Jepang Pantau Proyek MRT

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar mengatakan, untuk sementara, 450 bus yang dimiliki saat ini akan dioptimalkan. ”Selain itu, masih ada 30 bus bermerek Zhongtong dari pengadaan 2013. Semoga, pekan ini, bus-bus tersebut sudah dapat dioperasikan untuk mengganti bus merek Yutong yang ditarik,” kata Akbar.

Wajib publikasi

Di sisi lain, Suara Transjakarta menekankan, sejumlah kasus kecelakaan yang melibatkan transjakarta mestinya menjadi tanggung jawab penuh UP Transjakarta. Siapa pun operatornya, UP Transjakarta sebagai pengelola angkutan massal berbasis bus itu wajib mengawasi bus sejak dari pul masing-masing.

Untuk itu, David mengatakan, hasil investigasi yang mengungkap penyebab utama kecelakaan harus dibeberkan kepada publik. Setiap pihak yang melakukan investigasi, baik dinas perhubungan maupun kepolisian, punya kewajiban yang sama, melaporkannya kepada masyarakat.

”Hasil investigasi itu akan menjadi dasar action plan selanjutnya,” kata David.

Korupsi

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana mengatakan, dari penyelidikan yang masih berlangsung terungkap banyak kejanggalan dalam pengadaan armada bus transjakarta setidaknya dari tahun 2012 dan 2013.

”Saat kami menyelidiki pengadaan bus tahun anggaran 2013, kami temukan modus serupa pada pengadaan tahun anggaran 2012. Kasus pun berkembang. Ada kemungkinan, kecelakaan yang banyak terjadi berkorelasi dengan banyak kejanggalan yang kami temukan, termasuk kejanggalan pada aspek teknis mesin dan lainnya,” kata Tony.

Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa tersangka terkait korupsi pengadaan bus transjakarta, antara lain UP (mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI), DA (PNS DKI selaku pejabat pembuat komitmen), P (pejabat BPPT), BS (Direktur Utama PT New Armada/PT Mobilindo Armada Cemerlang), AS (Dirut PT Ifani Dewi), dan CCK (Dirut PT Korindo Motors).

Tony mengatakan, berkas korupsi itu sudah hampir final dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

UP, yang juga ditemui di Kantor Egi Sudjana & Partner, mengatakan, dirinya tidak tahu- menahu kasus dugaan korupsi yang terjadi di proyek tersebut. Dirinya yang dulu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga Pemegang Anggaran hanya bertugas menandatangani keputusan yang telah dibuat.

”Proses tersebut dikerjakan oleh KPA dan PPK. Tugas saya pun sudah dipindahkan ke mereka,” kata UP.

Integrasi

Hingga kini belum tampak program integrasi angkutan umum Jabodetabek yang komprehensif untuk mengantisipasi kemacetan parah di sebagian wilayah Jakarta. Kemacetan itu terutama terjadi di wilayah yang mengalami pengembangan rumah susun sederhana sewa dan apartemen.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya akan melaksanakan integrasi Koridor XII Pulogadung hingga Terminal Bekasi. Integrasi yang dilakukan itu pun masih menunggu kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Dinas Perhubungan DKI Masdes Arovi mengatakan, upaya mengatasi kemacetan di wilayah yang berbatasan dengan daerah penyangga Jakarta baru dilaksanakan sebagian.

Salah satunya dilakukan dengan Pemkot Bekasi melalui integrasi bus transjakarta Koridor XII di Jalan Raya Bekasi hingga kompleks Harapan Indah, Bekasi. Integrasi dilakukan dengan menerapkan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta Jakarta-Bekasi. ”Namun, bus masih kurang dan pengoperasiannya belum optimal,” ujarnya.

Sementara untuk integrasi angkutan dari Koridor XII hingga Terminal Bekasi masih menunggu kesiapan Pemkot Bekasi. ”Karena lintas provinsi dibutuhkan nota kerja sama dan itu harus melalui pemerintah pusat,” ujarnya. (MDN/NEL/A06/NDY/*)