Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Pendapat Mantan Wagub DKI Prijanto

Kompas.com - 11/09/2014, 17:22 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menyatakan, arti demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat yang pelaksanaannya bisa dengan berbagai macam cara.

Menurut dia, penerapan demokrasi tidak harus dengan cara pilih langsung. Apalagi, kata dia, bila mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka pelaksanaan demokrasi yang tepat diterapkan di Indonesia adalah demokrasi perwakilan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai musyawarah.

Prijanto lalu mengambil contoh mengenai sistem noken yang diterapkan di Papua pada pemilu presiden lalu. Kata dia, sistem seperti itulah yang sebenarnya sesuai dengan budaya Indonesia.

"Penerapan demokrasi tidak harus dengan cara one man one vote. Kita baru disuguhi dalam pilpres bentuk demokrasi di Papua, yakni sistem noken. Demokrasi lewat musyawarah yang selanjutnya diwakili ketua suku atau ketua adat. Itulah demokrasi Indonesia yang hidup di dalam suku-suku bangsa kita," kata Prijanto kepada Kompas.com, Kamis (11/9/2014).

Karena itu, Prijanto menilai pemilihan kepala daerah oleh para anggota DPRD bukan berarti menghilangkan hak politik warga negara. Sebab, para anggota DPRD adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, rakyat telah memercayakan suaranya diwakili oleh orang-orang tersebut.

Prijanto justru mengaku heran dengan pihak-pihak yang ragu apabila pemilihan kepala daerah diserahkan ke anggota DPRD. Bahkan ia menganggapnya sebagai suatu keanehan.

"Para wakil di DPR RI dan DPRD tidak bisa dipercaya? Lho, bukankah rakyat sendiri yang memilih? Yang memilih wakil rakyat kan rakyat juga. Sekarang para wakil rakyat dimaki-maki, kan membingungkan. Pilih-pilih sendiri, dimaki-maki sendiri," ujar dia.

Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri.

Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilih untuk mundur dari Gerindra karena tak setuju terhadap pengesahan revisi RUU Pilkada itu.

Sebab, menurut Basuki, pemilihan kepala daerah melalui DPRD mencoreng reformasi dan demokrasi yang tertanam di Indonesia.

Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih merupakan pihak yang saat ini menyetujui pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD. Rencananya revisi RUU Pilkada akan disahkan pada 25 September mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Megapolitan
Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Megapolitan
Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Megapolitan
Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Megapolitan
Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Momen Anies Salami Jusuf Kalla Sambil Membungkuk dan Hormat ke Sandiaga Sebelum Nobar Film 'Lafran'

Momen Anies Salami Jusuf Kalla Sambil Membungkuk dan Hormat ke Sandiaga Sebelum Nobar Film "Lafran"

Megapolitan
Pengelola Jakarta Fair 2024 Siapkan Area Parkir di JIExpo Kemayoran, Bisa Tampung Puluhan Ribu Kendaraan

Pengelola Jakarta Fair 2024 Siapkan Area Parkir di JIExpo Kemayoran, Bisa Tampung Puluhan Ribu Kendaraan

Megapolitan
Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Lintas Sempat Macet

Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
10 Nama Usulan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta: Anies, Ahok, dan Andika Perkasa

10 Nama Usulan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta: Anies, Ahok, dan Andika Perkasa

Megapolitan
Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Megapolitan
Lurah: Separuh Penduduk Kali Anyar Buruh Konfeksi dari Perantauan

Lurah: Separuh Penduduk Kali Anyar Buruh Konfeksi dari Perantauan

Megapolitan
Optimistis Seniman Jalanan Karyanya Dihargai meski Sering Lukisannya Terpaksa Dibakar...

Optimistis Seniman Jalanan Karyanya Dihargai meski Sering Lukisannya Terpaksa Dibakar...

Megapolitan
Kampung Konfeksi di Tambora Terbentuk sejak Zaman Kolonial, Dibuat untuk Seragam Pemerintahan

Kampung Konfeksi di Tambora Terbentuk sejak Zaman Kolonial, Dibuat untuk Seragam Pemerintahan

Megapolitan
Razia Dua Warung Kelontong di Bogor, Polisi Sita 28 Miras Campuran

Razia Dua Warung Kelontong di Bogor, Polisi Sita 28 Miras Campuran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com