Kompas.com - 09/09/2014, 18:41 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha ANGGA BHAGYA NUGRAHAGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyatakan siap menerima Basuki Tjahaja Purnama jika keluar dari keanggotaan Partai Gerindra. Hal itu disampaikan kader partai berlambang banteng Joko 'Jokowi' Widodo.

"Kalau benar, berarti saya dapat teman satu ya," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/9/2014) sore. [Baca: Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok Ancam Keluar dari Gerindra]

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ahok itu mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap RUU Pilkada yang berarti pemilihan umum diserahkan ke DPRD.

Ahok pun berniat keluar dari partai politik jika hal itu benar terjadi. "Kalau memang kebijakan ini terealisasi, saya mau keluar dari partai. Ngapain main di partai politik, keluar saja," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa pagi. [Baca: Tidak Sependapat dengan Partai, Gerindra Akan Panggil Ahok]

Kendati demikian, Jokowi tidak mau berandai-andai hal tersebut benar terjadi. "Ya kan kalau sekarang belum," ucap Jokowi.

Parpol dalam koalisi Merah Putih berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Pesatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera disebut ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Ada tiga opsi mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada. Pertama, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dilipih langsung. Pendukung opsi ini adalah PDIP, PKS, HANURA, PKB dan Pemerintah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan Gerindra. Ketiga, gubernur dipilih langsung, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah DPD.

"Fraksi akan terlebih dahulu mendiskusikan opsi-opsi itu secara musyawarah dan mufakat. Namun, jika tak didapatkan keputusan, maka akan dilakukan voting," ujar Anggota Panja RUU Pilkada Abdul Malik Haramain.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Megapolitan
Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Megapolitan
Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Megapolitan
Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Megapolitan
Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Megapolitan
Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Megapolitan
Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Megapolitan
Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Megapolitan
Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X