Ibu Kota Tetap Berbenah

Kompas.com - 10/07/2014, 16:20 WIB
Apartemen Untuk Investasi - Proyek pembangunan apartemen terus bermunculan seperi di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (20/10/2013). Apartemen menjadi pilihan hunian bagi warga kota Jakarta di tengah makin padatnya permukiman dan kemacetan lalu lintas dibandingkan membeli hunian di luar kota. Selain itu, apartemen juga dapat menjadi investasi karena tingginya permintaan dan saat nilai tukar rupiah yang cenderung tidak stabil. KOMPAS/IWAN SETIYAWANApartemen Untuk Investasi - Proyek pembangunan apartemen terus bermunculan seperi di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (20/10/2013). Apartemen menjadi pilihan hunian bagi warga kota Jakarta di tengah makin padatnya permukiman dan kemacetan lalu lintas dibandingkan membeli hunian di luar kota. Selain itu, apartemen juga dapat menjadi investasi karena tingginya permintaan dan saat nilai tukar rupiah yang cenderung tidak stabil.
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejarah baru terpilihnya pemimpin negeri ini ditunggu banyak pihak. Pemprov DKI Jakarta mengharapkan masuknya babak baru hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemimpin baru diharapkan konsisten membangun kerja sama yang selama ini kurang maksimal.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, siapa pun yang terpilih nantinya, baik itu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla, tidak jadi persoalan. Namun, ia sangat berharap pemimpin baru ini mempunyai perhatian lebih terkait program yang akan dikembangkan di Jakarta.

”Siapa pun presiden tidak ada masalah. Akan tetapi, saya pribadi memimpikan seorang yang membangun dengan hati. Seperti Soekarno, punya keinginan membangun Indonesia dan Jakarta. Sebab, kami mempunyai beberapa program besar yang perlu koordinasi yang baik dengan pusat,” ujar Basuki setelah menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65, Muara karang, Jakarta Utara, Rabu (9/7).

Sayangnya, selama ini pemerintah pusat belum pernah melibatkan DKI dalam rapat kabinet yang membahas masalah kota. Padahal, ada banyak program besar yang akan digenjot Pemprov di antaranya percepatan sistem transportasi massal terintegrasi, pengembangan Jakarta sebagai pusat logistik nasional, juga mempercepat pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas.

Untuk sistem transportasi, Basuki menuturkan rencana adanya peleburan kereta komuter PT KAI dengan proyek mass rapid transit (MRT). Menurut Basuki, peleburan ini akan memudahkan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara itu, untuk pengembangan Jakarta sebagai pusat logistik nasional merupakan sebuah proyek besar. Menurut rencana, program ini akan menggabungkan beberapa perusahaan yang memiliki basis industri yang sama.

”Seperti Singapura, program ini perlu didukung dengan moda transportasi yang memadai. Oleh karena itu, kami juga berencana membangun pelabuhan dan bandar udara baru. Semua ini tentu butuh dukungan dan persetujuan pusat,” kata Basuki.

Butuh konsistensi

Senada dengan Basuki, kerja sama dengan pemerintah pusat diharapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso. Andi mengatakan, aturan dan dokumen kerja sama sudah banyak dibuat.

”Yang belum jalan dengan baik adalah konsistensi menjalankan kerja sama itu,” kata Andi.

Sejumlah persoalan Ibu Kota, kata Andi, perlu kerja sama dengan pemerintah pusat antara lain penanganan banjir, krisis air bersih, dan mencari solusi kemacetan lalu lintas. Banyak komitmen yang sudah dibuat bersama, tetapi tidak banyak langkah signifikan yang dapat dicapai selama puluhan tahun.

Andi juga mengingatkan kepada pemerintah pusat, siapa pun presidennya nanti, untuk setia merealisasikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau sudah sejak tahun 2007 undang-undang itu ada, belum pernah benar-benar diterapkan.

Bertahun-tahun, DKI Jakarta berjuang tertatih menyelesaikan persoalan pelik kota. Namun, selama itu pula Jakarta belum pernah menerima dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Padahal, DKI membutuhkan bantuan itu untuk menyelesaikan sejumlah persoalan besar.

Pemerintah pusat harus turun tangan membantu menyelesaikan masalah Ibu Kota, sebab masalah ini terkait dengan wilayah di sekitar Jakarta. Selama ini pemerintah membentuk badan kerja sama antarprovinsi (BKSP). Namun, lembaga ini tidak memiliki kewenangan mengeksekusi kesepakatan bersama.

”Momentum ini seharusnya menjadi awal langkah menata kembali Jakarta sebagai ruang tamu negara,” kata Andi.

Agar beban kota tidak terus bertambah, pemerintah pusat sebaiknya serius memikirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta. Dengan cara ini, pertumbuhan Kota Jakarta dapat dikendalikan.

”Kami ingin industri berat tidak ada lagi di Jakarta, tetapi dibangun di luar kota,”ujarnya. (A10/NDY)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Serbuan Karangan Bunga di Ibu Kota, Dukungan untuk Pangdam Jaya hingga Ahok-Djarot

6 Serbuan Karangan Bunga di Ibu Kota, Dukungan untuk Pangdam Jaya hingga Ahok-Djarot

Megapolitan
Gelapkan 48 Motor Sewaan, Satpam di Tangerang Ditangkap Polisi

Gelapkan 48 Motor Sewaan, Satpam di Tangerang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Sekelompok Pemuda Tawuran di Johar Baru, Kocar-kacir Saat Dibubarkan Polisi

Sekelompok Pemuda Tawuran di Johar Baru, Kocar-kacir Saat Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT, Lurah Pluit: Warga Sukarela dan Terpaksa Beri Uang

Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT, Lurah Pluit: Warga Sukarela dan Terpaksa Beri Uang

Megapolitan
Wajah Baru Halte Senen, Dilengkapi Lift dan Ruang Ramah Perempuan dan Anak

Wajah Baru Halte Senen, Dilengkapi Lift dan Ruang Ramah Perempuan dan Anak

Megapolitan
Memasuki Akhir Tahun, PAD Kota Bekasi Belum Capai Target

Memasuki Akhir Tahun, PAD Kota Bekasi Belum Capai Target

Megapolitan
Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Megapolitan
Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Megapolitan
3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

Megapolitan
Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Megapolitan
Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Megapolitan
Lurah Pluit Ikut Diperiksa Polisi terkait Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT

Lurah Pluit Ikut Diperiksa Polisi terkait Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT

Megapolitan
Sekjen AMAN: Kirim Karangan Bunga Bukan Budaya Kami

Sekjen AMAN: Kirim Karangan Bunga Bukan Budaya Kami

Megapolitan
Anies Berencana Sederhanakan Proses Perizinan Pembangunan di DKI

Anies Berencana Sederhanakan Proses Perizinan Pembangunan di DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X