Kompas.com - 02/06/2014, 07:58 WIB
Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail mendapat penghargaan Wali Kota Teladan dalam Gerakan Diversifikasi Pangan Tahun 2013. KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNAWali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail mendapat penghargaan Wali Kota Teladan dalam Gerakan Diversifikasi Pangan Tahun 2013.
EditorAna Shofiana Syatiri

DEPOK, KOMPAS.com - Pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok atas pembuatan dan pengurusan KTP serta administrasi kependudukan lain sebesar Rp 100.000 dinilai terjadi karena andil Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Hal tersebut disampaikan oleh Badan Legislatif DPRD Kota Depok Edmond Djohan.

Menurut Edmond, secara tidak langsung, Nur Mahmudi merestui pungli tersebut karena tidak mensosialisasikan ke masyarakat terkait dianulir atau dihapusnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada akhir 2013 lalu.

"Setelah Perda lama dianulir, seharusnya wali kota langsung mensosialisasikan ke masyarakat serta segera membuat kebijakan baru. Tapi ini tidak dan justru mendiamkan pungli terjadi terus. Berarti sama saja wali kota merestui pungli itu. Ini sudah tidak benar," papar Edmond kepada Warta Kota, Minggu (1/6/2014).

Retribusi pembuatan KTP dan KK baru serta mutasi sebesar Rp 100.000 yang diatur dalam Perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2012 sudah dianulir atau dihapus oleh Banleg DPRD Depok pada akhir 2013 lalu.

Penghapusan berdasarkan ketetapan DPR RI dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan tidak ada lagi pungutan atau biaya apapun dalam pembuatan KTP dan KK atau surat pindah kependudukan warga untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Namun walau Perda sudah dianulir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok tetap menerapkan Perda ini dan melakukan pungutan retribusi Rp 100.000 bagi warga yang mengurus KTP baru dan KK baru. Karenanya, kata Edmond, ia meminta wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk segera menghentikan praktek pungli itu dan mencopot Kepala Disdukcapil Mulyamto.

"Sebab sudah banyak masyarakat yang dirugikan atas ulahnya," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, jika pungli ini terus berlanjut mala dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama Ketua DPRD Rintis Yanto untuk membahas hal tersebut.

"Kami juga akan segera usulkan ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Depok untuk segera mencopot Kepala Disdukcapil Mulyamto dari jabatannya itu," ujar Edmond.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Warta Kota
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 45 SD yang Mulai Gelar PTM Terbatas di Kota Tangerang

Daftar 45 SD yang Mulai Gelar PTM Terbatas di Kota Tangerang

Megapolitan
Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Ratusan Kendaraan Diminta Putar Balik

Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari, Ratusan Kendaraan Diminta Putar Balik

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Razia Indekos dan Apartemen, 4 Wanita Diduga PSK Terjaring

Satpol PP Tangsel Razia Indekos dan Apartemen, 4 Wanita Diduga PSK Terjaring

Megapolitan
Kecelakaan 2 Transjakarta di Cawang, Polisi: Bus Ngetem di Halte Ditabrak Bus Belakang yang Tak Direm

Kecelakaan 2 Transjakarta di Cawang, Polisi: Bus Ngetem di Halte Ditabrak Bus Belakang yang Tak Direm

Megapolitan
Berenang Tengah Malam di Kanal Banjir Barat, Warga Cideng Ditemukan Tewas

Berenang Tengah Malam di Kanal Banjir Barat, Warga Cideng Ditemukan Tewas

Megapolitan
Pemeriksaan Rachel Vennya soal Mobil Bernopol RFS Diundur Besok

Pemeriksaan Rachel Vennya soal Mobil Bernopol RFS Diundur Besok

Megapolitan
Ikut PTM Terbatas Perdana, Begini Respons Murid SDN Pasar Baru 1

Ikut PTM Terbatas Perdana, Begini Respons Murid SDN Pasar Baru 1

Megapolitan
Kecelakaan Dua Bus Transjakarta di Halte Cawang-Ciliwung, Sopir Tewas Terjepit

Kecelakaan Dua Bus Transjakarta di Halte Cawang-Ciliwung, Sopir Tewas Terjepit

Megapolitan
Kecelakaan 2 Transjakarta di Cawang, Sopir Diduga Mengantuk lalu Tabrak Bus di Depannya

Kecelakaan 2 Transjakarta di Cawang, Sopir Diduga Mengantuk lalu Tabrak Bus di Depannya

Megapolitan
162 Murid SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang Ikuti PTM Terbatas Perdana

162 Murid SDN Pasar Baru 1 Kota Tangerang Ikuti PTM Terbatas Perdana

Megapolitan
Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, 3 Korban Tewas dan 30 Orang Luka-luka

Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, 3 Korban Tewas dan 30 Orang Luka-luka

Megapolitan
45 SD di Kota Tangerang Mulai Gelar PTM Terbatas, Tiap Jenjang Masuk Seminggu Sekali

45 SD di Kota Tangerang Mulai Gelar PTM Terbatas, Tiap Jenjang Masuk Seminggu Sekali

Megapolitan
Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, Ada Korban Tewas

Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, Ada Korban Tewas

Megapolitan
Seorang Pejalan Kaki di Jatinegara Tewas Tertabrak Mobil yang Pengemudinya Ngantuk

Seorang Pejalan Kaki di Jatinegara Tewas Tertabrak Mobil yang Pengemudinya Ngantuk

Megapolitan
Pakai Pelat Hitam Bernopol Genap, Truk Pengangkut Elpiji Ditilang di Jalan Fatmawati

Pakai Pelat Hitam Bernopol Genap, Truk Pengangkut Elpiji Ditilang di Jalan Fatmawati

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.