Ahok: Gaji PNS DKI Harus Setinggi Mungkin, Setingkat Perusahaan Minyak

Kompas.com - 14/08/2014, 14:27 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi Inspektur Upacara di Hari Pramuka ke-53, di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi Inspektur Upacara di Hari Pramuka ke-53, di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah memanjakan para pegawai negeri sipil (PNS) DKI dengan memberi tunjangan kendaraan di luar tunjangan kinerja daerah (TKD). Sebab, gaji PNS DKI harus tinggi agar para pekerja profesional tertarik menjadi pejabat eselon di DKI.

"Gaji PNS DKI kan memang harus sama seperti perusahaan minyak, setinggi mungkin," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Menurut dia, rata-rata gaji manajer di perusahaan swasta sekitar Rp 35 juta dan direktur Rp 75 juta. Basuki tak menutup kemungkinan bakal meningkatkan gaji pejabat eselon II sebesar itu pada anggaran pendapatan dan belanja DKI.

Menurut dia, gaji besar ini demi mendapat pegawai berkompeten dan bisa meminimalkan permasalahan yang ada di Jakarta. Namun, Basuki tak segan bakal memecat pejabat eselon II itu jika mereka masih saja "bermain" proyek dan anggaran warga Jakarta.


Ahok, sapaan Basuki, menjamin tak akan lagi hanya memutasi pejabat di eselon dan golongan yang sama.

"Kamu akan langsung diturunkan menjadi staf. Begitu jadi staf, tidak hanya TKD yang berubah, tetapi juga tunjangan transportasinya langsung hilang. Jatuhnya berasa banget pasti itu," kata Basuki.

Rencana penarikan kendaraan dinas milik PNS DKI berlaku dari pejabat eselon II hingga eselon IV. Ia bakal memberi pilihan kepada para pejabat itu, apakah tetap menggunakan kendaraan dinas atau mengambil tunjangan transportasi.

Ia memutuskan adanya rencana ini setelah melihat banyaknya pejabat DKI yang telah beralih menggunakan alat transportasi massal ataupun alternatif lainnya.

Para pejabat itu antara lain Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Taufik Yudi Mulyanto yang selalu bersepeda dari rumah menuju kantornya setiap hari Selasa dan Jumat, serta Kepala Bappeda DKI Andi Baso Mappapoleonro dan Kepala Dinas Perhubungan DKI M Akbar yang juga menggunakan kereta rel listrik (KRL) sebagai sarana transportasi alternatif mereka.

Para pejabat DKI yang tidak menggunakan kendaraan dinas itu, kata Basuki, lebih baik mengambil tunjangan transportasi saja.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

26 Lokasi Rawan Genangan di Jakarta Utara Saat Musim Hujan

26 Lokasi Rawan Genangan di Jakarta Utara Saat Musim Hujan

Megapolitan
Kronologi Nenek Buta Huruf Ditipu Tetangganya

Kronologi Nenek Buta Huruf Ditipu Tetangganya

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Abdul Basith Usai Rapat Perencanaan Peledakan Bom Rakitan Saat Aksi Mujahid 212

Kronologi Penangkapan Abdul Basith Usai Rapat Perencanaan Peledakan Bom Rakitan Saat Aksi Mujahid 212

Megapolitan
Survei Median: 24 Persen Warga Jakarta Enggan Bekasi Bergabung

Survei Median: 24 Persen Warga Jakarta Enggan Bekasi Bergabung

Megapolitan
Nenek Arpah Tak Pernah Menyangka Kehilangan Tanah karena Ditipu Tetangga

Nenek Arpah Tak Pernah Menyangka Kehilangan Tanah karena Ditipu Tetangga

Megapolitan
Dishub DKI Akui Belum Maksimal Tegakkan Aturan Kepemilikan Garasi bagi Pemilik Mobil

Dishub DKI Akui Belum Maksimal Tegakkan Aturan Kepemilikan Garasi bagi Pemilik Mobil

Megapolitan
Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Ada Jembatan Instagramable Berbentuk Kerang Hijau di Tugu Selatan

Megapolitan
Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Megapolitan
Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Megapolitan
Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Megapolitan
Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Megapolitan
Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Megapolitan
Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X