Ombudsman: Seharusnya Ahok Menindak Dirut PD Pasar Jaya

Kompas.com - 04/09/2014, 15:47 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menilai telah terjadi pembangkangan yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya terhadap Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta nomor 66 tahun 2014, terkait dengan harga sewa kios di pasar Hayam Wuruk Indah (HWI) Lindeteves, Tamansari, Jakarta Barat.

Karena itu, pihak Ombudsman merekomemdasikan kepada Wakil Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk menindak jajaran petinggi PD Pasar Jaya yang ia tuding telah bersekongkol dengan pihak pengembang.

"Jajaran PD Pasar Jaya terang-terangan membangkang Ingub. Sudah selayaknya Pak Basuki Tjahaja Purnama menindak Dirut PD Pasar Jaya yang telah melecehkan Instruksi Kepala Daerah," kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawadana, di Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Danang menilai, sikap PD Pasar Jaya secara tidak langsung menimbulkan kerugian bagi negara. Sebab dengan tidak adanya uang pemasukan pembayaran sewa dari para pedagang, artinya ada kas pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang.

Danang melanjutkan, apabila merunut pada kerja sama yang telah dilakukan antara pihaknya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antikorupsi itu berhak ikut menangani laporan pengaduan masyarakat di Ombudsman, yang mana dalam perkembangannya ternyata dalam laporan tersebut ada potensi terjadinya kerugian negara.

"Berdasarkan MoU Ombudsman dengan KPK yang sudah ditandatangani tahun lalu, Ombudsman akan minta KPK untuk masuk memeriksa perkara ini, supaya tidak terjadi lagi pada pengelolaan pasar di tempat lain," ujar Danang.

Sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2014, PD Pasar Jaya diharuskan mencabut Penetapan Perpanjangan Hak Pemakaian dan Besarnya Harga Pemakaian. Tak hanya itu, PD Pasar Jaya juga diminta mencabut keputusan direksi PD Pasar Jaya tentang PHP dan meminta pengembang mengembalikan denda yang dipungut dari pedagang.

"Tapi PD Pasar bukannya menjalankan, malah kami kena denda, dan kami diancam disegel bila tidak membayar sesuai harga. Pedagang tidak dilibatkan saat awal penetapan harga, yang telah bayar kena denda dua persen," kata Ketua Asosiasi Pedagang Area Barat Pasar HWI Lindeteves, Willy Retanzil, Senin (18/8/2014).

Willy menilai harga kios yang saat ini ditetapkan oleh PD Pasar Jaya di area barat Pasar Hayam Wuruk Lindeteves terlampau mahal. Harga per meter untuk kios yang berada di lantai dasar adalah sebesar Rp 50 juta; lantai satu Rp 30 juta; lantai dua Rp 25 juta; dan lantai tiga Rp 15 juta. 

Karena itu, ia mendesak dilakukannya sosialisasi ulang terkait penetapan harga kios. Ia juga meminta penetapan harga harus melibatkan minimal 60 persen pedagang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pengemudi Ojol Jotos Karyawan Toko Roti di Pondok Gede

Seorang Pengemudi Ojol Jotos Karyawan Toko Roti di Pondok Gede

Megapolitan
Polisi Periksa RT hingga Camat Tanah Abang Terkait Kerumunan di Acara Rizieq

Polisi Periksa RT hingga Camat Tanah Abang Terkait Kerumunan di Acara Rizieq

Megapolitan
Polisi Pastikan Rizieq Shihab Akan Dites Swab Sebelum Diperiksa soal Kerumunan di Petamburan

Polisi Pastikan Rizieq Shihab Akan Dites Swab Sebelum Diperiksa soal Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Megapolitan
UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Megapolitan
Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Megapolitan
854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Megapolitan
Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Megapolitan
Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X