Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: DKI Ini Kacau...

Kompas.com - 15/08/2014, 09:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyayangkan lambatnya manajemen kerja Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terkait usulan pembuatan SK Mendagri atas pelantikan 106 anggota DPRD DKI Terpilih 2014-2019.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri Dodi Riyadmadji mengaku baru mendapat usulan SK pelantikan anggota DPRD DKI pada Rabu (13/8/2014) sore.

"DKI ini kacau, ingin diangkat lebih dulu dari daerah lain tapi baru kemarin kasih usulan," kata Dodi saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Padahal, sesuai SOP (standard operating procedure) yang ada, pembuatan SK memerlukan waktu hingga 14 hari lamanya. Meski demikian, karena hal ini mendesak, ia berjanji bakal secepatnya memproses dan menerbitkan SK Mendagri sebelum tanggal pelantikan, yakni pada 25 Agustus 2014. "Kami usahakan secepatnya (SK) keluar," kata Dodi.

Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede optimis pelantikan anggota dewan terpilih tetap sesuai rencana awal. Ia mengakui, hingga kini, SK Pengangkatan dari Mendagri belum terbit.

Surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta atas penetapan 106 anggota DPRD DKI 2014-2019 telah diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Surat itu juga telah diteruskan ke Kemendagri melalui Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta. "Pengangkatannya tergantung kalau SK-nya sudah keluar. Mudah-mudahan semua sesuai rencana awal," kata Mangara.

Untuk acara pelantikan, Mangara menjamin tidak ada acara yang mewah. Pelantikan bakal diselenggarakan seperti pelantikan anggota DPRD tahun-tahun sebelumnya. Ia mengklaim, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran sama sekali untuk pelantikan anggota DPRD DKI.

"Kita dapat alokasi anggaran untuk Sekwan Rp 120 miliar. Dana itu untuk gaji pegawai, dan kegiatan operasional, bukan untuk pelantikan," kata dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mengaku hingga kini belum mendapat undangan pelantikan anggota DPRD DKI terpilih. Ia justru melihat adanya ketidakharmonisan antara hubungan Kemendagri dengan Pemprov DKI. "Jaraknya itu dekat tapi jauh," ujar adik kandung Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik ini.

Dia mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang pelantikan. Sebab, Sanusi telah melakoni pelantikan wakil rakyat ini sejak periode-periode sebelumnya. "Kalau misalnya pelantikannya diundur, saya juga tetap anggota dewan," kata Sanusi berseloroh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com