Pemikat Ibu Kota Itu Bernama UMP Rp 2,4 Juta

Kompas.com - 05/08/2014, 09:49 WIB
Elemen buruh melakukan jumpa pers terkait refleksi akhir tahun 2013 tentang isu perburuhan dan gugatan ke PTUN terhadap penolakan SK Penetapan UMP DKI Jakarta. Senin (30/12/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusElemen buruh melakukan jumpa pers terkait refleksi akhir tahun 2013 tentang isu perburuhan dan gugatan ke PTUN terhadap penolakan SK Penetapan UMP DKI Jakarta. Senin (30/12/2013).
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2014 yang mencapai Rp 2,4 juta menjadi salah satu faktor penarik minat pendatang baru untuk mengadu nasib di Ibu Kota. Bahkan, tahun ini jumlah pendatang baru diprediksi naik hingga 31 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea mengatakan, berdasarkan hasil survei Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), pendatang baru diprediksi mencapai 68.000 orang. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding dengan tahun 2013 yang hanya mencapai 52.000 orang.

"Jadi naik kurang lebih 31 persen," kata Purba, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (4/8).

Purba menilai, tingginya UMP DKI menjadi daya tarik bagi para pendatang baru. Sayangnya, kata Purba, mereka tidak memperhitungkan biaya hidup di Jakarta juga cukup tinggi. Tahun ini saja, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Ibu Kota mencapai Rp 2,2 juta untuk lajang.

"Di Jakarta upah itu tinggi, beda dengan upah di desa, jadi itu sebetulnya penariknya. Padahal biaya hidup juga tinggi," ujarnya.

Jika UMP di daerah tidak jauh berbeda dengan di Jakarta, lanjut Purba, maka jumlah pendatang baru diperkirakan akan berkurang. Karena mereka tidak tertarik lagi bekerja dengan nilai upah yang hampir sama. "Kalau upah di desa lebih tinggi pasti tidak datang ke sini," ujarnya.

Selain itu, Purba menambahkan, meningkatnya jumlah pendatang baru di Ibu Kota juga dikarenakan tidak ada lagi operasi yustisi kependudukan (OYK). "Ya, karena operasi yustisi tidak ada dan diganti dengan bina kependudukan. Tapi dengan tidak adanya operasi yustisi kependudukan, itu tidak berarti tidak ada ketertiban," ucapnya.

Purba mengatakan, pendatang baru ke Jakarta terbagi menjadi tiga kategori. Pertama yakni sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Kedua, belum memiliki pekerjaan tapi sudah sudah ada tempat tinggal. Serta ketiga belum memiliki keduanya baik tempat tinggal maupun pekerjaan.

Sejak 12 tahun terakhir, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan daerah yang disebut mitra praja utama. Kerjasama yang dilakukan konkret seperti di bidang pertanian, perdagangan, ketenagakerjaan, sosial dan kependudukan.

"Sebetulnya seluruh gubernur di 10 provinsi itu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyadarkan warganya agar tidak harus bermigrasi ke kota lain. Tapi caranya kan tidak cukup dengan kata-kata, harus dengan menciptakan lapangan kerja, jadi itu sudah ada kerja sama," ungkapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

Megapolitan
Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Megapolitan
Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Megapolitan
Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Megapolitan
Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

Megapolitan
Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Megapolitan
Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Megapolitan
Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Megapolitan
Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Megapolitan
Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X