Kompas.com - 11/07/2014, 21:01 WIB
Pintu gerbang Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan. Nadia ZahraPintu gerbang Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan.
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan program penataan rumah di permukiman padat di Jakarta yang biasa disebut kampung deret seyogianya tidak jalan sendiri. Program ini harus didukung pemetaan jaringan infrastruktur listrik dan air. Juga harus ada kepastian terkait status lahan tempat kampung deret berdiri. Jangan sampai berdiri di tanah sengketa.

Pernyataan itu dilontarkan pengamat perkotaan Yayat Supriatna, Kamis (10/7). Ia mengatakan, sejak awal saat perencanaan, dukungan para pihak harus dipastikan agar program itu tidak terbengkalai di tengah jalan.

Namun, menurut Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sudah tidak ada masalah dalam pembangunan kampung deret. Tanah negara yang digunakan untuk kampung deret bisa diberi sertifikat asalkan tidak ada yang mengklaim atau tidak dalam sengketa.

”Tanah negara yang bukan jalur hijau bisa langsung diberi sertifikat. Undang-undang menyatakan, kalau tanah itu sudah ditempati lebih dari 15 tahun, dia berhak mendapatkannya,” kata Basuki.

Pada dasarnya, lanjut Basuki, para penerima bantuan sosial yang berada di atas tanah negara adalah warga yang sudah tinggal di lokasi tersebut selama 20 tahun.

Basuki juga menjelaskan, penataan di lokasi permukiman kumuh akan terus dilakukan. Program ini tidak mengubah status kepemilikan, tetapi hanya untuk mengubah tampilan muka dan membuka atap rumah warga yang saling bertemu sehingga tercipta permukiman yang sehat.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Yonathan Pasodung, pembangunan kampung deret periode pertama di 26 titik sudah hampir selesai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tinggal menyelesaikan tahap akhir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemprov DKI juga telah melengkapi sarana penerangan dan air bersih di kampung deret. Pekan lalu, kampung deret di Petogogan, Jakarta Selatan, juga telah dialiri listrik.

Belum optimal

Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program perbaikan dan penataan kampung melalui program kampung deret, terutama karena ada yang berdiri di atas tanah negara. Ketua Fraksi Partai Demokrat Johny Wenas Polii mengatakan, program kampung deret itu tidak optimal.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,1 M dari Denda Pelanggaran Prokes

Selama Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,1 M dari Denda Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Buron 3,5 Tahun, Terpidana Korupsi Asal Maluku Ditangkap Kejaksaan di Depok

Buron 3,5 Tahun, Terpidana Korupsi Asal Maluku Ditangkap Kejaksaan di Depok

Megapolitan
Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Megapolitan
Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

BrandzView
Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Megapolitan
 Sederet Fakta Laporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Main' di Tambang Papua

Sederet Fakta Laporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Main" di Tambang Papua

Megapolitan
Perubahan Aturan Masuk Mal hingga Restoran di Jakarta, Ada Pelonggaran

Perubahan Aturan Masuk Mal hingga Restoran di Jakarta, Ada Pelonggaran

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Kamis, 23 September

Megapolitan
Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Jam Operasional Restoran dan Kafe di Jakarta Kini Dibagi Dua, Berikut Aturannya

Megapolitan
Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Pemprov Akan Periksa Data Kemendikbud Terkait 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua di Tangsel Baru 39,9 Persen dari Target

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 22 September: Tambah 11 Kasus di Kota Tangerang, 171 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

BNN Sebut Ada 753 Pengguna Narkoba Aktif di Kota Tangerang, Kemungkinan Lebih Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.