Kompas.com - 23/08/2014, 14:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau pembangunan dan proses pembebasan lahan akses tol Tanjung Priok, di Jampea, Jakarta Utara, Senin (11/3/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau pembangunan dan proses pembebasan lahan akses tol Tanjung Priok, di Jampea, Jakarta Utara, Senin (11/3/2013).
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok akan melanjutkan proyek meski muncul masalah baru terkait pembebasan lahan di Koja, Jakarta Utara. Pembangunan fisik menyasar lokasi di luar lahan yang pembebasannya sedang berproses di pengadilan.

Kepala Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum, Bambang Nurhadi mengatakan, tahapan proyek tidak terganggu putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. ”Lahan milik penggugat umumnya berada di luar lokasi pembangunan pilar dan jalan. Karena itu, penyelesaian proyek tidak terlalu terganggu putusan itu,” kata Bambang Nurhadi, Jumat (22/8), di Jakarta.

Kamis (14/8) lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menetapkan harga tanah para penggugat, yakni 47 pemilik bidang lahan di Koja, Jakarta Utara, Rp 35 juta per meter persegi. Majelis hakim yang terdiri dari Dasma, Richard Silalahi, dan Y Wisnu Wicaksono juga menghukum pihak tergugat, yakni Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok dan Panitia Pembebasan Tanah, membayar ganti rugi seluruh tanah milik penggugat Rp 35 juta per meter persegi.

Dia mengatakan, putusan itu mengejutkan karena nilai ganti rugi jauh lebih besar dari angka penetapan tim penilai Rp 12 juta per meter persegi. Putusan itu juga mengejutkan karena memutus harga jual lahan untuk kepentingan umum. Padaha, menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, penetapan pembebasan lahan ditentukan oleh lembaga penilai yang ditetapkan oleh bupati/wali kota atau gubernur.

Pada Pasal 25 Ayat 1 peraturan tersebut, panitia pengadaan tanah kabupaten atau kota menunjuk lembaga penilai harga tanah yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota atau gubernur untuk menilai harga tanah. Pasal selanjutnya menyebutkan, lembaga penilai harga tanah adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari BPN RI.

Terkait putusan itu, pemerintah daerah menyatakan akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Namun, lanjut Bambang, proyek akan berlanjut terus.
Tetap menolak

Pemprov DKI melalui Wali Kota Jakarta Utara Heru B Hartono tetap menolak putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Heru tidak mempersoalkan nilai ganti rugi yang diputuskan pengadilan, tetapi mempersoalkan proses pengambilan keputusan majelis hakim. Pemerintah tidak mendapatkan informasi detail mengapa pengadilan memutuskan nilai penggantian lahan Rp 35 juta per meter persegi.

Jika memang nilai penaksiran yang sebelumnya terlalu rendah, seharusnya pengadilan memerintahkan penaksiran ulang. Penaksiran ulang dengan menunjuk pihak ketiga akan lebih fair daripada langsung memutuskan nilai penggantian lahan.

”Nilai Rp 35 juta saat ini saja tidak sesuai dengan harga pasar. Warga setempat bisa bergejolak jika keputusan itu disetujui. Lebih baik tidak menjadi Wali Kota Jakata Utara daripada menyetujui keputusan itu,” kata Heru.

Perwakilan warga pemilik lahan, Bambang Heryanto, mengatakan, ada informasi yang kurang lengkap beredar di masyarakat. Informasi yang dimaksud mengenai runtutan fakta pembebasan lahan. Menurut Bambang, harga penaksiran Rp 12 juta merupakan harga taksiran tahun 2010 yang tidak sesuai dengan harga pasar saat ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembebasan lahan menjadi persoalan yang pelik. Bagi warga yang tidak mau menjual lahannya untuk kepentingan pembangunan, Pemprov DKI akan membawa ke pengadilan.
(MKN/NDY/FRO)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Vaksinasi Booster Lewat Aplikasi Jaki

Cara Daftar Vaksinasi Booster Lewat Aplikasi Jaki

Megapolitan
Sakit Hati Tak Diajak Cari Kerja, Perkara di Balik Pemuda Bunuh Teman di Jatiwaringin...

Sakit Hati Tak Diajak Cari Kerja, Perkara di Balik Pemuda Bunuh Teman di Jatiwaringin...

Megapolitan
Fakta Temuan 1.847 Pil Ekstasi, Dijual Rp 500.000 Per Butir, Akan Diedarkan di Jakarta

Fakta Temuan 1.847 Pil Ekstasi, Dijual Rp 500.000 Per Butir, Akan Diedarkan di Jakarta

Megapolitan
Update: Daftar Lokasi dan Jadwal Vaksinasi Booster di Jakarta

Update: Daftar Lokasi dan Jadwal Vaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Revitalisasi TMII, Bersolek untuk Wajah Baru The Ultimate Showcase of Indonesia

Revitalisasi TMII, Bersolek untuk Wajah Baru The Ultimate Showcase of Indonesia

Megapolitan
Sambil Gendong Cucu, Kakek Kejar Pencuri yang Bawa Kabur Motornya

Sambil Gendong Cucu, Kakek Kejar Pencuri yang Bawa Kabur Motornya

Megapolitan
PTM di Tangerang Dihentikan, Tangsel, Jakarta, dan Depok Jalan Terus

PTM di Tangerang Dihentikan, Tangsel, Jakarta, dan Depok Jalan Terus

Megapolitan
Saat Saksi Ungkap Pengaruh Munarman dalam Acara Baiat ISIS...

Saat Saksi Ungkap Pengaruh Munarman dalam Acara Baiat ISIS...

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Orangtua Diminta Tak Paksa Anak ke Sekolah jika Mengeluh Sakit

Cegah Penularan Covid-19, Orangtua Diminta Tak Paksa Anak ke Sekolah jika Mengeluh Sakit

Megapolitan
Saat Menhan Prabowo Ziarah Makam Pahlawan dan Bicara Soal Kemerdekaan

Saat Menhan Prabowo Ziarah Makam Pahlawan dan Bicara Soal Kemerdekaan

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2 Digerebek, Pekerjakan Anak di Bawah Umur, 99 Orang Diamankan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2 Digerebek, Pekerjakan Anak di Bawah Umur, 99 Orang Diamankan

Megapolitan
Video Viral Pemain Sepakbola di Muara Angke Disebut Rusak Bangunan, Ini Kronologinya

Video Viral Pemain Sepakbola di Muara Angke Disebut Rusak Bangunan, Ini Kronologinya

Megapolitan
Kurir Bawa Ganja 17 Kg Ditangkap, Dibayar Rp 1 Juta Per Kg, 2 Pengendali Masih Diburu

Kurir Bawa Ganja 17 Kg Ditangkap, Dibayar Rp 1 Juta Per Kg, 2 Pengendali Masih Diburu

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek Polisi, Pegawai: Kami Enggak Merugikan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek Polisi, Pegawai: Kami Enggak Merugikan

Megapolitan
Akses Jalan Pengganti Imbas Tol Cijago 2 Tak Sesuai Harapan, Warga Protes

Akses Jalan Pengganti Imbas Tol Cijago 2 Tak Sesuai Harapan, Warga Protes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.