"Sekarang baru pratahapan. Ini baru selesai kajian regulasi untuk pilkada nanti," kata Titik Nurhayati di kantor KPU, Jalan Kartini, Pancoran Mas, Selasa (26/8/2014).
Kepala Divisi Sosialisasi KPU Depok Nurhadi menambahkan, kajian regulasi yang dihadiri delapan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang akan menyelenggarakan pilkada tahun depan itu untuk menyeragamkan tata cara dan tahapan pemilihan.
"Selain Depok, antara lain ada Indramayu, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung yang juga akan menggelar pilkada," kata Nurhadi.
KPU Depok pun tengah menunggu kelanjutan dari Rancangan Undang-undang Pilkada yang sedang digodok oleh Komisi II DPR RI. "KPU kota itu kan hanya implementor. Tergantung keputusan pusat apakah UU tersebut akan diberlakukan sejak diterapkan atau kapan," kata Titik.
Sekadar informasi, pada mulanya, Komisi II DPR RI menargetkan akan mengesahkan RUU Pilkada pada Maret 2014, tetapi hingga kini pengesahan tersebut masih tertunda. Rencananya, RUU itu disahkan tahun ini sehingga dapat diterapkan pada tahun 2015.
Meski pilkada masih lama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mempersiapkan pemilihan wali kota Depok yang akan dilaksanakan pada Februari 2015. Setidaknya, tujuh nama kader PKS disiapkan untuk menggantikan Nur Mahmudi Ismail, Wali Kota Depok sekarang. Salah satunya, Tifatul Sembiring, yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.
Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal membenarkan masuknya nama Tifatul sebagai kandidat yang akan diusung partainya untuk maju sebagai calon wali kota Depok.
Selain Tifatul, ada pula Suparyono (Ketua DPD PKS Depok sekaligus anggota DPRD Depok terpilih), Imam Budi Hartono (mantan anggota DPRD Jawa Barat), Nur Azizah Tahmid (istri Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail), Sohibul Iman (Wakil Ketua DPR), Sahfan Badri Sampurno (anggota DPR dapil Bengkulu), dan Idris Abdul Shomad (calon eksternal yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok). [Baca: Ini Tanggapan Tifatul soal Wacana Pencalonannya sebagai Wali Kota Depok].