Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/05/2014, 09:38 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Udar Pristono telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB). Namun, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu bersikukuh tidak melakukan mark-up anggaran dalam APBD 2013.

"Tidak ada indikasi korupsi sama sekali di dalam pengadaan bus transjakarta dan bus sedang. Nawaitu (niat) kami baik," kata Pristono di Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Ia mengklaim, seluruh proses pengadaan bus telah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Ia menjelaskan, pengadaan berbagai transportasi massal, mulai dari transjakarta, BKTB, hingga APTB, merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi merencanakan pengadaan ribuan bus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu mengaku baru kali pertama diinstruksikan untuk pengadaan dengan jumlah hingga ribuan bus. Sebab, pada pemerintahan gubernur sebelumnya, Dishub DKI hanya diinstruksikan untuk pengadaan 30-35 bus.

Sudah diperiksa BPK

Pada 2013 lalu, Pemprov DKI melakukan pengadaan transjakarta dan BKTB sebanyak 656 bus, terdiri dari 346 BKTB dan 310 transjakarta. Bus transjakarta tersebut terdiri dari 132 bus gandeng dan 178 bus tunggal.

Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan 656 bus tersebut sebesar Rp 1,08 triliun. Rinciannya, 132 bus gandeng senilai Rp 483,9 miliar; 178 bus tunggal (single) senilai Rp 330,7 miliar; dan 346 BKTB senilai Rp 272,2 miliar.

Pengadaan tersebut dibagi menjadi 14 paket lelang, yang terdiri dari 5 paket lelang bus gandeng, 5 paket lelang bus tunggal, dan 4 paket lelang BKTB. Sebanyak 4 paket dengan jumlah 125 bus telah dibayar 100 persen, senilai Rp 402,2 miliar, serta telah beroperasional.

"Sudah diperiksa BPK juga. Hasil pemeriksaan BPK sudah ada laporan pemeriksaannya pada tahun 2013," kata Pristono.

Sementara itu, 10 paket sisanya, sebanyak 531 bus, belum dibayarkan, yakni sebesar Rp 684,6 miliar. Hal itu terjadi karena ditemukannya 14 bus transjakarta dan BKTB dengan komponen berkarat.

Sementara itu, dia mengklaim, 14 bus dengan komponen berkarat dapat diperbaiki karena masih dalam masa perawatan vendor. Pristono menyatakan, 531 bus yang berada di pul Ciputat, Tangerang Selatan, itu sudah dalam kondisi baik dan siap beroperasi.

"Masih dirawat juga busnya oleh vendor, mana harus bayar sewa lahan di pul sana. Kalau mau bukti bus itu dalam keadaan baik atau tidak, datang saja ke pul itu, sekalian diaudit lembaga independen, seperti Sucofindo atau Balai Pengujian Negara," tekan Pristono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Cerita Warga Kampung Tanah Merah 7 Tahun Hidup di Tenda Setelah Digusur Pemerintah

Cerita Warga Kampung Tanah Merah 7 Tahun Hidup di Tenda Setelah Digusur Pemerintah

Megapolitan
Para Pemuda yang Ikut “Gathering” Pemkot Jaksel Diklaim Tak Terlibat Tawuran Terakhir di Manggarai

Para Pemuda yang Ikut “Gathering” Pemkot Jaksel Diklaim Tak Terlibat Tawuran Terakhir di Manggarai

Megapolitan
Damkar DKI Terima Kunjungan Edukasi untuk PAUD hingga SD, Simak Caranya

Damkar DKI Terima Kunjungan Edukasi untuk PAUD hingga SD, Simak Caranya

Megapolitan
IPW: Penahanan Firli Bahuri Sebaiknya Tunggu Hasil Sidang Praperadilan

IPW: Penahanan Firli Bahuri Sebaiknya Tunggu Hasil Sidang Praperadilan

Megapolitan
Ayah di Tangsel Tega Perkosa Anak Kandungnya hingga Hamil

Ayah di Tangsel Tega Perkosa Anak Kandungnya hingga Hamil

Megapolitan
Kasudin: Guru SD di Jaktim yang Digaji Rp 300.000 Pernah Buat Pernyataan Tak Persoalkan Upah

Kasudin: Guru SD di Jaktim yang Digaji Rp 300.000 Pernah Buat Pernyataan Tak Persoalkan Upah

Megapolitan
Aksi Sadis Perampok Minimarket di Bekasi: Todong Karyawan Pakai Senjata Api lalu Bacok Tangannya hingga Hampir Putus

Aksi Sadis Perampok Minimarket di Bekasi: Todong Karyawan Pakai Senjata Api lalu Bacok Tangannya hingga Hampir Putus

Megapolitan
Jumat 1 Desember, Polda Metro Panggil Aiman Witjaksono Soal Isu Oknum Polri Tak Netral

Jumat 1 Desember, Polda Metro Panggil Aiman Witjaksono Soal Isu Oknum Polri Tak Netral

Megapolitan
Wali Kota Jaksel: Tak Ada Anak Asli Manggarai Saat Tawuran Pecah Senin Dini Hari

Wali Kota Jaksel: Tak Ada Anak Asli Manggarai Saat Tawuran Pecah Senin Dini Hari

Megapolitan
Pemkot Jaksel Tanam 3.130 Pohon, 30 di Antaranya Tabebuya untuk Atasi Polusi Udara

Pemkot Jaksel Tanam 3.130 Pohon, 30 di Antaranya Tabebuya untuk Atasi Polusi Udara

Megapolitan
Di Bekasi, Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Dilarang Dipasang di Alun-Alun dan Stadion Patriot

Di Bekasi, Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Dilarang Dipasang di Alun-Alun dan Stadion Patriot

Megapolitan
Inspektorat DKI Periksa Kepsek dan Guru SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Rp 300.000

Inspektorat DKI Periksa Kepsek dan Guru SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Rp 300.000

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi, Tanam 1.320 Pohon di Kawasan Industri Pulogadung

Heru Budi Dampingi Jokowi, Tanam 1.320 Pohon di Kawasan Industri Pulogadung

Megapolitan
Pentingnya Bergabung Komunitas bagi ODHIV, Tempat Edukasi dan Berbagi Dukungan

Pentingnya Bergabung Komunitas bagi ODHIV, Tempat Edukasi dan Berbagi Dukungan

Megapolitan
Minta Guru Honorer Bergaji Rendah Tak Takut Bersuara, P2G: Harus Diselidiki

Minta Guru Honorer Bergaji Rendah Tak Takut Bersuara, P2G: Harus Diselidiki

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com