Kompas.com - 05/05/2014, 09:57 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI I Made Karmayoga Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Kepegawaian Daerah DKI I Made Karmayoga
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Bukan cuma pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum DKI yang galau, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga juga pusing atas persoalan CPNS ini.

Setiap hari ada saja orang yang datang ke ruang Made. Sebagian besar yang datang pegawai honorer dari dinas tertentu yang kecewa. Kasusnya sama seperti SA. Kelulusannya jadi CPNS dibatalkan karena tidak sahnya Surat Keterangan Honorer (SKH).

"Ada yang datang sambil menangis ke ruangan saya dan itu setiap hari terjadi. Saya juga pusing. Tapi ini masalah hukum. Ini masalah sah atau tidaknya seseorang menjadi CPNS. Makanya walau menangis, apabila tidak sah ya tidak bisa," kata Made kepada Warta Kota, Kamis (1/5/2014) pagi.

Made menyebut, kasus ini telah menjadi masalah nasional. Bukan hanya terjadi di DKI Jakarta saja, melainkan juga di seluruh Indonesia. Penyebabnya adalah buruknya pengaturan pekerja honorer di setiap instansi pemerintah di Jakarta.

Made menjelaskan, SKH yang sah hanya dikeluarkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas. Akan tetapi, di Jakarta surat keputusan honor justru bisa keluar dari camat, lurah, bahkan kepala sekolah.

Hal ini menjadi masalah ketika pemerintah mau mengangkat para pegawai honorer melalui metode honorer Kategori II. Pemerintah melihat SKH yang sah. Akan tetapi nyatanya, banyak SKH tidak sah muncul. Berbagai laporan juga mencuat, terutama terkait orang-orang yang baru bekerja sebagai honorer, tetapi bisa ikut tes.

Makanya, kata Made, setelah tes berlangsung, pemerintah meminta setiap pimpinan membuat surat pernyataan bertanggung jawab mutlak terhadap keluarnya SKI-1 tersebut. Artinya, bila di kemudian hari diketahui bohong, maka pimpinan akan dipidanakan. Pimpinan itu adalah Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejak pemerintah mengeluarkan kewajiban itu, barulah sejumlah kepala dinas di Jakarta satu per satu takut. Termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang tadinya mengeluarkan
SKH. Makanya, orang-orang seperti SA yang sudah ikut tes CPNS dan kemudian gagal bermunculan.

Penyebabnya, kepala dinas ternyata membuatkan SKH berdasarkan data tak valid. Artinya seseorang yang bekerja sebagai pegawai honorer tak terdeteksi jejak awal masuk bekerja. Ini lantaran buruknya sistem absensi pegawai honorer.

Akibatnya, cenderung asal-asalan mengeluarkan SKH. Makanya, begitu ada ketentuan itu, kepala dinas takut dan menarik kembali SKH yang telah dibuat.

"Ini juga jadi salah satu penyebabnya. Tak adanya kejujuran. Maksudnya begini, dia bekerja sebagai pegawai honor baru tahun 2009. Tapi kemudian dibuatkan SKH tahun 2005 oleh kepala dinas. Orang ini diam saja. Kemudian temannya ternyata ada yang tahu, lalu melapor bahwa orang itu baru bekerja sejak tahun 2005. Inilah yang terjadi sekarang," kata Made kepada Warta Kota. (ote)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebuah Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa

Sebuah Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Izin Belum Juga Turun, PA 212 Berencana Ubah Konsep Acara Reuni 212

Izin Belum Juga Turun, PA 212 Berencana Ubah Konsep Acara Reuni 212

Megapolitan
Korban Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Diduga Seorang Pria

Korban Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Diduga Seorang Pria

Megapolitan
Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin,

Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin,

Megapolitan
Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Megapolitan
Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

Megapolitan
Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Megapolitan
Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Megapolitan
Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Megapolitan
Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Megapolitan
Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Megapolitan
LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

Megapolitan
Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.