FPI Tolak Ahok, Ini Komentar DPRD DKI Jakarta

Kompas.com - 18/09/2014, 19:34 WIB
Ilustrasi: Polisi mengamankan unjuk rasa massa Front Pembela Islam (FPI) di depan Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, Jakarta Selatan, Selasa (28/9/2010).  KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi: Polisi mengamankan unjuk rasa massa Front Pembela Islam (FPI) di depan Pusat Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, Jakarta Selatan, Selasa (28/9/2010).
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Baru-baru ini, Front Pembela Islam (FPI) menolak Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Apa komentar DPRD DKI Jakarta tentang penolakan ini?

"Tidak bisa, ini sudah ketentuannya, apabila kepala daerah mengundurkan diri, maka wakil kepala daerah yang mengisi kekosongan itu. Jadi, sudah pasti nanti gubernurnya Pak Ahok," kata anggota DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, di aula Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).

Hasan mengatakan, lontaran FPI tergolong SARA sehingga sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan terhadap Ahok sebagai gubernur DKI. Menurut dia, Indonesia bukanlah negara Islam. Semua warga negara diminta tunduk kepada konstitusi tanpa terkecuali.

"Ini negara kita bukan negara Islam. Jadi, saya berharap janganlah melihat dari agama atau latar belakangnya, melainkan kita berharap ke depan demi kemajuan Jakarta sajalah," tutur dia.

Ia pun mencontohkan, di Minahasa, seorang ibu yang mengenakan jilbab dapat menjadi kepala desa. Padahal, mayoritas warga di Minahasa non-Muslim. Mereka, kata dia, memercayakan daerahnya dipimpin oleh wanita tersebut. Dalam kondisi negara yang seperti ini, lanjut dia, tentu DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dapat meniru dan tidak membedakan agama.

Selain itu, terkait rencana demo besar-besaran FPI di Gedung DPRD DKI pada 24 September mendatang, Hasan pun tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, asalkan demo tidak bersifat anarkistis, ia mempersilakan FPI mengungkapkan aspirasinya.

"Demo hak warga negara, apabila polisi sudah memberikan izin, ya tidak apa-apa. Demo silakan, tapi tidak merusak fasilitas dan mengganggu hak orang lain. Kalau sampai anarkistis, mereka berurusan dengan TNI dan Polri," kata politisi Partai Nasdem tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Izinkan Bioskop Kembali Beroperasi Pekan Ini

Pemkot Bekasi Izinkan Bioskop Kembali Beroperasi Pekan Ini

Megapolitan
Pria di Depok Panjat Pohon Sambil Teriak-teriak, Gigit Dahan, hingga Pamer Alat Kelamin

Pria di Depok Panjat Pohon Sambil Teriak-teriak, Gigit Dahan, hingga Pamer Alat Kelamin

Megapolitan
Polres Bandara Soekarno-Hatta Dalami Motif Mantan Polisi Selundupkan Amunisi Senjata Api

Polres Bandara Soekarno-Hatta Dalami Motif Mantan Polisi Selundupkan Amunisi Senjata Api

Megapolitan
Polda Metro Jaya Buat 16 Pos Pengamanan Saat Libur Panjang

Polda Metro Jaya Buat 16 Pos Pengamanan Saat Libur Panjang

Megapolitan
Polda Metro Jaya Siapkan 2.999 Personel untuk Antisipasi Libur Panjang

Polda Metro Jaya Siapkan 2.999 Personel untuk Antisipasi Libur Panjang

Megapolitan
Komnas Perempuan Desak Bawaslu Tangsel Tindak Paslon yang Lecehkan Rahayu Saraswati

Komnas Perempuan Desak Bawaslu Tangsel Tindak Paslon yang Lecehkan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law Besok, Polisi: Kalau Anarkis, Kami Tindak Tegas

Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law Besok, Polisi: Kalau Anarkis, Kami Tindak Tegas

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang di Jakarta Timur, Jalan Raya Jambore Banjir

Hujan Deras dan Angin Kencang di Jakarta Timur, Jalan Raya Jambore Banjir

Megapolitan
Warga Sebut di JPO Halte Kramat Cilandak Timur Rawan Penjambretan karena Sepi

Warga Sebut di JPO Halte Kramat Cilandak Timur Rawan Penjambretan karena Sepi

Megapolitan
Viral Motor Melintas di Tol Cikampek, Pengendara Diduga Pakai Pelat Nomor Palsu

Viral Motor Melintas di Tol Cikampek, Pengendara Diduga Pakai Pelat Nomor Palsu

Megapolitan
Mantan Polisi jadi Tersangka Kasus Kepemilikan Senjata Api di Bandara Soekarno-Hatta

Mantan Polisi jadi Tersangka Kasus Kepemilikan Senjata Api di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh WN Nigeria di Apartemen Kawasan Jakarta Barat

Polisi Tangkap Pembunuh WN Nigeria di Apartemen Kawasan Jakarta Barat

Megapolitan
Pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Bisa Dilakukan Online, Ini Syaratnya

Pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Bisa Dilakukan Online, Ini Syaratnya

Megapolitan
Bawaslu Diminta Aktif Usut Kasus Pelecehan di Pilkada Tangsel, Jangan Hanya Tunggu Laporan

Bawaslu Diminta Aktif Usut Kasus Pelecehan di Pilkada Tangsel, Jangan Hanya Tunggu Laporan

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Kepemilikan Senjata Api di Bandara Soekarno-Hatta

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Kepemilikan Senjata Api di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X