4 Hasil Investigasi Kemendikbud di JIS

Kompas.com - 04/05/2014, 13:29 WIB
Jakarta International School KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAJakarta International School
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com -- Keberadaan sekolah Taman Kanak-kanak Jakarta International School menimbulkan banyak tanda tanya. Pasalnya, tim audit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) menemukan beberapa kejanggalan pada sekolah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, setidaknya terdapat empat temuan tim terkait penyelenggaraan sekolah. Pertama, kata Dirjen PAUDNI Lydia Freyani Hawadi, tenaga pendidik asing di JIS tidak mengantongi izin sesuai dari pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 66 Tahun 2009.

"Iya, tenaga pendidiknya tidak mengantongi izin," katanya, Minggu (4/5/2014).

Dia mengatakan, tenaga pendidik hanya memiliki izin langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Bila hal ini dibiarkan, kata Lydia, bisa saja pendidik tidak diperbolehkan lagi untuk mengajar.

Selanjutnya adalah terkait anak didik. Beberapa anak didik yang bersekolah di JIS diketahui tidak melapor kepada kementerian. Mereka adalah anak-anak keturunan kewarganegaraan campuran. "Sampel, suaminya orang Amerika, istrinya orang Indonesia. Mereka pikir, anaknya punya dua kewarganegaraan, lalu tidak perlu melapor. Padahal, undang-undang kewarganegaraan menyebutkan, tetap dia WNI, dan harus melapor ke sini (kementerian) sebelum sekolah," ujarnya

Lydia mengaku tidak mengetahui apakah peraturan semacam ini disampaikan oleh pihak sekolah. Menurut dia, hanya beberapa orang anak-anak kawin campur ini yang melapor kepada kementerian. "Sedangkan orang Indonesia yang asli dari kedua orangtuanya Indonesia, di sana hanya tiga orang," kata Lydia.

Ketiga, lanjutnya, JIS menyalahgunakan Undang-Undang Yayasan. Sebagai yayasan, JIS seharusnya tidak boleh mencari keuntungan. "Dia menggunakan nama Yayasan JIS, tapi praktiknya dia cari keuntungan. Yayasan di JIS juga tidak tertib. Bagaimana kepala yayasan juga menjadi kepala sekolah? Tim Carr itu juga pengurus yayasan, harusnya berbeda," tegasnya.

Terakhir terkait kurikulum. Dia menuturkan, sewaktu timnya meninjau langsung ke JIS pekan lalu, sekolah tidak dapat menunjukkan silabus yang pasti. "Selain itu, yang menyinggung perasaan kita sebagai bangsa Indonesia, mereka tidak mengajar bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, Pancasila, PPKN juga enggak," katanya.

Padahal, sambung Lydia, dalam peraturannya, sekolah internasional yang menerima murid Indonesia haruslah mengajarkan bahasa dan sejarah Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Kasatpol PP Jakbar Benarkan Ada Anak Buahnya Diduga Bobol Dana Bank DKI

Megapolitan
Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Tak ingin Terburu-buru, DPRD DKI Belum Jadwalkan Rapat Anggaran

Megapolitan
Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

Megapolitan
Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Perjalanan Kereta Ditambah Mulai Desember 2019, Selang Waktu Tiba KRL Bekasi pada Jam Sibuk 11 Menit

Megapolitan
Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Per Desember 2019, KCI Tambah 112 Perjalanan KRL secara Bertahap

Megapolitan
Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Punya Anak Berkebutuhan Khusus, Keluarga Korban Kebakaran di Tangsel Sempat Sulit Cari Kontrakan

Megapolitan
Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Pelaku Penyiraman Air Keras Diduga Sasar Perempuan karena Kurang Perhatian sang Kakak

Megapolitan
Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Polresta Tangerang Bentuk Satgas untuk Cegah Judi Pilkades

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Anggota Fraksi PDI-P Sebut Penggusuran di Sunter Tak Sesuai Janji Kampanye Anies

Megapolitan
Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Pembongkaran di Sunter Agung Terus Berlangsung, Warga dan Satpol PP Terlibat Cekcok

Megapolitan
Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020, Ini Syarat dan Cara Pindah Kelas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Pemkot Tangerang Alokasikan 25 Persen APBD di Sektor Pendidikan

Megapolitan
Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Kepala Bapenda Bekasi Irit Bicara Usai Dipanggil DPRD soal Kisruh Ormas Kelola Parkir

Megapolitan
Sebelum Bakar Diri, Pria di Cipayung Pernah Mencoba Bunuh Diri

Sebelum Bakar Diri, Pria di Cipayung Pernah Mencoba Bunuh Diri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X