Ahok: Kalau Kepala Daerah Dipilih DPRD, Kemarin Foke Jadi Gubernur Lagi

Kompas.com - 08/09/2014, 14:57 WIB
Kompas.com/Kurniasari Azizah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat membuka Indonesian Robotic Olympiad 2014, di Tzu Chi School, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama tidak akan terpilih pada Pilkada DKI 2012 jika pemilihan dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Sebab, komposisi anggota dewan saat itu dikuasai oleh partai pendukung pasangan calon Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Sementara itu, pendukung pasangan Jokowi-Basuki hanya PDI-P dan Gerindra.
 
"Kalau pakai DPRD yang kemarin, menang enggak Gerindra lawan semua partai? Enggaklah, yang jadi gubernur ya Pak Fauzi Bowo (Foke) kembali," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (8/9/2014). 
 
Anggota DPRD periode 2009-2014 berjumlah 94 orang. Partai Demokrat menguasai kursi anggota dewan sebanyak 32 orang. Sementara itu, partai pengusung Jokowi-Basuki, PDI-P dan Gerindra, totalnya sebanyak 17 anggota, terdiri dari anggota Fraksi PDI-P berjumlah 11 orang dan Gerindra sebanyak 6 orang. Semua partai yang mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli ialah sebanyak 77 anggota.

Basuki berharap pemilihan kepala daerah tetap dipilih oleh masyarakat. Sebab, pemilihan kepala daerah oleh DPRD rawan korupsi. Selain itu, kepala daerah dianggap hanya akan mengurusi kepentingan anggota DPRD dibanding kepentingan publik.

"Nanti kepala daerah cuma jadi sapi perahnya DPRD saja karena tiap tahun ada pertanggungjawaban ke DPRD, bukan ke rakyat. Pemilihan oleh rakyat itu yang paling benar dan DPRD yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan karena DPRD juga dipilih rakyat," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu. 

Meski nantinya rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD jadi direalisasikan, Basuki berharap setiap calon pejabat melakukan pembuktian harta terbalik. Harta kekayaan tidak hanya dicocokkan dengan sertifikat, tetapi juga diperiksa berasal dari mana harta yang didapatkan itu, kemudian dicocokkan dengan pajak-pajak yang telah dibayar.


Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

Sebagai informasi, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD.

Awalnya, hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Kasus 22 Mei, Saksi Sebut Massa yang Datang Larut Malam Langsung Rusuh

Kasus 22 Mei, Saksi Sebut Massa yang Datang Larut Malam Langsung Rusuh

Megapolitan
Pro Kontra Pin Emas Anggota DPRD DKI, Ada yang Ingin Jual hingga Anggap Tradisi

Pro Kontra Pin Emas Anggota DPRD DKI, Ada yang Ingin Jual hingga Anggap Tradisi

Megapolitan
Saksi Kasus 22 Mei: Setelah Nyanyian 'Polisi Jangan Ikut Kompetisi', Masa Mulai Rusuh

Saksi Kasus 22 Mei: Setelah Nyanyian "Polisi Jangan Ikut Kompetisi", Masa Mulai Rusuh

Megapolitan
Yakin Formula E Untungkan Pengusaha, Ketua DPRD DKI Nilai Pemprov Pasti Ikut Kecipratan

Yakin Formula E Untungkan Pengusaha, Ketua DPRD DKI Nilai Pemprov Pasti Ikut Kecipratan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Kebijakan Pembatasan Usia Kendaraan Itu Diskriminasi

Ketua DPRD DKI: Kebijakan Pembatasan Usia Kendaraan Itu Diskriminasi

Megapolitan
Parkir Liar di Kawasan Setiabudi, Puluhan Motor Digembosi Dishub

Parkir Liar di Kawasan Setiabudi, Puluhan Motor Digembosi Dishub

Megapolitan
Tiga Perusahaan BUMN Menangkan Lelang Jakarta International Stadium

Tiga Perusahaan BUMN Menangkan Lelang Jakarta International Stadium

Megapolitan
Pengeroyokan Siswi di Bekasi oleh Alumnus, Dituduh Merusak Rumah Tangga dan Terus Diteror

Pengeroyokan Siswi di Bekasi oleh Alumnus, Dituduh Merusak Rumah Tangga dan Terus Diteror

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini, Siap-siap Hujan Lokal di Jaksel dan Tangerang

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Siap-siap Hujan Lokal di Jaksel dan Tangerang

Megapolitan
Pemerkosa Rayu Korban dengan Miras yang Disebut Penambah Nafsu Makan

Pemerkosa Rayu Korban dengan Miras yang Disebut Penambah Nafsu Makan

Megapolitan
Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Mengaku Disiksa Polisi Saat Penangkapan

Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Mengaku Disiksa Polisi Saat Penangkapan

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Boleh Memakai Pin Replika atau Buatan Sendiri

Anggota DPRD DKI Boleh Memakai Pin Replika atau Buatan Sendiri

Megapolitan
Jakarta International Literary Festival 2019 Bertujuan Perkenalkan Penulis Luar

Jakarta International Literary Festival 2019 Bertujuan Perkenalkan Penulis Luar

Megapolitan
Bacaan Liar Warnai Jakarta International Literary Festival (JILF) 2019

Bacaan Liar Warnai Jakarta International Literary Festival (JILF) 2019

Megapolitan
Polisi Imbau Korban Lain yang Terima Obat Kedaluwarsa agar Melapor

Polisi Imbau Korban Lain yang Terima Obat Kedaluwarsa agar Melapor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X