Kompas.com - 18/09/2014, 19:34 WIB
Ilustrasi: Polisi mengamankan unjuk rasa massa Front Pembela Islam (FPI) di depan Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, Jakarta Selatan, Selasa (28/9/2010).  KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi: Polisi mengamankan unjuk rasa massa Front Pembela Islam (FPI) di depan Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, Jakarta Selatan, Selasa (28/9/2010).
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Baru-baru ini, Front Pembela Islam (FPI) menolak Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Apa komentar DPRD DKI Jakarta tentang penolakan ini?

"Tidak bisa, ini sudah ketentuannya, apabila kepala daerah mengundurkan diri, maka wakil kepala daerah yang mengisi kekosongan itu. Jadi, sudah pasti nanti gubernurnya Pak Ahok," kata anggota DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, di aula Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).

Hasan mengatakan, lontaran FPI tergolong SARA sehingga sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan terhadap Ahok sebagai gubernur DKI. Menurut dia, Indonesia bukanlah negara Islam. Semua warga negara diminta tunduk kepada konstitusi tanpa terkecuali.

"Ini negara kita bukan negara Islam. Jadi, saya berharap janganlah melihat dari agama atau latar belakangnya, melainkan kita berharap ke depan demi kemajuan Jakarta sajalah," tutur dia.

Ia pun mencontohkan, di Minahasa, seorang ibu yang mengenakan jilbab dapat menjadi kepala desa. Padahal, mayoritas warga di Minahasa non-Muslim. Mereka, kata dia, memercayakan daerahnya dipimpin oleh wanita tersebut. Dalam kondisi negara yang seperti ini, lanjut dia, tentu DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dapat meniru dan tidak membedakan agama.

Selain itu, terkait rencana demo besar-besaran FPI di Gedung DPRD DKI pada 24 September mendatang, Hasan pun tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, asalkan demo tidak bersifat anarkistis, ia mempersilakan FPI mengungkapkan aspirasinya.

"Demo hak warga negara, apabila polisi sudah memberikan izin, ya tidak apa-apa. Demo silakan, tapi tidak merusak fasilitas dan mengganggu hak orang lain. Kalau sampai anarkistis, mereka berurusan dengan TNI dan Polri," kata politisi Partai Nasdem tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Megapolitan
Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Mal Diprediksi Ramai pada 'Masa Kritis' 13-15 Mei, Satgas Covid-19 Depok: Kapasitas Hanya 30 Persen

Mal Diprediksi Ramai pada "Masa Kritis" 13-15 Mei, Satgas Covid-19 Depok: Kapasitas Hanya 30 Persen

Megapolitan
Modus Admin yang Tipu Food Vlogger Magdalena, Serahkan Nomor Rekening Pribadi dan Palsukan Tanda Tangan

Modus Admin yang Tipu Food Vlogger Magdalena, Serahkan Nomor Rekening Pribadi dan Palsukan Tanda Tangan

Megapolitan
Cerita Food Vlogger Magdalena, Kena Tipu Admin Sendiri hingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Cerita Food Vlogger Magdalena, Kena Tipu Admin Sendiri hingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Kali Mampang Depok Meluap Semalam, Warga: Sering Terjadi, Pemkot Tak Serius

Kali Mampang Depok Meluap Semalam, Warga: Sering Terjadi, Pemkot Tak Serius

Megapolitan
Jelang Lebaran, Pasar Senen Ramai Pengunjung Buru Baju Seken

Jelang Lebaran, Pasar Senen Ramai Pengunjung Buru Baju Seken

Megapolitan
Akui Sulit Identifikasi, Satgas Covid-19 Depok Minta Pendatang Lapor Diri

Akui Sulit Identifikasi, Satgas Covid-19 Depok Minta Pendatang Lapor Diri

Megapolitan
Tempat Wisata di Jakarta Buka Saat Libur Lebaran, Jam Operasional Tak Berubah

Tempat Wisata di Jakarta Buka Saat Libur Lebaran, Jam Operasional Tak Berubah

Megapolitan
Penyekatan Jalur Mudik, Hingga Hari Ini Polda Metro Jaya Sudah Putar Balik 3.391 Kendaraan

Penyekatan Jalur Mudik, Hingga Hari Ini Polda Metro Jaya Sudah Putar Balik 3.391 Kendaraan

Megapolitan
Tempat Wisata di Jakarta Buka Saat Libur Lebaran, Kapasitas Maksimum 30 Persen

Tempat Wisata di Jakarta Buka Saat Libur Lebaran, Kapasitas Maksimum 30 Persen

Megapolitan
Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Megapolitan
Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Megapolitan
Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X