Penilaian Laporan Keuangan DKI Turun, Jokowi Tanggung Jawab

Kompas.com - 20/06/2014, 15:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha ANGGA BHAGYA NUGRAHAGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan (LK) 2013 dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas APBD DKI 2012 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas APBD DKI 2013 merupakan tanggung jawab kepala daerah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemprov DKI Jakarta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan.

"Yang bertanggung jawab terhadap temuan ini, ya para pejabat pengelola keuangan daerah," kata Agung, seusai Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 Ayat 2 (C), disebutkan, laporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hal ini berarti, pihak yang bertanggung jawab terhadap temuan BPK dan pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dua tahun sebelumnya, atau pada pemerintahan Fauzi Bowo, Pemprov DKI Jakarta meraih opini BPK dengan predikat WTP-Dengan Paragraf Penjelas. Opini ini merupakan peringkat pertama dari empat opini yang dikeluarkan BPK RI. Peringkat selanjutnya adalah WDP, Disclaimer (tidak beropini) dan Adverse (tidak wajar).

"Tidak menjamin di tahun berikutnya akan mendapatkan opini yang sama. Terbukti, tahun ini mendapatkan WDP," ujar Agung.

Penurunan pencapaian opini BPK tersebut, lanjut dia, terlihat dari melemahnya sistem pengendalian internal, meningkatnya pelanggaran kepatuhan yang bersifat material, apalagi jika berdampak pada nilai aset yang disajikan.

"WDP ini diraih karena kurangnya komitmen Pemprov DKI atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui APBD DKI 2013," kata Agung.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kusni Kasdut, Penjahat yang Fenomenal: Pejuang Kemerdekaan yang Tersakiti (2)

Kusni Kasdut, Penjahat yang Fenomenal: Pejuang Kemerdekaan yang Tersakiti (2)

Megapolitan
Sejumlah Siswa Melompat dari Ketinggian Saat Kebakaran Landa SMK Yadika 6 Pondok Gede

Sejumlah Siswa Melompat dari Ketinggian Saat Kebakaran Landa SMK Yadika 6 Pondok Gede

Megapolitan
BMKG: Sebagian Wilayah Jabodetabek Berpeluang Hujan Siang Nanti

BMKG: Sebagian Wilayah Jabodetabek Berpeluang Hujan Siang Nanti

Megapolitan
P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

Megapolitan
Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Megapolitan
Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Megapolitan
Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Megapolitan
Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Megapolitan
Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Megapolitan
Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Megapolitan
Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Megapolitan
Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Megapolitan
Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X