Kompas.com - 10/07/2014, 16:20 WIB
Apartemen Untuk Investasi - Proyek pembangunan apartemen terus bermunculan seperi di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (20/10/2013). Apartemen menjadi pilihan hunian bagi warga kota Jakarta di tengah makin padatnya permukiman dan kemacetan lalu lintas dibandingkan membeli hunian di luar kota. Selain itu, apartemen juga dapat menjadi investasi karena tingginya permintaan dan saat nilai tukar rupiah yang cenderung tidak stabil. KOMPAS/IWAN SETIYAWANApartemen Untuk Investasi - Proyek pembangunan apartemen terus bermunculan seperi di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (20/10/2013). Apartemen menjadi pilihan hunian bagi warga kota Jakarta di tengah makin padatnya permukiman dan kemacetan lalu lintas dibandingkan membeli hunian di luar kota. Selain itu, apartemen juga dapat menjadi investasi karena tingginya permintaan dan saat nilai tukar rupiah yang cenderung tidak stabil.
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejarah baru terpilihnya pemimpin negeri ini ditunggu banyak pihak. Pemprov DKI Jakarta mengharapkan masuknya babak baru hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemimpin baru diharapkan konsisten membangun kerja sama yang selama ini kurang maksimal.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, siapa pun yang terpilih nantinya, baik itu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla, tidak jadi persoalan. Namun, ia sangat berharap pemimpin baru ini mempunyai perhatian lebih terkait program yang akan dikembangkan di Jakarta.

”Siapa pun presiden tidak ada masalah. Akan tetapi, saya pribadi memimpikan seorang yang membangun dengan hati. Seperti Soekarno, punya keinginan membangun Indonesia dan Jakarta. Sebab, kami mempunyai beberapa program besar yang perlu koordinasi yang baik dengan pusat,” ujar Basuki setelah menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65, Muara karang, Jakarta Utara, Rabu (9/7).

Sayangnya, selama ini pemerintah pusat belum pernah melibatkan DKI dalam rapat kabinet yang membahas masalah kota. Padahal, ada banyak program besar yang akan digenjot Pemprov di antaranya percepatan sistem transportasi massal terintegrasi, pengembangan Jakarta sebagai pusat logistik nasional, juga mempercepat pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas.

Untuk sistem transportasi, Basuki menuturkan rencana adanya peleburan kereta komuter PT KAI dengan proyek mass rapid transit (MRT). Menurut Basuki, peleburan ini akan memudahkan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara itu, untuk pengembangan Jakarta sebagai pusat logistik nasional merupakan sebuah proyek besar. Menurut rencana, program ini akan menggabungkan beberapa perusahaan yang memiliki basis industri yang sama.

”Seperti Singapura, program ini perlu didukung dengan moda transportasi yang memadai. Oleh karena itu, kami juga berencana membangun pelabuhan dan bandar udara baru. Semua ini tentu butuh dukungan dan persetujuan pusat,” kata Basuki.

Butuh konsistensi

Senada dengan Basuki, kerja sama dengan pemerintah pusat diharapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso. Andi mengatakan, aturan dan dokumen kerja sama sudah banyak dibuat.

”Yang belum jalan dengan baik adalah konsistensi menjalankan kerja sama itu,” kata Andi.

Sejumlah persoalan Ibu Kota, kata Andi, perlu kerja sama dengan pemerintah pusat antara lain penanganan banjir, krisis air bersih, dan mencari solusi kemacetan lalu lintas. Banyak komitmen yang sudah dibuat bersama, tetapi tidak banyak langkah signifikan yang dapat dicapai selama puluhan tahun.

Andi juga mengingatkan kepada pemerintah pusat, siapa pun presidennya nanti, untuk setia merealisasikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau sudah sejak tahun 2007 undang-undang itu ada, belum pernah benar-benar diterapkan.

Bertahun-tahun, DKI Jakarta berjuang tertatih menyelesaikan persoalan pelik kota. Namun, selama itu pula Jakarta belum pernah menerima dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Padahal, DKI membutuhkan bantuan itu untuk menyelesaikan sejumlah persoalan besar.

Pemerintah pusat harus turun tangan membantu menyelesaikan masalah Ibu Kota, sebab masalah ini terkait dengan wilayah di sekitar Jakarta. Selama ini pemerintah membentuk badan kerja sama antarprovinsi (BKSP). Namun, lembaga ini tidak memiliki kewenangan mengeksekusi kesepakatan bersama.

”Momentum ini seharusnya menjadi awal langkah menata kembali Jakarta sebagai ruang tamu negara,” kata Andi.

Agar beban kota tidak terus bertambah, pemerintah pusat sebaiknya serius memikirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta. Dengan cara ini, pertumbuhan Kota Jakarta dapat dikendalikan.

”Kami ingin industri berat tidak ada lagi di Jakarta, tetapi dibangun di luar kota,”ujarnya. (A10/NDY)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Megapolitan
Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Megapolitan
Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Megapolitan
Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Megapolitan
Berbeda dengan DKI, Tangsel Tak Larang Ziarah Kubur Saat Lebaran

Berbeda dengan DKI, Tangsel Tak Larang Ziarah Kubur Saat Lebaran

Megapolitan
Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Megapolitan
Pengacara John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Pengacara John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Libur Lebaran, Warga Jadetabek Tak Diizinkan Masuk ke Tempat Wisata di Kota Bogor

Libur Lebaran, Warga Jadetabek Tak Diizinkan Masuk ke Tempat Wisata di Kota Bogor

Megapolitan
4 Pemudik Diamankan Polisi di Kedungwaringin, Dianggap Provokator Penerobosan Penyekatan

4 Pemudik Diamankan Polisi di Kedungwaringin, Dianggap Provokator Penerobosan Penyekatan

Megapolitan
Anies Apresiasi Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri

Anies Apresiasi Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri

Megapolitan
Buka Saat Libur Lebaran, Dufan Operasikan 80 Persen Wahana

Buka Saat Libur Lebaran, Dufan Operasikan 80 Persen Wahana

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Warga Shalat Id di Masjid

Wali Kota Bekasi Izinkan Warga Shalat Id di Masjid

Megapolitan
Pulih dari Covid-19 Jelang Lebaran, Para Penyintas Ini Bersyukur dan Tak Berencana Mudik

Pulih dari Covid-19 Jelang Lebaran, Para Penyintas Ini Bersyukur dan Tak Berencana Mudik

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 11 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 11 Mei 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X