Kompas.com - 21/05/2014, 14:21 WIB
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akan memberikan Public Service Obligation (PSO) atau bantuan untuk kewajiban pelayanan publik sebesar lebih dari Rp 800 miliar kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, PSO tersebut merupakan subsidi untuk tarif angkutan umum. "Nanti kita bayar pakai PSO, berapa penumpang, pemerintah yang bayar," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Pada tahun 2015 mendatang, ketika PT Transjakarta mulai beroperasi, status subsidi sebesar Rp 800 miliar itu diubah menjadi PSO dengan jumlah yang lebih besar. Hal itu disebabkan seluruh angkutan umum akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta dan jumlah bus yang akan dibeli juga banyak.

"Nanti tinggal bikin Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pengadaan busnya," kata dia.

Di samping pemberian subsidi, Pemprov DKI juga memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Transjakarta, sebesar Rp 350 miliar. Dengan demikian, ftotal dana yang akan diberikan kepada PT Transjakarta jika dijumlahkan PMP dan PSO, mencapai Rp 1,150 triliun lebih.

Menurut Basuki, anggaran dengan jumlah besar tidak menjadi masalah, saat program tersebut terasa di masyarakat. Terlebih, PMP dan PSO itu untuk perbaikan sistem transportasi Jakarta, serta pengadaan ribuan bus ibu kota.

"Asal orang Jakarta tidak (alami) kemacetan lagi, merasa aman dan nyaman, uang Rp 1-2 triliun dikeluarkan, tidak apa-apa," ujar Basuki.

Seluruh kebijakan itu dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama PT Transjakarta di hari Selasa (20/5/2014) kemarin, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Basuki berharap, roh Kebangkitan Nasional juga terjadi di transportasi Jakarta.

PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik).

Dasar hukum PSO adalah Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1. Menurut UU tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN atau BUMD untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Megapolitan
Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Megapolitan
Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Megapolitan
Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Megapolitan
Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Megapolitan
Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Megapolitan
Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Megapolitan
Pergub Soal Penggusuran Tak Kunjung Dicabut, Ini Alasan Pemprov DKI

Pergub Soal Penggusuran Tak Kunjung Dicabut, Ini Alasan Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.