Kompas.com - 17/09/2014, 13:38 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengunjungi cluster B, Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Jumat (4/9/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengunjungi cluster B, Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Jumat (4/9/2014).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah mendapat nama para pegawai negeri sipil (PNS) pelaku pungutan liar (pungli) pengurusan perizinan usaha kecil menengah (UKM) di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. PNS itu diketahui melakukan pungli berkat temuan Ombudsman RI.

Basuki mengancam bakal menjadikan staf para pelaku pungli itu. "Saya sudah lihat laporannya dari Sekda. Ya sudah, kalau ketahuan tinggal kita copot (pejabat) dan jadikan staf," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pungli yang lebih marak, DKI bakal membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Semua perizinan bakal dijadikan satu ke unit tersebut.

Agar kinerja para PNS DKI yang bekerja di PTSP maksimal, Basuki menjanjikan tunjangan pegawai BPTSP setara dengan pegawai Bappeda dan Inspektorat. Meski gajinya besar, tanggung jawabnya pun akan besar.

"Masyarakat akan disurvei tentang kepuasan publik atas pelayanan perizinan. Mereka (BPTSP) harus tanggung jawab semua urusan yang dipegang," kata Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, rencananya BPTSP akan mulai efektif pada Januari 2015 mendatang.

Sekadar informasi, berdasarkan data Ombudsman, potensi pungli di Pemprov DKI mencapai Rp 1,2 miliar tiap tahunnya. Institusi yang diusut adalah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta di lima kota administratif serta Suku Dinas Pariwisata, dan unit PTSP di beberapa kecamatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari hasil investigasi April hingga September 2014, ditemukan adanya praktik penyelewengan pelayanan publik. Terutama soal pengurusan izin Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Melati atau akomodasi lainnya, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Restoran atau Rumah Makan.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Megapolitan
Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Megapolitan
Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Megapolitan
Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Megapolitan
Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.