Kompas.com - 15/05/2014, 19:01 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pembelian bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) tahun ini. Rencananya, pembelian bus itu akan dialihkan kepada BUMD DKI yang baru saja dibentuk, PT Transjakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan mengusulkan pengadaan bus oleh PT Transjakarta dalam APBD Perubahan 2014. "Di APBD Perubahan ini, kita mau kasih penyertaan modal pemerintah (PMP) Rp 350 miliar," kata Basuki, di Jakarta, Kamis (15/5/2014).

Selain mengalihkan melalui PT Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki alternatif lain untuk menutupi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi massal. Yakni pengadaan bus melalui lelang operator maupun menerima bantuan coorporate social responsibility (CSR). Adapun sebanyak tiga perusahaan yang telah memberikan bantuan hibah bus untuk DKI, yakni Telkomsel, Ti-phone, dan Roda Mas.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menjelaskan, pengadaan bus melalui BUMD tidak sesulit jika dilakukan oleh Dishub DKI. BUMD tidak perlu melaksanakan lelang yang mengikat, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PT Transjakarta pun dapat mencari produsen otomotif penyedia bus gandeng berbahan bakar gas di seluruh dunia. "Kalau PT Transjakarta yang melaksanakan, selain tidak perlu lelang, juga tidak perlu mencari harga termurah di lelang," kata Akbar.

Sedianya Dishub DKI telah mengajukan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk pengadaan ribuan bus di APBD 2014. Namun, akibat peristiwa berkaratnya bus transjakarta dan BKTB beberapa waktu lalu, Basuki memutuskan untuk mengunci anggaran tersebut.

Direktur Operasional PT Transjakarta Heru Herawan mengaku pengadaan transjakarta tahun ini sulit dilaksanakan. Untuk melaksanakan pengadaan bus, memerlukan payung hukum dari Pemprov DKI berbentuk peraturan gubernur (pergub). Ketentuan itu juga diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Transjakarta.

Payung hukum yang dimiliki PT Transjakarta baru peralihan pengelolaan saja. Ia memperkirakan, PT Transjakarta dapat membeli bus pada tahun 2015 mendatang. Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah sistem dan metode guna mendapat unit bus yang berkualitas, serta menutupi kekurangan transportasi massal ibu kota.

Di sisi lain, ia mengatakan, peralihan pengelolaan Transjakarta dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi BUMD baru dapat dilaksanakan Desember mendatang. "Peralihan itu disertai penerimaan modal dasar usaha PT Transjakarta dari Pemprov DKI," kata Heru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Megapolitan
Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.