Minta Bicara ke Jokowi, Pemilih Lahan di KBT Belum Direspons

Kompas.com - 08/05/2014, 14:39 WIB
Warga pemilik lahan yang terkena dampak proyek Kanal Banjir Timur (KBT) menunut ganti rugi tanah mereka kepada Pemprov DKI. Kamis (8/5/2014). Kompas.com/Robertus BelarminusWarga pemilik lahan yang terkena dampak proyek Kanal Banjir Timur (KBT) menunut ganti rugi tanah mereka kepada Pemprov DKI. Kamis (8/5/2014).
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Delapan warga pemilik tanah yang terkena imbas pembebasan lahan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) mengaku sudah mencoba menyampaikan keluhan mereka terkait ganti rugi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, hingga hari ini permintaan itu belum mendapat respons.

Pengacara warga, Eko Takari, mengatakan, pihaknya menduga Jokowi belum mengetahui masalah tersebut. Padahal, sejak awal masa kepemimpinan Jokowi, lanjutnya, upaya bersurat mengenai kejelasan masalah ini sudah dilakukan.

"Kita ada kemungkinan, Pak Jokowi ini tahu atau tidak, kita juga tidak tahu. Soalnya kita sudah minta audiensi ke Gubernur, tapi belum ada tanggapan," ujar Eko, kepada wartawan, di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (8/5/2014).

Terhitung 4 tahun sejak kasus ini ditempuh pihaknya melalui jalur hukum, tidak ada pembayaran yang dilakukan atas hak warga. Padahal, pembicaraan ganti rugi sudah terjadi sejak tahun 2007, saat sosialisasi proyek tersebut. Tuntutan untuk pembayaran ganti rugi juga sudah disampaikan kepada Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

"Tapi menurut informasi lisan yang kami terima, menunggu rekomendasi dari biro hukum (Pemprov DKI). Baru kemudian Gubernur memerintahkan untuk membayar. Tapi sampai sekarang kita bersurat ke Gubernur belum dibayarkan," ujar Eko.

Para penggungat terdiri dari 8 orang, yang merupakan para pensiunan PNS dan TNI. Salah satunya, Liza Rosali (73), pensiunan PNS yang memiliki 200 meter persegi lahan yang terkena dampak proyek KBT tersebut. Liza berharap, hak memperoleh ganti rugi dapat segera dibayarkan oleh pemerintah. Ia pun berharap, Gubernur DKI saat ini dapat memenuhi hal itu.

"Tapi Ibu enggak nyalahin Jokowi. Cuma kita sudah ngajuin ke Jokowi, mungkin dia belum sempat baca," ujar Liza.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perempuan ini memperoleh tanah itu sekitar tahun 1990-an. Kebetulan ada yang menjualnya. Ia mengatakan, membeli tanah itu dengan cara mencicil.

"Kalau Ibu ingat-ingat dulu dapat tanah susah banget. Ada yang jual nawarkan ke Ibu, ya Ibu beli. Itu juga nyicil-nyicil," ujar ibu dua anak ini.

Sesuai dengan JNOP saat itu, nilai jual tanahnya lebih kurang Rp 1,4 juta. Perempuan paruh baya yang hidup mengandalkan pensiunan PNS ini berharap bisa mendapatkan ganti rugi tanah mereka.

"Harapan Ibu tentunya biarpun tanah (saya) sedikit tolonglah dibayar secepatnya. Jangan dikumpul bolak-balik. Kita pasti ingin dibayar secepatnya karena itu hak kita. Karena kita sekarang cuma dikasih pensiunan. Jadi buat biaya hidup layak pada masa depan," ujarnya.

Adapun tujuh nama warga lain, yakni Soedharto Khadam, Soepraptomo Khadam, Leonard Sumali, Trisnowati, Kolonel Chk (Purn) Baruno Atmo, Kolonel Chk (Purn) M Saelan, dan Letkol Chk (Purn) Anwar Mahakil.

Mereka disebut pensiunan PNS dan TNI. Luas lahan itu 4.877 meter persegi, yang terbagi dalam 18 sertifikat tanah yang dimiliki delapan orang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Megapolitan
Polisi Penembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro Dinonaktifkan dari Satuan PJR Polda Metro Jaya

Polisi Penembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro Dinonaktifkan dari Satuan PJR Polda Metro Jaya

Megapolitan
Sumur Resapan Tak Cocok di Jakarta, Ahli BRIN: Nanti Hanya jadi Kolam

Sumur Resapan Tak Cocok di Jakarta, Ahli BRIN: Nanti Hanya jadi Kolam

Megapolitan
Waduk Halim Perdanakusuma Akan Mulai Dikeruk Besok

Waduk Halim Perdanakusuma Akan Mulai Dikeruk Besok

Megapolitan
Atlantis Ancol Dibuka Mulai Besok, Ini Syarat Masuknya

Atlantis Ancol Dibuka Mulai Besok, Ini Syarat Masuknya

Megapolitan
Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok 1,5 Bulan Lalu, Ini Alasan Mengapa Baru Dievakuasi Sekarang

Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok 1,5 Bulan Lalu, Ini Alasan Mengapa Baru Dievakuasi Sekarang

Megapolitan
Atlantis Ancol Kembali Dibuka Mulai Sabtu Besok

Atlantis Ancol Kembali Dibuka Mulai Sabtu Besok

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta Berulang, BP BUMD DKI: Indikasi Direksi Tidak Maksimal

Kecelakaan Transjakarta Berulang, BP BUMD DKI: Indikasi Direksi Tidak Maksimal

Megapolitan
Nasib Naas Dua Siswa SMK, Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber saat PKL

Nasib Naas Dua Siswa SMK, Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber saat PKL

Megapolitan
PN Tangerang Tunda Vonis Cynthiara Alona Terkait Kasus Prostitusi Anak

PN Tangerang Tunda Vonis Cynthiara Alona Terkait Kasus Prostitusi Anak

Megapolitan
Setelah 1,5 Bulan, Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok Akhirnya Dievakuasi

Setelah 1,5 Bulan, Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok Akhirnya Dievakuasi

Megapolitan
WNI yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

WNI yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.