Kemendagri: DKI Ini Kacau...

Kompas.com - 15/08/2014, 09:44 WIB
Sidang paripurna DPRD DKI yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (23/7/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSidang paripurna DPRD DKI yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (23/7/2014).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyayangkan lambatnya manajemen kerja Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terkait usulan pembuatan SK Mendagri atas pelantikan 106 anggota DPRD DKI Terpilih 2014-2019.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri Dodi Riyadmadji mengaku baru mendapat usulan SK pelantikan anggota DPRD DKI pada Rabu (13/8/2014) sore.

"DKI ini kacau, ingin diangkat lebih dulu dari daerah lain tapi baru kemarin kasih usulan," kata Dodi saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Padahal, sesuai SOP (standard operating procedure) yang ada, pembuatan SK memerlukan waktu hingga 14 hari lamanya. Meski demikian, karena hal ini mendesak, ia berjanji bakal secepatnya memproses dan menerbitkan SK Mendagri sebelum tanggal pelantikan, yakni pada 25 Agustus 2014. "Kami usahakan secepatnya (SK) keluar," kata Dodi.

Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede optimis pelantikan anggota dewan terpilih tetap sesuai rencana awal. Ia mengakui, hingga kini, SK Pengangkatan dari Mendagri belum terbit.

Surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta atas penetapan 106 anggota DPRD DKI 2014-2019 telah diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Surat itu juga telah diteruskan ke Kemendagri melalui Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta. "Pengangkatannya tergantung kalau SK-nya sudah keluar. Mudah-mudahan semua sesuai rencana awal," kata Mangara.

Untuk acara pelantikan, Mangara menjamin tidak ada acara yang mewah. Pelantikan bakal diselenggarakan seperti pelantikan anggota DPRD tahun-tahun sebelumnya. Ia mengklaim, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran sama sekali untuk pelantikan anggota DPRD DKI.

"Kita dapat alokasi anggaran untuk Sekwan Rp 120 miliar. Dana itu untuk gaji pegawai, dan kegiatan operasional, bukan untuk pelantikan," kata dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengaku hingga kini belum mendapat undangan pelantikan anggota DPRD DKI terpilih. Ia justru melihat adanya ketidakharmonisan antara hubungan Kemendagri dengan Pemprov DKI. "Jaraknya itu dekat tapi jauh," ujar adik kandung Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik ini.

Dia mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang pelantikan. Sebab, Sanusi telah melakoni pelantikan wakil rakyat ini sejak periode-periode sebelumnya. "Kalau misalnya pelantikannya diundur, saya juga tetap anggota dewan," kata Sanusi berseloroh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor Baru, Depok Catat 516 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Rekor Baru, Depok Catat 516 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
BMKG: Waspada Pontesi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspada Pontesi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Megapolitan
Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Megapolitan
Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Megapolitan
BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

Megapolitan
Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Megapolitan
Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

Megapolitan
Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X