuai Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum. Atas keputusan itu, pengusaha dapat mengajukan penangguhan jika merasa keberatan dengan penetapan tersebut.

"Saya sudah bertemu dengan Ahok (Basuki) dan dia memastikan tahun ini, Pemprov DKI menolak penangguhan pengusaha. Sekarang tinggal keberanian serikat pekerja untuk mau melapor ke Pemprov DKI jika terintimidasi," kata Toha. 

Lebih lanjut, Toha juga meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2012 tentang komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 menjadi 84 item. Komponen tambahannya berupa pulsa, ponsel, dan televisi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Megapolitan
4.284 Pasien Covid-19 Tersebar di Seluruh Kecamatan di Depok, Ini Rinciannya

4.284 Pasien Covid-19 Tersebar di Seluruh Kecamatan di Depok, Ini Rinciannya

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Komplotan Pemalsu Surat Tes Covid-19

4 Fakta Penangkapan Komplotan Pemalsu Surat Tes Covid-19

Megapolitan
Ragam Hukuman Nyeleneh Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Ragam Hukuman Nyeleneh Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Update: 34 Jenazah Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Salah Satunya Bayi 11 Bulan

Update: 34 Jenazah Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Salah Satunya Bayi 11 Bulan

Megapolitan
5 Fakta Terbaru Operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182, Diperpanjang 3 Hari hingga 34 Korban Teridentifikasi

5 Fakta Terbaru Operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182, Diperpanjang 3 Hari hingga 34 Korban Teridentifikasi

Megapolitan
Pengelola Gedung Tidak Kantongi Izin, Resepsi Pernikahan di Koja Dibubarkan

Pengelola Gedung Tidak Kantongi Izin, Resepsi Pernikahan di Koja Dibubarkan

Megapolitan
Update Kondisi Pandemi di Jakarta: Antre di RS Rujukan hingga Prosedur Isolasi Mandiri

Update Kondisi Pandemi di Jakarta: Antre di RS Rujukan hingga Prosedur Isolasi Mandiri

Megapolitan
Kesulitan TPU Jombang Kelola Limbah APD, Tak Diperhatikan Pemkot hingga Dibakar Mandiri

Kesulitan TPU Jombang Kelola Limbah APD, Tak Diperhatikan Pemkot hingga Dibakar Mandiri

Megapolitan
Hingga Akhir Bulan Ini, Ada Uji Emisi Gratis di Kantor Sudin Lingkungan Hidup Jakbar

Hingga Akhir Bulan Ini, Ada Uji Emisi Gratis di Kantor Sudin Lingkungan Hidup Jakbar

Megapolitan
Polisi Diminta Tangkap Pelaku Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Polisi Diminta Tangkap Pelaku Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Megapolitan
Dihukum Berdoa di Makam Jenazah Pasien Covid-19, Warga: Mendingan Disuruh Push Up!

Dihukum Berdoa di Makam Jenazah Pasien Covid-19, Warga: Mendingan Disuruh Push Up!

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Jakarta Hujan Merata Nanti Malam

Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Jakarta Hujan Merata Nanti Malam

Megapolitan
UPDATE: 4.284 Kasus Aktif di Depok, Terbanyak Selama Pandemi Covid-19

UPDATE: 4.284 Kasus Aktif di Depok, Terbanyak Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X