Kompas.com - 15/05/2014, 16:05 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, uang negara tidak boleh disalurkan melalui rekening pribadi pegawai negeri sipil. Basuki telah memperingatkan hal tersebut kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Jakarta.

"Tidak boleh pakai rekening pribadi. Ini sudah saya bilang sama mereka, tapi masih ada yang bandel di PU (Pekerjaan Umum). Kita ini dapat laporan," ujar Ahok di Wihara Ekayana Arama, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/5/2014).

Ia menyebutkan, laporan yang diterimanya sama seperti yang diberitakan di media massa. Dinas PU Jakarta menginstruksikan 44 kasie PU di 44 kecamatan untuk membuka rekening pribadi guna menyalurkan anggaran perbaikan aspal jalan. Hal tersebut terjadi pada APBD 2013.

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut tak menjelaskan secara rinci berapa nilai APBD yang disalurkan ke sejumlah rekening pribadi PNS itu. Namun, Ahok mengakui bahwa prosedur itu rentan akan tindakan penyelewengan atau korupsi.

"Sudah saya peringatkan Pak Rudy (Kepala Dinas PU DKI Rudy Siahaan). Kalau ada anak buah yang masih tarik uang kontan, lihat saja, begitu Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) keluar, saya pecat-pecatin itu PNS kurang ajar begitu," ujar Ahok.

Ia mengatakan, selain masalah di atas, masih banyak kejadian aneh di tubuh Pemprov DKI. Salah satunya saat pembayaran gaji pegawai honorer. "Begitu masuk ke rekening bank, ternyata ndak ada orangnya. Jakarta banyak yang aneh-aneh itu," ujarnya.

Ahok ingin memaksa seluruh SKPD untuk melaksanakan transaksi APBD melalui rekening bank instansi yang berkaitan, entah itu kecamatan atau kelurahan, bukan rekening pribadi pegawai negeri sipil instansi terkait itu. Selain untuk mencegah terjadinya korupsi, transaksi melalui bank dimaksudkan agar pelaksanaannya lebih transparan.

Sebelumnya diberitakan, Dinas PU DKI Jakarta menyalurkan APBD DKI 2013 untuk perbaikan jalan melalui rekening pribadi PNS di tingkat kecamatan. Hal itu dinilai berbahaya karena rentan akan tindak penyelewengan anggaran. Informasi yang dihimpun, ada 44 kecamatan di Ibu Kota yang disasar penyaluran anggaran perbaikan jalan. Total dana yang disalurkan itu mencapai Rp 39 miliar. Anggaran itu telah terserap 100 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JXB Akan Bangun Dermaga di Kali Ciliwung, Sesuai Arahan Heru Budi

JXB Akan Bangun Dermaga di Kali Ciliwung, Sesuai Arahan Heru Budi

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

Megapolitan
Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Megapolitan
Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Megapolitan
Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Megapolitan
Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Megapolitan
Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan 'Parkir'

Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan "Parkir"

Megapolitan
Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Megapolitan
Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, 'Debt Collector' dan Bosnya Jadi Tersangka

Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, "Debt Collector" dan Bosnya Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Megapolitan
Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Megapolitan
Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Megapolitan
Imam Masjid Dipukuli Jemaah di Bekasi, Polisi: Spontan karena Gangguan Saraf, Bukan Penistaan

Imam Masjid Dipukuli Jemaah di Bekasi, Polisi: Spontan karena Gangguan Saraf, Bukan Penistaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.