Wali Kota Jakut: Orang Gugat Lahan BMW, Saya Juga Bisa Gugat Lahan Monas

Kompas.com - 18/06/2014, 11:30 WIB
Walikota Jakarta Utara dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Haru Budi Hartono. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWalikota Jakarta Utara dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Haru Budi Hartono.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono geregetan dengan adanya orang yang masih menggugat lahan Taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurut dia, jika semua orang bisa menggugat seenaknya, dia juga bisa menggugat lahan Istana dan Monas.

Tentu saja itu hanya sindiran dari Heru kepada pihak-pihak yang menggugat lahan Taman BMW. Dia berharap Pemprov DKI Jakarta memenangkan gugatan tersebut.

"Kalau memang Taman BMW dimenangkan oleh pihak lain, saya akan langsung menggugat Istana dan Monas ke pengadilan negeri dan kejaksaan, dan saya harus menang," ujar Heru kepada Kompas.com, Rabu (18/6/2014).

Menurut Heru, banyaknya warga yang mengaku sebagai pemilik lahan yang akan dibangun oleh Pemprov DKI itu hanya cerita lama. "Kenapa enggak dari dulu menggugatnya? Sekarang saat Pemda akan membangun, baru digugat," ucapnya.

Ia menjelaskan, sengketa lahan di Taman BMW terjadi sejak 2003. Saat itu, kata Heru, Pemprov DKI meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuatkan sertifikat. Namun, penertiban harus dilakukan terlebih dahulu karena masih ada sekitar 1.000 bangunan semipermanen di lahan tersebut.

Pada 2005, sertifikasi lahan tersebut kembali dibahas. BPN kembali melakukan pengukuran. Pada 2007, barulah disetujui adanya penertiban. Pada 2008, BPN kembali melakukan pengukuran. Setelah diukur dan ditindaklanjuti dengan surat dari pengadilan, tanah itu kemudian dimenangi Pemprov DKI Jakarta.

"Namun, diberi waktu 6 bulan tidak ada tindak lanjut," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada September 2013, BPN kembali melakukan pengukuran ulang. Terakhir, pada Mei 2014, sertifikat tanah seluas 26,5 hektar diterbitkan atas nama Pemprov DKI.

"Sisanya yang belum bersertifikat itu juga milik Pemprov DKI dan sedang dalam proses," ujarnya.

Namun, kata Heru, bila memang ada warga negara Indonesia yang merasa bahwa tanah itu miliknya, maka silakan saja untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. "Jangan gugat tapi dipanggil ke pengadilan sebanyak tiga kali malah enggak dateng," sindirnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Anies Disuntik Vaksin Covid-19 AstraZeneca Dosis Kedua

Megapolitan
3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

3.362 Orang Kunjungi TMII, Taman Burung Paling Diminati

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Kasus Aktif Covid-19 Jakarta Turun, Positivity Rate Sepekan Terakhir 1,3 Persen

Megapolitan
Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Damkar Depok, Kejari Masih Lengkapi Alat Bukti

Megapolitan
Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Viral Video Polisi Diduga Aniaya Pengendara Mobil, Kakorlantas: Pengendara dan Petugas Diperiksa

Megapolitan
Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Anies Pecat PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Tangsel Bertambah 19

Megapolitan
UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

UPDATE 18 September: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 19

Megapolitan
Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Hari Kedua Ganjil Genap di TMII, Masih Ada Kendaraan yang Diputar Balik

Megapolitan
Soal Penyebab Kecelakaan 'Adu Banteng' di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Soal Penyebab Kecelakaan "Adu Banteng" di Pinang, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Anies: Mari Kurangi Jejak Emisi Karbon dari Diri Kita Sendiri

Megapolitan
Motor 'Adu Banteng', Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Motor "Adu Banteng", Saksi Sebut Salah Satu Pengendara Menyalip di Tikungan

Megapolitan
Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Sudah di Bawah 500 Orang

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Pemprov DKI Siapkan Sanksi bagi Toko yang Pajang Reklame Rokok

Megapolitan
Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Polisi: Pria yang Coba Kabur dari Polda Metro Jaya Belum Berstatus Tersangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.