Soal Pendamping Ahok, PDI-P dan Gerindra Diminta Tak Berebut

Kompas.com - 26/08/2014, 09:15 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya, di Balaikota Jakarta. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya, di Balaikota Jakarta.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan dan Gerindra diminta tidak bersaing untuk memperebutkan posisi wakil gubernur DKI yang baru mendampingi Basuki "Ahok" Tjahaha Purnama yang naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dinamika politik di DPR RI tidak seharusnya dibawa ke DPRD DKI Jakarta.

"Sebetulnya antara dua partai itu tidak perlu berebutan, dong. Dan koalisi di DKI ini bukan koalisi di DPR, tidak ada koalisi besar atau koalisi ramping," kata pengamat parlemen Sebastian Salang kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).

Sebastian berpendapat, hal yang paling penting dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI bukan mengenai persoalan PDI-P atau Gerindra. Menurut dia, yang paling penting orang tersebut haruslah orang tepat, orang yang punya kemampuan, berintegritas, pekerja keras yang nantinya bisa bekerja sama dengan Ahok.

Sebastian menyarankan agar Ahok diberi keleluasaan untuk mengajukan sendiri orang yang ia nilai cocok dan nyaman untuk bekerja sama dengan dirinya.

"Bukan berarti Ahok memilih sendiri karena hak memilih tetap ada di partai. Tapi Ahok menentukan orang yang dia nilai tepat untuk kemudian diajukan ke partai. PDI-P dan Gerindra-lah yang memegang peranan," jelasnya.

PDI-P dan Gerindra merupakan pihak yang berhak mengajukan nama cawagub DKI karena saat masih menyandang status "rekan koalisi", kedua partai itu sepakat untuk mengusung Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012. Jokowi berstatus perwakilan PDI-P, sementara Ahok dari Partai Gerindra.

Dalam hal pengajuan nama cawagub sesuai peraturan yang berlaku, partai pengusung akan diminta menyepakati dua nama yang nantinya akan dimajukan untuk mengikuti proses pemilihan yang akan dilakukan oleh seluruh anggota DPRD. Namun, kata sepakat itu hingga saat belum ada di antara kedua partai tersebut.

PDI-P menganggap, dua nama cawagub seharusnya berasal dari PDI-P karena posisi tersebut merupakan posisi untuk menjadi pendamping Ahok, yang notabene kader Gerindra. Sementara Gerindra juga merasa berhak mengajukan nama cawagub. Karena bagi mereka, pada 2012 telah disepakati bahwa posisi gubernur adalah milik PDI-P, sedangkan wakilnya adalah Gerindra.

Perihal kemudian gubernur dari PDI-P pergi meninggalkan posisi tersebut dan kemudian kader dari Gerindra yang naik, mereka menganggap hal itu terjadi karena proses Undang-undang.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PAN Ini Pasang Wifi Gratis untuk Belajar Online di 7 Titik di Jakbar

Politisi PAN Ini Pasang Wifi Gratis untuk Belajar Online di 7 Titik di Jakbar

Megapolitan
Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Megapolitan
Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Megapolitan
Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Megapolitan
3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

Megapolitan
Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih 'Asli Depok dan Jawa'

Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih "Asli Depok dan Jawa"

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Megapolitan
Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Megapolitan
Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Megapolitan
Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Megapolitan
Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X