Kompas.com - 20/08/2014, 22:20 WIB
Tiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHATiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Jakarta Monorail Jhon Aryananda enggan menjabarkan soal sumber pendanaan proyek pembangunan monorel di Jakarta. Ia mengatakan, hal tersebut akan disampaikan pada 10 September mendatang.

"Ya detailnya jangan saya kasih tahu dulu deh. Semuanya 10 September akan kita berikan," kata Jhon di Balaikota Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Jhon optimis PT JM dapat menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh Pemprov DKI sebelum 10 September. Ia juga menuturkan, pada dasarnya ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh PT JM. Selain aspek teknis dan aspek finansial, aspek lainnya aspek legal.

"Jadi ketiga dokumen tersebut perlu kita klarifikasi lagi. Dan klarifikasi tersebut akan kita berikan secepatnya. Paling sebelum 10 September bisa kita serahkan kepada Pemprov DKI," ujarnya.

John mengharapkan setelah seluruh syarat dipenuhi, PT JM dan Pemprov DKI bisa menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).

"Ya kami harapkan sih penandatanganan PKS dapat dilakukan secepatnya. Dengan begitu kami bisa melanjutkan dengan persiapnya pembangunan fisik,” tukasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama pernah mengungkapkan alasan kenapa ia meragukan PT JM untuk membangun monorel di Jakarta. Menurut dia, selama ini, PT JM selalu menolak jaminan 5 persen dari total nilai proyek yang diminta oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, kata dia, untuk bisa melakukan peminjaman uang di bank saja, sebuah perusahaan harus bisa menyediakan 30 persen dari total dana yang dipinjam. 

"Kalau mereka bisa melakukan pinjaman di bank yang besaran jaminannya sampai 30 persen, harusnya kalau cuma 5 persen bisa dong. Kami tidak minta 30 persen, cuma 5 persen. Tapi mereka masih nawar 0,5 persen. Karena itu saya meragukan mereka punya modal," katanya di Balaikota Jakarta, Selasa (3/6/2014). 

Ia pun menaruh curiga dengan "kengototan" PT JM yang ingin meminta lahan seluas 200 ribu meter persegi di Taman Tomang, Jakarta Barat. Lahan itu, kata Jhon, akan digunakan untuk depo.

Basuki menduga, bila nantinya lahan tersebut diberikan ke PT JM, maka ada kemungkinan besar perusahaan tersebut akan menjualnya lagi ke pihak lain. Nantinya uang hasil penjualan lahan, lanjutnya, baru akan digunakan sebagai modal 30 persen pinjaman di bank.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Megapolitan
Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Megapolitan
Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Megapolitan
SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

Megapolitan
Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Megapolitan
Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.