Kukuhkan Ribuan CPNS DKI, Ahok Ingatkan Tak Sungkan Memecat

Kompas.com - 27/06/2014, 10:38 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) bersama Walikota Jakarta Barat Anas Effendi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Anas Effendi bersama calon pegawai negeri sipil. Ribuan CPNS dikukuhkan, di Kantor Walikota Jakarta Barat, Jumat (27/6/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) bersama Walikota Jakarta Barat Anas Effendi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Anas Effendi bersama calon pegawai negeri sipil. Ribuan CPNS dikukuhkan, di Kantor Walikota Jakarta Barat, Jumat (27/6/2014).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk kali pertama, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengukuhkan dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur bagi ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Saat itu, dia mengingatkan bahwa dirinya tak sungkan memecat CPNS nakal karena mereka belum PNS.

Basuki mengingatkan, CPNS harus memiliki orientasi yang baik dalam melayani masyarakat. Jika tidak, dia tidak segan langsung memecat.

"Di Pemprov DKI, tidak ada istilah semua CPNS pasti jadi PNS. Karena kebanyakan pegawai itu rajin saat jadi honorer saja, pas PNS sudah malas lagi," kata Basuki di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (27/6/2014).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, ada sebanyak 1.156 CPNS yang dikukuhkan Basuki pada Jumat (27/6/2014) pagi ini, sekitar pukul 08.00. Di lingkungan Pemprov DKI, biasanya penyerahan SK Gubernur ini diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.


"Saya ingin berterima kasih kepada Pak Basuki karena sudah menandatangani SK Gubernur penerbitan nomor induk kepegawaian (NIK) untuk 140 CPNS terakhir," kata Made.

Made menerangkan, meskipun para CPNS nantinya bekerja di tempat yang telah ditentukan, tetapi mereka harus bersedia ditempatkan di meja depan kelurahan, kecamatan, maupun kantor wali kota untuk melakukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Ia berpesan agar calon pamong masyarakat itu bekerja jujur dan baik sebelum diangkat menjadi PNS.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Mobil B 1 RI Bergelar Doktor Mengaku Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Pemilik Mobil B 1 RI Bergelar Doktor Mengaku Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Megapolitan
Bom Katapel, Monyet, dan Abdul Basith pada Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden

Bom Katapel, Monyet, dan Abdul Basith pada Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Megapolitan
Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Megapolitan
Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

Megapolitan
Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Megapolitan
F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

Megapolitan
IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Megapolitan
Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Megapolitan
NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Megapolitan
52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X