Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/05/2014, 14:58 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak akan menyiapkan pengacara guna mengantisipasi kemungkinan adanya upaya dari mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono untuk melaporkannya terkait kasus bus berkarat. Basuki mengaku senang apabila Pristono berani membuka secara terang benderang kasus tersebut.

"Ngapain nyewa pengacara, buang-buang duit saja. Makin dibongkar, makin ribut, makin saya demen. Makin seru," kata pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Basuki menilai, kalaupun terbukti ada penyelewengan pada proyek pengadaan bus pada 2013, artinya, proyek pengadaan bus pada tahun sebelumnya juga demikian.

"Saya sih kalau ini ada ditemukan mark-up, berarti yang dulu-dulu mark-up juga dong. Jadi, saya nothing to lose saja kok. Cuek saja," ujarnya.

Mengenai rencana tim kuasa hukum Pristono menggugatnya sehubungan dengan pernyataan-pernyataannya yang dinilai terlalu menyudutkan Pristono, Ahok mengaku bahwa apa yang dikatakannya bersumber dari berita-berita yang ada di media massa.

"Yang nyebar foto bukan gue kok. Gue enggak tahu Kompas.com dapat dari mana. Terus cerita-cerita soal Michael Bimo yang punya hubungan (dengan Pristono) sampai bisa ke luar negeri dari siapa? Tempo," ujarnya.

"Gue tahu soal Michael ke Tiongkok juga dari baca majalah Tempo. Makanya, aku bingung, kok Tempo tidak kamu tuntut. Harusnya, kalau mau pencemaran nama baik, ya (gugat) Tempo," katanya lagi.

Kemarin, pengacara Pristono, Hasan Basri, menilai Basuki patut diperiksa terkait kasus korupsi yang menjerat kliennya. Menurut dia, ditetapkannya Pristono sebagai tersangka tidak terlepas dari celotehan Basuki di media massa.

Hasan menambahkan, opini yang dilontarkan Basuki itu berdampak kepada kliennya karena dituduhkan tanpa mengetahui duduk persoalan yang ada. Tuduhan itu seharusnya sudah melalui sebuah proses pemeriksaan internal terlebih dahulu agar diketahui siapa yang salah dalam pengadaan bus transjakarta ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

IPW: Penahanan Firli Bahuri Sebaiknya Tunggu Hasil Sidang Praperadilan

IPW: Penahanan Firli Bahuri Sebaiknya Tunggu Hasil Sidang Praperadilan

Megapolitan
Ayah di Tangsel Tega Perkosa Anak Kandungnya hingga Hamil

Ayah di Tangsel Tega Perkosa Anak Kandungnya hingga Hamil

Megapolitan
Kasudin: Guru SD di Jaktim yang Digaji Rp 300.000 Pernah Buat Pernyataan Tak Persoalkan Upah

Kasudin: Guru SD di Jaktim yang Digaji Rp 300.000 Pernah Buat Pernyataan Tak Persoalkan Upah

Megapolitan
Aksi Sadis Perampok Minimarket di Bekasi: Todong Karyawan Pakai Senjata Api lalu Bacok Tangannya hingga Hampir Putus

Aksi Sadis Perampok Minimarket di Bekasi: Todong Karyawan Pakai Senjata Api lalu Bacok Tangannya hingga Hampir Putus

Megapolitan
Jumat 1 Desember, Polda Metro Panggil Aiman Witjaksono Soal Isu Oknum Polri Tak Netral

Jumat 1 Desember, Polda Metro Panggil Aiman Witjaksono Soal Isu Oknum Polri Tak Netral

Megapolitan
Wali Kota Jaksel: Tak Ada Anak Asli Manggarai Saat Tawuran Pecah Senin Dini Hari

Wali Kota Jaksel: Tak Ada Anak Asli Manggarai Saat Tawuran Pecah Senin Dini Hari

Megapolitan
Pemkot Jaksel Tanam 3.130 Pohon, 30 di Antaranya Tabebuya untuk Atasi Polusi Udara

Pemkot Jaksel Tanam 3.130 Pohon, 30 di Antaranya Tabebuya untuk Atasi Polusi Udara

Megapolitan
Di Bekasi, Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Dilarang Dipasang di Alun-Alun dan Stadion Patriot

Di Bekasi, Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Dilarang Dipasang di Alun-Alun dan Stadion Patriot

Megapolitan
Inspektorat DKI Periksa Kepsek dan Guru SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Rp 300.000

Inspektorat DKI Periksa Kepsek dan Guru SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Rp 300.000

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi, Tanam 1.320 Pohon di Kawasan Industri Pulogadung

Heru Budi Dampingi Jokowi, Tanam 1.320 Pohon di Kawasan Industri Pulogadung

Megapolitan
Pentingnya Bergabung Komunitas bagi ODHIV, Tempat Edukasi dan Berbagi Dukungan

Pentingnya Bergabung Komunitas bagi ODHIV, Tempat Edukasi dan Berbagi Dukungan

Megapolitan
Minta Guru Honorer Bergaji Rendah Tak Takut Bersuara, P2G: Harus Diselidiki

Minta Guru Honorer Bergaji Rendah Tak Takut Bersuara, P2G: Harus Diselidiki

Megapolitan
Ada Masalah Percintaan, Perempuan Lompat dari Lantai 17 Apartemen di Serpong

Ada Masalah Percintaan, Perempuan Lompat dari Lantai 17 Apartemen di Serpong

Megapolitan
Ketika Kloud Senopati Ketempuhan akibat Pengunjung Pakai Narkoba, Izin Dicabut dan Puluhan Pegawai Berhenti

Ketika Kloud Senopati Ketempuhan akibat Pengunjung Pakai Narkoba, Izin Dicabut dan Puluhan Pegawai Berhenti

Megapolitan
Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com