Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Siapa yang "Kebakaran Jenggot"?

Kompas.com - 22/05/2014, 07:29 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai tudingan pengacara mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, Feldy Taha, yang menuduhnya sebagai orang yang paling berperan dalam pencopotan Pristono dari jabatannya tak berdasar. Menurut Basuki, ia tak memiliki wewenang apa pun dalam hal mencopot dan memutasi pejabat.

"Jadi siapa yang kebakaran jenggot? Bahkan kalau saya Plt (Gubernur) saja tidak boleh copot orang. Tetap harus seizin menteri," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Terkait proyek pengadaan bus, Basuki mengaku sudah pernah memperingatkan Pristono dari jauh-jauh hari. Menurut dia, bus asal Tiongkok yang hendak digunakan sangat tidak layak pakai.

Basuki pun menyesali peresmian pengoperasian bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) pada pertengahan Januari 2014. Padahal, kata Basuki, saat itu Pemerintah Provinsi DKI belum secara resmi melakukan serah terima bus dari produsen.

"Tapi dia tetap suruh kita pakai. Terus kenapa Anda resmikan bus yang belum Anda terima," katanya dengan nada tinggi.

Saat diketahui ada 14 bus yang komponennya mengalami karat, Basuki mengaku sudah pernah menanyakannya kepada Pristono. Saat itu, kata dia, Pristono mengatakan bahwa bus tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum secara resmi diterima oleh Pemprov DKI.

"Oke, kalau hanya titipan. Tapi kenapa suruh kita pakai, gitu lho. Terus dia bilang, 'Sudah, Pak, masih ada masa konstruksi 50 hari'. Begitu lewat (50 hari), terus kenapa suruh kita terima. Dasarnya apa?" ucap Basuki dengan wajah memerah.

Sebelumnya, Feldy Taha menuding Basuki sebagai orang yang paling berperan dalam pencopotan Pristono dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, setelah penemuan 14 bus yang mengalami karat pada komponennya.

"Yang 'kebakaran jenggot' soal bus ini bekas adalah Ahok (Basuki). Dia juga yang terus menyudutkan klien kami untuk dicopot dari jabatannya. Ini namanya pembunuhan karakter," kata Feldy, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Ke-14 bus berkarat itu saat ini masih berada di pul milik PPD di Ciputat, Tangerang. Bus-bus tersebut bergabung dengan 531 bus lainnya yang hingga saat ini belum diserahterimakan karena Pemprov DKI baru membayar sebesar 20 persen dari jumlah total uang pembelian yang mencapai sekitar Rp 1,5 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com