Ahok: Harusnya Polri di Bawah Kemendagri

Kompas.com - 25/06/2014, 20:03 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat beradu argumen dengan salah seorang anggota Golden Traders Indonesia Syariah (berjilbab ungu membawa anak), di Balaikota Jakarta, Selasa (24/6/2014) Alsadad RudiPlt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat beradu argumen dengan salah seorang anggota Golden Traders Indonesia Syariah (berjilbab ungu membawa anak), di Balaikota Jakarta, Selasa (24/6/2014)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com
— Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat, seharusnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah sebuah kementerian.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, kementerian yang paling ideal untuk membawa Polri adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Di bawah kementerian normalnya, harusnya sih di bawah Mendagri. Tapi polisinya mau apa enggak? Tentara saja di bawah kementerian. Kalau struktur sipil harusnya seperti itu," katanya, di Balaikota Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Ahok berpendapat, penempatan Polri di bawah Kemendagri akan membuat korps baju coklat itu lebih mudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, Ahok menilai, apabila Polri berada di bawah Kemendagri, maka nantinya harus ada pemisahan antara kepolisian nasional dan kepolisian daerah, seperti sistem yang dijalankan di Amerika Serikat.

"Kalau di luar negeri kan ada sheriff, polisi negara bagian, atau federal. Kalau mau mengarah ke situ (polisi di bawah Kemendari), berarti selain polisi nasional, harus ada polisi di daerah lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Ahok sempat menilai kewenangan yang saat ini dimiliki oleh Polri terlampau besar. Sebab, satu-satunya yang dapat mengontrol Polri hanyalah lembaga kepresidenan.

Hal itu disampaikannya di depan sekelompok ibu-ibu dari Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), Selasa (24/6/2014), yang mendatangi Balaikota Jakarta untuk menyampaikan keluhan mengenai investasi bodong yang dilakukan GTIS.

Kelompok tersebut mengaku datang ke Balaikota karena merasa perkembangan penyelidikan kasus investasi bodong GTIS yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tak menunjukkan perkembangan.

"Saya tidak bisa bantu ibu kalau urusannya sama polisi. Saya tidak bisa mengatur polisi karena polisi itu paling hebat di Indonesia, sebab dia hanya di bawah presiden," jelas Ahok.

Salah seorang ibu yang tampak membawa anak langsung menyampaikan bahwa selain di Bareskrim, mereka juga telah mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan kasus yang sama.

Namun, lagi-lagi Ahok menegaskan bahwa kedudukan Kapolda Metro Jaya tidak berada di bawah Gubernur DKI Jakarta.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Megapolitan
Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X