Terkena Proyek KBT, Tujuh Tahun Ganti Rugi Belum Dibayar

Kompas.com - 08/05/2014, 14:24 WIB
Warga pemilik lahan yang terkena dampak proyek Kanal Banjir Timur (KBT) menunut ganti rugi tanah mereka kepada Pemprov DKI. Kamis (8/5/2014). Kompas.com/Robertus BelarminusWarga pemilik lahan yang terkena dampak proyek Kanal Banjir Timur (KBT) menunut ganti rugi tanah mereka kepada Pemprov DKI. Kamis (8/5/2014).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Delapan warga pemilik tahan yang terkena imbas proyek pembebasan lahan untuk pembuatan Banjir Kanal Timur (BKT) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti tanah milik mereka. Hampir 7 tahun, Pemprov DKI Jakarta belum membayar ganti rugi.

Pengacara warga, Eko Takari, mengatakan, awal 2007, delapan warga ini sudah melakukan proses sosialisasi untuk mendapat ganti rugi pembebasan lahan mereka. Warga sudah melengkapi surat dan berkas untuk memenuhi hal itu sesuai dengan prosedurnya.

Dua tahun berselang, proyek KBT pun dikerjakan. Namun, mereka belum mendapatkan ganti rugi.

Tahun 2010, warga mulai membawa masalah itu ke jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 39/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Pihak tergugat yakni Panitia Pembebasan Lahan Tanah Proyek Banjir Kanal Timur selaku tergugat I, Gubernur DKI Jakarta Cq Wali Kota Jakarta Timur (kala itu-red) selaku tergugat II. Pihak yang turut tergugat, yakni PT Adhi Karya selaku turut tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur selaku turut tergugat II.

Eko menyatakan, PN Jaktim menjatuhkan vonis, di antaranya mengabulkan gugatan dan menyatakan tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selan itu, putusan pengadilan juga menghukum tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi atas obyek perkara milik para penggugat seluas lebih kurang 4.877 meter persegi dengan nilai Rp 8.549.381.000.

"Di PN Jakarta Timur, diputus bahwa para warga dimenangkan. Yang antara lain, memberikan ganti rugi kepada delapan orang ini," kata Eko, saat mendampingi warga melakukan orasi di BKT, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (8/5/2014).

Selanjutnya, pihak Pemprov DKI mengajukan banding atas putusan tersebut di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, lanjutnya, di tingkat ini pun, Pengadilan Tinggi kembali memenangkan warga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di Pengadilan Tinggi kembali diputuskan menguatkan putusan dari pengadilan negeri, yang artinya memenangkan warga. Jadi tetap mewajibkan membayar kepada 8 orang ini," ujar Eko.

Setelah putusan Pengadilan Tinggi keluar, pihak tergugat diberi waktu 14 hari untuk melakukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Namun, lewat dari batas waktu yang ditentukan itu, pihak tergugat rupanya tidak mengajukan banding. Tergugat baru mengajukan banding setelah lewat dari waktu yang ditentukan itu.

"Kalau tidak salah tiga bulan. Kemudian mereka ajukan banding setelah itu, tetapi ditolak," ujar Eko.

Penolakan kasasi tergugat, lanjutnya, tercatat dalam Surat Keterangan dari pengadilan nomor 39/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM.jo.NO.266/PDT/2011/PT.DKI. Pengadilan memutuskan menolak kasasi karena tidak sesuai dengan syarat formal.

"Karena itu, keputusan pengadilan berarti sudah berkekuatan hukum tetap," ujar Eko.

Atas dasar ini, pihaknya meminta ada kejelasan dari Pemprov DKI terkait pembayaran tersebut. PN Jaktim juga menurutnya telah menyampaikan teguran dalam Relaas Panggilan Aanmaning No.13/2012.Eks.Jo.No.30/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim kepada tergugat I dan II selaku termohon eksekusi untuk melaksanakan isi putusan.

"Namun, sampai saat ini pembayaran ganti rugi tersebut belum dilakukan (oleh tergugat I dan II)," jelasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Megapolitan
Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Megapolitan
2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

Megapolitan
Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Megapolitan
RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.