Soal Larangan Rokok, Kepulauan Seribu Paling Buruk

Kompas.com - 03/06/2014, 16:36 WIB
Ilustrasi bahaya merokok shutterstockIlustrasi bahaya merokok
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kepulauan Seribu menjadi pemerintah yang paling tak patuh dalam menerapkan kawasan dilarang merokok (KDM). Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang tingkat kepatuhan kantor pemerintah dalam menerapkan KDM.

"Kepulauan Seribu yang paling buruk. Kami menemukan banyak orang merokok di dua pulau (Pramuka dan Tidung) yang menjadi lokasi survei kami. Di (kantor) kecamatan, bupati, kelurahan, semua ada. Di Kelurahan Tidung, ada petugas ngetik sambil ngerokok," kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam bedah hasil survei tersebut di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014).

Tulus menambahkan, rendahnya tingkat kepatuhan Kepulauan Seribu juga berbanding lurus dengan tingkat informasi yang mereka terima soal KDM dan sanksinya.

Menurut Tulus, rupanya banyak PNS yang tidak mengetahui soal sanksi pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi PNS yang merokok di kantor pemerintahan, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2013 Pasal 18A tentang Pencabutan Tunjangan Kinerja Daerah untuk PNS Pemprov DKI Jakarta yang kedapatan merokok di KDM. Akses informasi yang minim menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran yang terjadi di sana. YLKI belum dapat memberikan persentase tingkat kepatuhan per wilayah yang ada di DKI.

Hasil survei ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kantor pemerintahan, yaitu kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor bupati, kantor pemerintahan, kantor dinas, kantor kementerian, dan gedung DPR RI.

Survei dilakukan terhadap 225 kantor pemerintahan. Angka ini terdiri dari 196 kantor pemerintah provinsi yang ada di 6 wilayah DKI (Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, dan Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu) dan 29 kantor pemerintah pusat. Dari setiap kantor, tim mengambil dua hingga tiga responden.

Responden merupakan PNS, penanggung jawab KDM, dan masyarakat umum (pengunjung kantor). Penilaian antara lain didasarkan pada keberadaan sejumlah hal, yakni tanda dilarang merokok, asbak, puntung rokok, bau asap rokok, dan ruang khusus merokok.

Selain itu, hal yang juga menjadi penilaian adalah ketersediaan sarana pengaduan soal rokok. Hal ini juga menjadi nilai tambah bagi instansi tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Pasien Antre, RSPI Sulianti Saroso Tambah Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Pasien Antre, RSPI Sulianti Saroso Tambah Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Megapolitan
Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Megapolitan
Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberatan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberatan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Megapolitan
Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Megapolitan
Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Megapolitan
Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Megapolitan
Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Megapolitan
Mogok Jualan, Los Pedagang Sapi di Sejumlah Pasar di Jaksel Kosong

Mogok Jualan, Los Pedagang Sapi di Sejumlah Pasar di Jaksel Kosong

Megapolitan
Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

Megapolitan
Polemik Tingginya Harga Daging Sapi hingga Aksi Mogok Berdagang

Polemik Tingginya Harga Daging Sapi hingga Aksi Mogok Berdagang

Megapolitan
Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Megapolitan
Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X