Kompas.com - 26/06/2014, 13:53 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam sebuah acara diskusi transportasi, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (26/6/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam sebuah acara diskusi transportasi, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (26/6/2014).
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim telah memenuhi lima permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bekasi terkait pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

"Sebelum mereka (DPRD) mengajukan lima permintaan itu, kita sudah melakukannya kok. Jadi, apa lagi yang harus dipenuhi?" kata Basuki, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Misalnya saja, soal permintaan kenaikan tiping fee atau biaya pembuangan sampah, pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, setiap tahunnya biaya yang harus dibayarkan kepada pengelola TPST Bantargebang, yakni PT Godang Tua Jaya, selalu naik.

Awalnya, DKI membayar Rp 114.000 per ton sampah hingga tahun ini sudah naik menjadi Rp 123.000 per ton. "Jadi, mau berapa rupiah lagi dinaikkan? Padahal, logikanya, ini kan tanah saya, bukan tanah dia, lucu jadinya. Minta dinaikin harganya terus," kata Basuki.

Mengenai permintaan DPRD Bekasi agar Pemprov DKI menggunakan truk pengangkut sampah yang sudah memiliki standardisasi khusus, Basuki mengaku sudah melakukan hal itu. Sebab, DKI telah "membuang" truk pengangkut sampah yang sudah tua dan tidak laik jalan. Bahkan, dia telah menerima sumbangan truk pengangkut sebanyak 73 unit.

Dinas Kebersihan DKI juga akan membeli 149 unit truk pengangkut sampah tahun ini. "Saat ini sedang kita upayakan truk sampah dengan standar ramah lingkungan. Jadi, kami butuh waktu untuk meremajakan ratusan truk pengangkut sampah yang sudah jelek-jelek," kata Basuki.

Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi memaparkan lima poin yang merupakan temuan pelanggaran MoU oleh DKI, dalam pertemuan yang diselenggarakan pada Rabu (25/6/2014) kemarin. Poin pertama adalah soal standardisasi kendaraan dan jam operasional.

Kemudian, soal kewajiban Pemprov DKI terkait pembayaran tiping fee. DPRD Bekasi juga meminta dilibatkan dalam urusan penimbangan sampah. Selanjutnya pengawasan dan poin kelima adalah pengendalian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Megapolitan
Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

Megapolitan
Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Megapolitan
Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Megapolitan
Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Megapolitan
Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Megapolitan
Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Adzan Subuh di Tangerang Raya, 20 April 2021

Megapolitan
Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X