Ahok Diminta Pilih Kadisdik Pendidikan yang Kompeten

Kompas.com - 11/08/2014, 20:14 WIB

Kurnia Sari Aziza

Penulis

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bersama Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (kiri) saat memimpin rapat dengan kepala satuan kerja perangkat daerah, di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Basuki melakukan rapat pertama usai dilantik untuk mengetahui program kerja dan kerja apa yang sudah dilakukan para kepala SKPD DKI Jakarta. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memilih calon Kepala Dinas Pendidikan yang berkompeten. Hal ini seiring dengan rencana pengunduran diri Lasro Marbun dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

"Makanya kita minta beliau-beliau (Jokowi-Ahok) menelusuri rekam jejaknya, ketaatan pajaknya, dan track record sebelum menjabat sebagai kepala dinas itu harap diperhatikan," kata Agus, seusai bertemu Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (11/8/2014).

Selain itu, ia juga menginginkan calon pejabat itu juga memiliki semangat tinggi melawan korupsi. Saat bertemu dengan Basuki, Agus menyampaikan harapannya agar Lasro tetap dipertahankan menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Menurut dia, Lasro memiliki komitmen memberantas korupsi di tubuh Dinas Pendidikan.

Selama enam bulan ia menjabat, lanjut dia, ada sekitar Rp 2,4 triliun anggaran pendidikan yang diselamatkan oleh Lasro. "Kalau memang harus terjadi rotasi Kepala Dinas Pendidikan, ICW berharap, Pak Jokowi dan Pak Ahok benar-benar melakukan penelusuran penggantinya. Paling tidak bisa melanjutkan program Pak Lasro atau melakukan pencegahan korupsi," kata Agus.

Menurut Agus, anggaran Dinas Pendidikan termasuk alokasi anggaran paling besar dalam APBD 2014, yakni sekitar Rp 11 triliun. Anggaran sebesar itu, kata dia, lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik di Jakarta.

Proyek-proyek renovasi sekolah itu, kata dia, harus selalu diawasi, terutama oleh pihak Inspektorat DKI. Tak hanya itu, di dalam lelang pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan, sering terjadi monopoli perusahaan pemenang tender proyek.

"Nah, proyek-proyek rehabilitasi ini sering dimanfaatkan oleh pihak sekolah juga, harus mendapat pengawasan kuat," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.