"Tidak ada indikasi korupsi sama sekali di dalam pengadaan bus transjakarta dan bus sedang. Nawaitu (niat) kami baik," kata Pristono di Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Ia mengklaim, seluruh proses pengadaan bus telah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
Ia menjelaskan, pengadaan berbagai transportasi massal, mulai dari transjakarta, BKTB, hingga APTB, merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi merencanakan pengadaan ribuan bus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu mengaku baru kali pertama diinstruksikan untuk pengadaan dengan jumlah hingga ribuan bus. Sebab, pada pemerintahan gubernur sebelumnya, Dishub DKI hanya diinstruksikan untuk pengadaan 30-35 bus.
Sudah diperiksa BPK
Pada 2013 lalu, Pemprov DKI melakukan pengadaan transjakarta dan BKTB sebanyak 656 bus, terdiri dari 346 BKTB dan 310 transjakarta. Bus transjakarta tersebut terdiri dari 132 bus gandeng dan 178 bus tunggal.
Adapun total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan 656 bus tersebut sebesar Rp 1,08 triliun. Rinciannya, 132 bus gandeng senilai Rp 483,9 miliar; 178 bus tunggal (single) senilai Rp 330,7 miliar; dan 346 BKTB senilai Rp 272,2 miliar.
Pengadaan tersebut dibagi menjadi 14 paket lelang, yang terdiri dari 5 paket lelang bus gandeng, 5 paket lelang bus tunggal, dan 4 paket lelang BKTB. Sebanyak 4 paket dengan jumlah 125 bus telah dibayar 100 persen, senilai Rp 402,2 miliar, serta telah beroperasional.
"Sudah diperiksa BPK juga. Hasil pemeriksaan BPK sudah ada laporan pemeriksaannya pada tahun 2013," kata Pristono.
Sementara itu, 10 paket sisanya, sebanyak 531 bus, belum dibayarkan, yakni sebesar Rp 684,6 miliar. Hal itu terjadi karena ditemukannya 14 bus transjakarta dan BKTB dengan komponen berkarat.
Sementara itu, dia mengklaim, 14 bus dengan komponen berkarat dapat diperbaiki karena masih dalam masa perawatan vendor. Pristono menyatakan, 531 bus yang berada di pul Ciputat, Tangerang Selatan, itu sudah dalam kondisi baik dan siap beroperasi.
"Masih dirawat juga busnya oleh vendor, mana harus bayar sewa lahan di pul sana. Kalau mau bukti bus itu dalam keadaan baik atau tidak, datang saja ke pul itu, sekalian diaudit lembaga independen, seperti Sucofindo atau Balai Pengujian Negara," tekan Pristono.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.