Pejabat Pemprov DKI Siap Ladeni "Tantangan" Ahok

Kompas.com - 19/08/2014, 08:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak menyalami ratusan PNS DKI, di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak menyalami ratusan PNS DKI, di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung wacana dimungkinkannya pejabat eselon dua berasal dari luar kalangan pegawai negeri sipil. Lontaran wacana dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu dinilai bakal turut mendongkrak kualitas mereka sendiri.

"Agar Pemprov lebih profesional, jadi cari orangnya diperluas, tidak di kalangan PNS saja, tetapi juga kalangan non-PNS," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar di Balaikota Jakarta, Senin (18/8/2014). "(Dengan begitu), PNS jadi termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi, kita semangat untuk belajar agar bisa bersaing."

Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah posisi untuk pejabat setingkat kepala dinas, kepala biro, maupun kepala biro. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) I Putu Ngurah Indiana pun berpendapat, perekrutan pejabat non-PNS untuk posisi eselon II ini akan meningkatkan kualitas pejabat karena terjadi kompetisi.

"Setiap PNS wajib meningkatkan kualitas diri karena kesejahteraannya sudah dibuat sama dengan swasta. Masa kesejahteraannya saja yang sama? Kinerja juga harus sama. Bila perlu, kinerja dan kesejahteraannya lebih tinggi daripada swasta, seperti di Singapura," ujar Putu.

Tak hanya itu, Putu berpendapat, perekrutan pejabat non-PNS juga akan menghilangkan budaya "urut kacang" yang selama ini ada dan membuat PNS malas meningkatkan kualitas diri. Budaya tersebut, kata dia, telah membuat para PNS berpendapat bahwa jabatan akan tiba dengan sendirinya pada waktunya nanti.

"Kalau sekarang kan 'urut kacang'. Mereka berpikir, 'setelah lu nanti pasti gue'. Tapi, nanti mereka enggak bisa lagi seperti itu karena harus bersaing dengan kalangan profesional dari luar," ujar Putu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Basuki melontarkan wacana tersebut pada Jumat (15/8/2014). Dia merujuk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bahwa kepala daerah bisa mengangkat pejabat eselon II dari kalangan non-birokrat.

"Di UU ASN itu eselon II sudah bisa tarik dari swasta. Saya mau naikkan gaji PNS DKI setara dengan swasta. Ini supaya swasta mau pindah ke DKI," kata Basuki.

Tak hanya itu, Basuki juga mengatakan bahwa dengan penerapan UU ASN, para PNS yang memiliki rekam jejak bermasalah akan dipersulit jenjang kariernya. Tujuan dari kebijakan itu, ujar dia, adalah untuk mencegah PNS dengan rekam jejak bermasalah itu melakukan penyelewengan saat memegang jabatan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Kelurahan Ancol Imbau Warga Antisipasi Banjir Rob, Aliran Listrik Dimatikan

Megapolitan
Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Kasus 219 Kg Ganja dari Aceh, Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Hukuman Mati

Megapolitan
Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Bertambah 7 Kasus, Total 382 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Megapolitan
APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

Megapolitan
Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Megapolitan
Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Megapolitan
Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Megapolitan
Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Megapolitan
Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Megapolitan
PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

Megapolitan
Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Megapolitan
Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Megapolitan
4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X