"Cuma, kami ingin membuat persyaratan, kalau ada (pengusaha) mau membangun SPBU di Jakarta, jangan jual BBM subsidi. Kalau masih jual (BBM subsidi), izin tidak kami keluarkan," kata Basuki di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Kamis (4/9/2014). [Baca: Ini Pendapat Warga soal Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi]
Basuki berharap kebijakan ini dapat meminimalisasi kemacetan yang kian parah. Menurut dia, subsidi BBM lebih baik dialihkan untuk transportasi massal. Jadi, masyarakat bisa menggunakan semua transportasi massal secara cuma-cuma.
Basuki berjanji, DKI akan terus membenahi transportasi massal untuk mengakomodasi warga yang ingin melakukan perjalanan tanpa kendaraan pribadi. Rencananya, awal Januari 2015, Pemprov DKI bakal menyurati pemilik SPBU untuk tidak lagi menjual BBM bersubsidi.
"Kami cari celah hukumnyalah, tanpa campur tangan pemerintah pusat," kata Basuki.
Kebijakan itu, lanjut dia, merupakan cara Pemprov DKI membantu pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM dan untuk mencapai penghapusan subsidi BBM dalam waktu tiga tahun.
Di samping itu, masyarakat Jakarta perlahan menyesuaikan diri dengan menggunakan transportasi umum. "Kami enggak bisa melarang orang membeli mobil. Tapi, kita bisa membatasi penggunaan kendaraan pribadi," ujar Ahok, sapaan Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.